Berita

Israel perluas serangan pasca lengsernya Presiden Bashar Al Assad/Ist

Politik

Pemerintah RI Harus Bersikap Tegas terkait Konflik Suriah

KAMIS, 12 DESEMBER 2024 | 13:38 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Serangan Israel ke Suriah untuk mengambil alih wilayah Dataran Tinggi Golan usai tumbangnya Presiden Bashar Al Assad, semakin memburuk.

Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta Pemerintah Indonesia segera menyikapi perkembangan situasi di Suriah, terutama terkait pendudukan Israel di Dataran Tinggi Golan.

"Israel perlu ada tekanan internasional untuk menghentikan Israel. Sudah belasan tahun Suriah mengalami masa sulit karena perang saudara," kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Kamis 12 Desember 2024.


Legislator dari Fraksi PKS ini juga meminta Indonesia agar mengajak negara-negara sahabat untuk mendesak Dewan Keamanan PBB.

“Indonesia perlu mengajak negara-negara yang tergabung dalam OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) untuk mendesak DK PBB menghentikan tindakan ilegal Israel,” kata Sukamta.

Menurutnya, jatuhnya rezim Bashar Al Assad membawa harapan baru bagi masyarakat Suriah. 

Oleh karenanya itu, Sukamta berharap jangan sampai hal tersebut dirusak oleh tindakan ilegal Israel yang menguasai Dataran Tinggi Golan.

"Hal ini bisa mengancam proses perdamaian dan stabilitas kawasan,” kata Sukamta.

Ia menambahkan Tindakan yang dilakukan Israel terhadap Suriah merupakan pelanggaran besar dan harus ditindak.

"Tindakan Israel ini jelas ilegal, melanggar hukum internasional. Setiap negara harus menghormati kedaulatan wilayah negara lain," tutup Sukamta.

Israel kembali melancarkan serangan ke Suriah. Terbaru, Israel melakukan pendudukan di zona penyangga di Dataran Tinggi Golan setelah jatuhnya rezim Bashar Al Assad.

PBB telah menyatakan pendudukan Israel di zona penyangga Dataran Tinggi Golan telah melanggar Perjanjian Pelepasan Diri antara Israel dan Suriah pada 1974.



Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya