Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

AS Serang China Lagi, Tarif Impor Produk Solar Dinaikkan jadi 50 Persen

KAMIS, 12 DESEMBER 2024 | 14:45 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Menjelang akhir masa pemerintahan Joe Biden, Amerika Serikat berniat menaikkan tarif impor wafer surya dan polisilikon Tiongkok dalam upaya terakhirnya untuk melindungi industri teknologi bersih negara itu dari pasokan asing yang murah.

Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) mengatakan akan menaikkan tarif wafer surya dan polisilikon menjadi 50 persen, sementara bea masuk untuk produk tungsten dinaikkan menjadi 25 persen. Tarif tersebut akan berlaku pada 1 Januari 2025.

Tungsten digunakan dalam produk di berbagai industri termasuk kedirgantaraan dan pertahanan, serta bidang medis dan otomotif. USTR menegaskan bahwa ketergantungan pada Tiongkok untuk produk tungsten membahayakan keamanan nasional AS.


“Impor dari Tiongkok terus melemahkan produksi dalam negeri. Peningkatan tarif akan membuat produsen dalam negeri lebih kompetitif, yang akan meningkatkan daya ungkit Tiongkok untuk menghilangkan tindakan, kebijakan, dan praktik yang merugikan, serta mengurangi kerentanan terhadap tindakan, kebijakan, dan praktik yang merugikan tersebut,” demikian bunyi pemberitahuan USTR dalam Federal Register yang diterbitkan pada hari Rabu, seperti dikutip dari Nikkei Asia, Kamis 12 Desember 2024.

Polisilikon dan wafer surya merupakan material utama yang digunakan dalam sel surya.

“Kenaikan tarif yang diumumkan hari ini akan semakin melemahkan kebijakan dan praktik merugikan oleh Republik Rakyat Tiongkok,” kata Perwakilan Dagang Amerika Serikat Katherine Tai. 

“Tindakan ini akan melengkapi investasi domestik yang dilakukan di bawah Pemerintahan Biden-Harris untuk mempromosikan ekonomi energi bersih, sekaligus meningkatkan ketahanan rantai pasokan yang penting," ujarnya.

Selain mengenakan pungutan pada barang-barang Tiongkok, Biden juga telah berinvestasi besar-besaran untuk mendukung teknologi energi bersih dan manufaktur semikonduktor negara tersebut melalui subsidi seperti Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA) dan Undang-Undang CHIPS.

Langkah terbaru ini didasarkan pada keputusan September lalu untuk mengenakan tarif 100 persen pada kendaraan listrik China dan tarif 25 persen pada baterai EV lithium-ion.

Pemerintahan Biden juga mengeluarkan tarif pada November lalu untuk impor panel surya dari Malaysia, Kamboja, Vietnam, dan Thailand. Langkah tersebut menyusul kasus perdagangan yang menuduh produsen panel surya China yang memiliki pabrik di negara-negara Asia Tenggara menekan harga dengan melakukan dumping produk ke pasar.

Bea dumping oleh Departemen Perdagangan berkisar antara 21,31-271,2 persen, tergantung pada perusahaannya.

Pada tahun 2023, lebih dari 90 persen impor solar Amerika berasal dari hanya lima negara: Vietnam, Kamboja, Thailand, Malaysia, dan India, menurut data pemerintah.

Kenaikan tarif terbaru diperkirakan akan menyebabkan kemerosotan lebih lanjut dalam hubungan perdagangan antara dua ekonomi terbesar di dunia, di tengah kekhawatiran AS tentang kelebihan kapasitas China dan membanjiri banyak negara dengan barang-barang murah.

Langkah tersebut dilakukan pada bulan-bulan terakhir pemerintahan Biden, yang juga telah mengeluarkan pembatasan ekspor dalam upaya untuk memperlambat kemampuan chip China, di tengah kekhawatiran seputar penerapan AI di militer.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

UPDATE

PT CNI Serahkan Duit Rp401 Miliar ke Kejagung

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:27

Detik-Detik Bareskrim Gerebek Kasino di Batam: Pemain Panik, Rp7,7 Miliar Disita

Senin, 31 Agustus 2026 | 20:23

Owner VIMA Buka Suara soal Legalitas dan Perizinan Resmi

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:51

Masyarakat Diminta Berikan Data Jujur untuk Sukseskan Sensus Ekonomi 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:46

Enam Perusahaan di Kalimantan Disanksi Terkait Karhutla

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:38

Corpus Juris Civilis Tahun 528 M sebagai Fondasi Hukum Modern

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:34

Destry Pimpin BI Cerminkan Kuatnya Kepemimpinan Perempuan

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:24

Prabowo Tahu Persis Siapa yang Ingin Menjatuhkannya

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:05

PGNMAS Boyong BerandaMAS di Danantara Housing Expo 2026

Senin, 31 Agustus 2026 | 19:03

Kemenperin Minta Tambahan Anggaran Rp1,72 Triliun

Senin, 31 Agustus 2026 | 18:54

Selengkapnya