Berita

Kunjungan CWIG ke Kementerian Perdagangan/Net

Bisnis

CWIG Soroti Peralihan Pengawasan Keuangan Digital Dari Bappebti ke OJK

JUMAT, 13 DESEMBER 2024 | 11:16 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Mulai Januari 2025, mata uang digital kripto akan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peralihan ini dilakukan karena maraknya kasus penipuan keuangan dengan menggunakan modus meminta kode OTP.

Cerdas Waspada Investasi Global (CWIG) menyoroti proses pengalihan pengawasan aset keuangan digital tersebut dari yang sebelumnya diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke OJK

Ketua Umum CWIG Henry Hosang mengatakan, penting untuk memberi rasa aman kepada masyarakat Indonesia saat berinvestasi.


“OJK harus verifikasi kembali secara ketat khususnya kripto anak bangsa yang sudah di perdagangkan di Exchanger Indonesia, apakah sudah sesuai dengan aturan yang dibuat Bappebti. Ini penting untuk memberi rasa aman kepada masyarakat indonesia berinvestasi, kehati-hatian OJK sangat dibutuhkan dalam hal ini,” tegas Henry, dalam keterangannya yang dikutip Jumat 13 Desember 2024.

CWIG juga telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Bappebti. Pertemuan tersebut bertujuan memperkuat sinergi dalam menghadapi tantangan investasi global sekaligus meningkatkan edukasi kepada masyarakat terkait investasi yang aman dan terpercaya.

CWIG juga meminta agar pemerintah punya langkah strategis untuk meningkatkan pengawasan, penindakan, serta edukasi kepada masyarakat terhadap maraknya investasi ilegal.

Henry menambahkan bahwa CWIG berkomitmen memberikan edukasi akurat kepada masyarakat serta mendukung upaya pemerintah dalam mencegah investasi bodong. Ia pun menyampaikan apresiasinya atas sambutan positif dari Kemendag.

“Kami sangat berterima kasih atas kesediaan Kemendag untuk berdialog dan bersinergi bersama CWIG. Ini adalah langkah penting untuk melindungi masyarakat dari risiko investasi ilegal, sekaligus menciptakan ekosistem investasi yang lebih sehat,” ujar Henry.

“Diskusi ini juga memperkuat komitmen kerja sama antara pemerintah dan CWIG untuk menciptakan lingkungan investasi yang lebih sehat dan aman,” tambahnya.

Pejabat Kemendag menekankan pentingnya kolaborasi dengan CWIG. Dalam keterangannya, Kemendag mengatakan kemitraan dengan CWIG sangat strategis dalam memperkuat kebijakan pengawasan, penindakan, dan edukasi di sektor perdagangan dan investasi. 

"Sinergi antara pemerintah dan CWIG adalah langkah konkret untuk melindungi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkap salah satu pejabat Kemendag.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

UPDATE

DPR Dorong Pemerataan APBN Demi Daerah 3T Tidak Tertinggal

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:50

Utut Adianto Ngarep PDIP Tidak Ditinggalkan dalam RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 03:20

Dasco Pastikan Tak Akan Tinggalkan Fraksi PDIP di RUU Pemilu

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:50

Pidato Prabowo Bukti Pemerintah Berada di Jalur yang Benar

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 02:23

Purbaya: Pajak Karbon Motor BBM Masih Dikaji, Belum Final

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:57

Prabowo Pilih Guyur Insentif Motor Listrik Ketimbang Perbesar Subsidi BBM

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:45

Perkuat Pasar Muslim Jelang Libur Akhir Tahun, Taiwan Bidik Wisatawan RI

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 01:14

RUU Daerah Kepulauan jadi Kado Puluhan Juta Masyarakat

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:59

Pidato Kenegaraan Prabowo Tunjukkan Kejelasan Arah Pemerintah

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:31

Status Tim Penyelesaian Sengketa Internal PPP Dinilai Cacat Hukum

Sabtu, 15 Agustus 2026 | 00:07

Selengkapnya