Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

AS Serang China Lagi, Tarif Impor Produk Solar Dinaikkan jadi 50 Persen

KAMIS, 12 DESEMBER 2024 | 14:45 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menjelang akhir masa pemerintahan Joe Biden, Amerika Serikat berniat menaikkan tarif impor wafer surya dan polisilikon Tiongkok dalam upaya terakhirnya untuk melindungi industri teknologi bersih negara itu dari pasokan asing yang murah.

Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) mengatakan akan menaikkan tarif wafer surya dan polisilikon menjadi 50 persen, sementara bea masuk untuk produk tungsten dinaikkan menjadi 25 persen. Tarif tersebut akan berlaku pada 1 Januari 2025.

Tungsten digunakan dalam produk di berbagai industri termasuk kedirgantaraan dan pertahanan, serta bidang medis dan otomotif. USTR menegaskan bahwa ketergantungan pada Tiongkok untuk produk tungsten membahayakan keamanan nasional AS.


“Impor dari Tiongkok terus melemahkan produksi dalam negeri. Peningkatan tarif akan membuat produsen dalam negeri lebih kompetitif, yang akan meningkatkan daya ungkit Tiongkok untuk menghilangkan tindakan, kebijakan, dan praktik yang merugikan, serta mengurangi kerentanan terhadap tindakan, kebijakan, dan praktik yang merugikan tersebut,” demikian bunyi pemberitahuan USTR dalam Federal Register yang diterbitkan pada hari Rabu, seperti dikutip dari Nikkei Asia, Kamis 12 Desember 2024.

Polisilikon dan wafer surya merupakan material utama yang digunakan dalam sel surya.

“Kenaikan tarif yang diumumkan hari ini akan semakin melemahkan kebijakan dan praktik merugikan oleh Republik Rakyat Tiongkok,” kata Perwakilan Dagang Amerika Serikat Katherine Tai. 

“Tindakan ini akan melengkapi investasi domestik yang dilakukan di bawah Pemerintahan Biden-Harris untuk mempromosikan ekonomi energi bersih, sekaligus meningkatkan ketahanan rantai pasokan yang penting," ujarnya.

Selain mengenakan pungutan pada barang-barang Tiongkok, Biden juga telah berinvestasi besar-besaran untuk mendukung teknologi energi bersih dan manufaktur semikonduktor negara tersebut melalui subsidi seperti Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA) dan Undang-Undang CHIPS.

Langkah terbaru ini didasarkan pada keputusan September lalu untuk mengenakan tarif 100 persen pada kendaraan listrik China dan tarif 25 persen pada baterai EV lithium-ion.

Pemerintahan Biden juga mengeluarkan tarif pada November lalu untuk impor panel surya dari Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan Thailand. Langkah tersebut menyusul kasus perdagangan yang menuduh produsen panel surya China yang memiliki pabrik di negara-negara Asia Tenggara menekan harga dengan melakukan dumping produk ke pasar.

Bea dumping oleh Departemen Perdagangan berkisar antara 21,31-271,2 persen, tergantung pada perusahaannya.

Pada tahun 2023, lebih dari 90 persen impor solar Amerika berasal dari hanya lima negara: Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, dan India, menurut data pemerintah.

Kenaikan tarif terbaru diperkirakan akan menyebabkan kemerosotan lebih lanjut dalam hubungan perdagangan antara dua ekonomi terbesar di dunia, di tengah kekhawatiran AS tentang kelebihan kapasitas China dan membanjiri banyak negara dengan barang-barang murah.

Langkah tersebut dilakukan pada bulan-bulan terakhir pemerintahan Biden, yang juga telah mengeluarkan pembatasan ekspor dalam upaya untuk memperlambat kemampuan chip China, di tengah kekhawatiran seputar penerapan AI di militer.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

UPDATE

Mafia Infrastruktur Diduga Kepung Menteri Dody Lewat Isu Miring

Kamis, 06 Agustus 2026 | 00:05

Menhan hingga Ketua Komisi I DPR Terima Brevet Korps Marinir

Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:46

Ketimpangan Penduduk Meningkat, Gini Ratio Naik ke 0,368

Rabu, 05 Agustus 2026 | 23:22

Mahkamah Agung Diminta Evaluasi Ketua PN Jakarta Timur

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:38

Gempa M 6,4 Guncang Kepulauan Talaud, Tidak Ada Korban Jiwa

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:31

Kader Golkar Wonosobo Ngadu ke DPP soal Dua Kali Musda

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:14

Di Balik Tribun Sunyi Piala Presiden, Puluhan Pecalang Jaga Harmoni El Clasico

Rabu, 05 Agustus 2026 | 22:09

Kisruh Diadukan ke Bahlil, Mafa Uswanas Diusulkan jadi Plt Ketum AMPI

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:50

Pergeseran Public Goods Sektor Kesehatan

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:40

BRAINS Demokrat Kolaborasi Bareng IRI Perkuat Demokrasi Lintas Negara

Rabu, 05 Agustus 2026 | 21:17

Selengkapnya