Sekelompok anak muda yang tergabung dalam gerakan Gerbong Nusantara, mengkritisi kinerja POLRI terkait keterlibatannya dalam Pemilu Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Inisiator Gerbong Nusantara, Seno Bagaskoro, menyatakan bahwa kemerosotan kualitas demokrasi, hukum, dan tatanan berbangsa menjadi ancaman serius bagi masa depan Indonesia.
Seno menyebutkan bahwa kebohongan publik, tindakan semena-mena, dan intimidasi yang dilakukan oleh aparat kepolisian selama Pemilu dan Pilkada telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap Polri.
Menurutnya, hal ini menunjukkan perlunya reformasi dalam tubuh Polri agar institusi ini dapat kembali profesional dan berwibawa dalam menegakkan hukum yang adil bagi seluruh masyarakat.
“Kerusakan dalam sistem demokrasi, hukum, dan tatanan berbangsa dan bernegara telah menghancurkan fondasi pemerintahan negara. Kebohongan publik, tindakan semena-mena dan intimidasi yang melekat di tubuh Polri menjadi penyebab turunnya martabat, integritas hingga kepercayaan publik terhadap institusi ini,” tegas Seno saat jumpa pers di Tjikini Lima, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat 13 Desember 2024.
Sebagai bentuk protes, Gerbong Nusantara mengajukan lima tuntutan utama melalui sebuah petisi yang menyerukan tindakan tegas terhadap penyalahgunaan kekuasaan di tubuh Polri dan kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat. Tuntutan tersebut dibacakan secara bergiliran, antara lain:
1. Pembentukan Komite Investigasi Independen, untuk menyelidiki penyalahgunaan kekuasaan di tubuh POLRI, serta dugaan penyalahgunaan kekuatan Polri dalam Pilpres dan Pilkada 2024.
2. Desakan kepada DPR RI, untuk menggunakan hak penyelidikan mereka guna mengusut dugaan penyalahgunaan kekuasaan di Polri dan memastikan bahwa prinsip-prinsip Tribrata dan Catur Prasetya dijalankan dengan baik oleh seluruh anggota Polri.
3. Penggantian Kapolri, mendukung seruan dari Amnesty International yang meminta agar Jenderal Listyo Sigit dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, demi menjaga integritas dan martabat Polri sebagai institusi yang setia kepada rakyat, bangsa, dan negara.
4. Penolakan terhadap kenaikan PPN 12%, dengan tuntutan agar pemerintah lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat melalui perbaikan sistem ekonomi dan pendidikan.
5. Kembalinya Demokrasi Substansial, dengan menekankan pentingnya politik yang berlandaskan pada kekuasaan rakyat sebagai subjek politik, serta menghindari kartelisasi politik dan memastikan desentralisasi politik berjalan sesuai etika demokrasi substansial.
Turut hadir inisiator Gerbong Nusantara lainnya Melki Sadek Huang, Virdian Aurellio, MS Mujab.
