Berita

Ilustrasi pencoblosan Pilkada Serentak 2024/RMOL

Politik

Pilkada Kembali ke DPRD Bisa Tekan Pemborosan hingga Rp41 Triliun

SABTU, 14 DESEMBER 2024 | 00:43 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dikembalikan menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dinilai akan menekan pemborosan anggaran negara.

Menurut Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Paridamos, wacana yang dikemukakan Presiden Prabowo Subianto tersebut memang mesti dikaji mendalam, termasuk dari segi ekonomi.

Di mana Pilkada Serentak 2024 yang berlangsung di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota telah memakan biaya cukup besar yang diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


"Pilkada oleh DPRD dapat menghemat anggaran negara, terutama di daerah dengan penduduk yang besar," ujar Subiran kepada RMOL, Jumat, 13 Desember 2024.

Penulis buku "Negara Katanya" itu mencatat, anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 mencapai puluhan triliun.

"Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI, jumlah anggaran disiapkan untuk Pilkada Serentak 2024 mencapai Rp37,52 triliun yang bersumber dari APBD masing-masing daerah," paparnya.

Sosok yang kerap disapa Biran itu merinci, dari total anggaran yang disebutkan Kemenkeu itu, sebanyak Rp28,76 triliun dikucurkan kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD), kemudian Rp8,76 triliun untuk Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

"Itu belum dengan (anggaran) TNI-Polri. Jadi bisa lebih itu," sambungnya menegaskan.

Oleh karena itu, magister Ilmu Komunikasi Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu memandang, gagasan Prabowo untuk mengembalikan kewenangan DPRD dalam memilih kepala daerah, memiliki pertimbangan ekonomi yang dapat dialihkan kepada kesejahteraan masyarakat.

"Sehingga anggaran pilkada serentak yang menghabiskan APBD melalui kucuran NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) dari APBD masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota kurang lebih Rp41 triliun, itu bisa dialihkan ke sektor kebijakan politik produktif," jelasnya.

"Terutama yang bersentuhan langsung dengan rakyat semisal program makan bergizi gratis, program kesejahteraan guru, dan pembangunan sekolah, bansos untuk rakyat miskin, modal usaha untuk UMKM, bahkan bisa dialihkan ke program swasembada pangan dan energi," demikian Biran.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Desak Tito Mundur, Faizal Assegaf: Dia Lingkar Inti Jokowi

Minggu, 08 November 2026 | 19:45

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Kasus Ijazah Jokowi Mirip Pembunuhan Brigadir Yosua

Minggu, 08 November 2026 | 02:04

UPDATE

Negara Bukan Penguasa Rakyat, Menguji Kontrak Sosial melalui Pemenuhan HAM

Kamis, 19 November 2026 | 00:36

Pembatalan Hak Menyatakan Pendapat DPR Tidak Wajar

Kamis, 19 November 2026 | 00:25

Sultan Andara Dikeroyok Netizen, dari IPO, Gurita Bisnis, sampai Uang APBN

Kamis, 19 November 2026 | 00:02

Wapres Pengganti Gibran Baiknya Nonparpol

Rabu, 18 November 2026 | 23:39

Semangat Ewako sebagai Commander Wish Kapolda Sulsel Perkuat Polisi Humanis

Rabu, 18 November 2026 | 23:31

Mega Summit 2026 Soroti Pertumbuhan Ekonomi Digital dan Lonjakan Transaksi Affiliate

Rabu, 18 November 2026 | 23:17

ATI Dorong Kebiasaan Konsumsi Sirkular di Lingkungan Kerja

Rabu, 18 November 2026 | 23:13

15 Tersangka Teroris Diringkus, Tersebar di 6 Provinsi

Rabu, 18 November 2026 | 23:03

Nathasya, Ilmuwan Muda Indonesia Peraih Shafi Prize 2026

Rabu, 18 November 2026 | 22:47

PKS Dukung Pemprov Banten Tolak Pemindahan Badak Jawa

Rabu, 18 November 2026 | 22:35

Selengkapnya