Berita

Gerbong Nusantara/RMOL

Politik

Gerbong Nusantara Desak Reformasi di Tubuh Polri

JUMAT, 13 DESEMBER 2024 | 22:02 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Para pemuda yang tergabung dalam Gerbong Nusantara mendorong agar institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan reformasi.
Dorongan itu disampaikan seiring banyaknya kasus yang melibatkan Polri dari mulai soal penembakan dilakukan oleh anggota dan dugaan cawe-cawe di Pilkada 2024. 

Gerbong Nusantara terdiri dari 17 pemuda, yakni M.S Mujab, Irwan Hendrawan, Stella Maukar, Melki Sadek, Virdian Aurelio, Seno Bagaskoro, Setiawan, Intan, Shasa, Gerson, C.S Lebe, Rajo Galoh, Alex, Putra, Sutisna, Valdi Hallatu, dan Iwan Chan.

Inisiator Gerbong Nusantara Irwan menyampaika  jika hari ini Polri sudah tak lagi berpihak ke masyarakat dengan banyaknya anggota berbuat tercela.

Inisiator Gerbong Nusantara Irwan menyampaika  jika hari ini Polri sudah tak lagi berpihak ke masyarakat dengan banyaknya anggota berbuat tercela.

"Hari-hari ini saya gelisah terkait oknum-oknum polisi yang sudah tidak berpihak lagi kepada masyarakat sipil. Hari ini mungkin kalau kita bisa bilang ada kalimat yang kosong belaka. Salah satunya adalah reformasi polri. Dua dekade lebih, reformasi polri selalu muncul ketika ada oknum polisi yang melakukan tindakan tercela," kata Irwan dalam konferensi pers di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Jumat 13 Desember 2024. 

"Jadi reformasi polri hari ini seolah-olah hanya menjadi obat penenang saja, padahal penyakitnya benar-benar tidak sembuh begitu," sambungnya. 

Irwan mengatakan, banyak peristiwa yang dilakukan oleh oknum kepolisian hari-hari ini, dari mulai kasus Ferdy Sambo hingga terakhir soal anggota Polri di Semarang menembak hingga tewas seorang pelajar. 

"Bahkan ketika kasus polisi tembak pelajar di Semarang, nah ini yang menjadi masalahnya, ini ada kebohongan yang dibuat oleh polisi tersebut. Ketika Polrestabes Semarang melakukan press conference bahwasannya menunjukkan alat bukti senjata tajam yang digunakan oleh korban, ketika terjadinya tawuran, ternyata barang bukti itu fiktif, bohong begitu," katanya. 

Irwan pun membeberkan catatan KontraS yang menyampaikan, ada 69 peristiwa kebelakang, polisi terlibat dalam kasus baik itu terkait pengedaran, pekonsumsian, menyimpan, dan pemakaian narkoba. Menurutnya, adanya peristiwa tersebut harus menjadi catatan. 

"Nah ini kan menjadi catatan dan poin-poin penting yang seharusnya lembaga negara, institusi polri ini, mengayomi masyarakat, ini malah mengintimidasi masyarakat," katanya. 

"Hari ini, kita perlu pertanyakan, ketika ada yang bilang, itu oknum polisi. Sekarang kita bertanya, berapa jumlah oknum polisi? Ketika bilang, satu orang, oke itu masih masuk oknum. Dua orang masuk oknum. Ketika hari ini terjadi 60 orang, 30 orang polisi, apa itu masuk oknum? Itu yang menjadi keresahan-keresahan kita hari ini," sambungnya. 

Lebih lanjut, Irwan mengatakan, jika adanya kegagalan anggota kepolisian hari ini akibat ulah pucuk pimpinannya yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri. Selama ini, kata dia, kebijakan Listyo sebagai Kapolri selalu terlindungi oleh Joko Widodo atau Jokowi. 

Atas dasar itu, Gerbong Nusantara pun mendesak agar Presiden RI Prabowo Subianto mengevaluasi kepemimpinan Listyo. Hal itu mendesak agar Polri kembali kepada marwahnya. 

"Nah itu yang menjadi, apa namanya, tanggapan kita hari ini. Maka dari itu, kami hari ini, mendorong, mendesak, pada presiden Prabowo Subianto, agar dalam waktu dan tempo secepat-cepatnya, untuk segera, mengganti Listyo SIgit, sebagai kepala polisi Republik Indonesia, agar membalikkan, marwah polisi hari ini, yang bisa mengayomi masyarakat, yang bisa memberikan rasa aman dan rasa nyaman, kepada masyarakat Indonesia," pungkasnya.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polri Usut Potensi Pidana Anjloknya IHSG, Diduga Kuat Akibat Saham Gorengan

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:12

Penyidik Kejagung Sita Dokumen dari Rumah Bekas Menhut Siti Nurbaya

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:07

Suplai MBG, Kopontren Al-Kautsar Patut Dicontoh

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:01

Pengacara Yaqut Sebut Bos Maktour Travel Fuad Hasan Bohong Soal Terima Hadiah Kuota Haji

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:58

Dirut BEI Mundur Hanya Redam Tekanan Jangka Pendek

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:49

Kapolri Pimpin Sertijab Pati dan Kapolda, Cek Siapa Saja?

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:47

SPPG Tak Boleh Asal-asalan Siapkan Menu MBG saat Ramadan

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:30

Program Mangrove BNI Perkuat Lingkungan dan Ekonomi Pesisir Banyuwangi

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:26

Giliran Mirza Adityaswara Mundur dari OJK, Total 4 Komisioner Pamit Beruntun

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:19

Yaqut Bantah Kasih Jatah Kuota Haji Khusus Maktour Travel

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:10

Selengkapnya