Berita

Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Hukum Nasional, Ronny Talapessy (kiri) saat menyampaikan keterangan terkait proses rekapitulasi suara Pilkada 2024 di kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 13 Desember 2024/RMOL

Politik

Ungkap Intervensi Oknum Polri di Pilkada Papua Tengah, PDIP Desak Kapolda hingga Kapolres Paniai Dicopot

JUMAT, 13 DESEMBER 2024 | 23:26 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sikap DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sangat tegas terkait dugaan upaya intervensi oknum kepolisian dalam persidangan pleno rekapitulasi suara tingkat distrik se-Kabupaten Paniai yang digelar KPU serta Bawaslu setempat.

PDIP mendesak Presiden Prabowo Subianto meminta tanggung jawab Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas ulah oknum anak buahnya. Bahkan meminta secara tegas untuk mencopot Kapolda Papua Tengah dan Kapolres Paniai.

Ketua DPP Bidang Reformasi Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menyesalkan ada oknum anggota Polri masuk di dalam ruang persidangan dan mengganggu Pleno Rekapitulasi Suara tersebut.


"Kami melihat bahwa ini adalah upaya untuk menggagalkan pleno yang ada di Papua Tengah. Dan kami menduga dalam hal ini aparat kepolisian telah melakukan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon gubernur yang ada di Papua Tengah," ucap Ronny saat jumpa pers di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat malam 13 Desember 2024.  

"Sehingga kami meminta kepada Kapolri atau kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo agar mencopot Kapolda Papua Tengah Brigjen Alfred Papera, Kapolres Paniai Kompol Deddy Agusthinus Puhiri, juga Kabagops Polres Paniai AKP Hendry Joedo Manurung," tegasnya.

Saat jumpa pers, turut diputar rekaman video saat oknum Polri mengintervensi persidangan pleno rekapitulasi tingkat distrik se-Kabupaten Paniai.

Ronny juga menyampaikan bahwa kepolisian setempat telah melakukan kriminalisasi terhadap Ketua KPUD Paniai. Ia mengatakan informasi ini didapatkannya dari laporan masyarakat yang ada di Paniai.

"Kami meminta untuk masyarakat yang ada di Papua Tengah yang merupakan pendukung PDI Perjuangan agar mengawal proses ini, menjaga demokrasi, agar jangan demokrasi ini dirusak oleh kepentingan-kepentingan politik, syahwat kekuasaan yang dipertontonkan secara luas dan yang sudah tersebar di media sosial dan di media," tutur Ronny.

Sementara itu, Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu PDIP Deddy Sitorus menambahkan, rekaman video yang didapat oleh PDIP menunjukkan bahwa aparat kepolisian dengan gamblang melakukan intervensi.

"Kami ingin membuka mata hati dan meminta perhatian dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, terutama agar meminta pertanggungjawaban dari Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas apa yang terjadi pada perhitungan rekapitulasi suara untuk Provinsi Papua Tengah, di mana menurut kami hal ini secara telanjang menunjukkan bagaimana kebrutalan dari aparat yang mencoba merampok, membegal hasil pemilu kita," kata Deddy.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

UPDATE

Bos Danantara Ungkap Proses Pangkas BUMN Tak Mudah

Rabu, 07 Oktober 2026 | 12:11

Hingga Siang Nusron Belum Hadir, KPK Masih Menunggu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:53

PJBS Direvisi, Porsi Saham Bayan Resources yang Dibeli Haji Isam Bertambah Jadi 10,08 Miliar

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:44

Nasib Gibran Kini Tergantung Prabowo

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:37

Empat WNI Pulang ke Tanah Air usai Enam Bulan Disandera Bajak Laut Somalia

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

PDIP: Kebohongan Gibran Lulus SMA Sederajat Tercatat dalam Putusan Negara!

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:31

Putusan MK soal Gibran Buka Perdebatan Demokrasi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:21

DPR Minta Pemerintah Percepat Huntara bagi Korban Gempa Flores

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:19

Rita Widyasari Kembali Diperiksa KPK

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:17

Badai Dekati Amerika, Harga Minyak Naik Lagi

Rabu, 07 Oktober 2026 | 11:01

Selengkapnya