Berita

Israel perluas serangan pasca lengsernya Presiden Bashar Al Assad/Ist

Politik

Pemerintah RI Harus Bersikap Tegas terkait Konflik Suriah

KAMIS, 12 DESEMBER 2024 | 13:38 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Serangan Israel ke Suriah untuk mengambil alih wilayah Dataran Tinggi Golan usai tumbangnya Presiden Bashar Al Assad, semakin memburuk.

Anggota Komisi I DPR Sukamta meminta Pemerintah Indonesia segera menyikapi perkembangan situasi di Suriah, terutama terkait pendudukan Israel di Dataran Tinggi Golan.

"Israel perlu ada tekanan internasional untuk menghentikan Israel. Sudah belasan tahun Suriah mengalami masa sulit karena perang saudara," kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Kamis 12 Desember 2024.


Legislator dari Fraksi PKS ini juga meminta Indonesia agar mengajak negara-negara sahabat untuk mendesak Dewan Keamanan PBB.

“Indonesia perlu mengajak negara-negara yang tergabung dalam OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) untuk mendesak DK PBB menghentikan tindakan ilegal Israel,” kata Sukamta.

Menurutnya, jatuhnya rezim Bashar Al Assad membawa harapan baru bagi masyarakat Suriah. 

Oleh karenanya itu, Sukamta berharap jangan sampai hal tersebut dirusak oleh tindakan ilegal Israel yang menguasai Dataran Tinggi Golan.

"Hal ini bisa mengancam proses perdamaian dan stabilitas kawasan,” kata Sukamta.

Ia menambahkan Tindakan yang dilakukan Israel terhadap Suriah merupakan pelanggaran besar dan harus ditindak.

"Tindakan Israel ini jelas ilegal, melanggar hukum internasional. Setiap negara harus menghormati kedaulatan wilayah negara lain," tutup Sukamta.

Israel kembali melancarkan serangan ke Suriah. Terbaru, Israel melakukan pendudukan di zona penyangga di Dataran Tinggi Golan setelah jatuhnya rezim Bashar Al Assad.

PBB telah menyatakan pendudukan Israel di zona penyangga Dataran Tinggi Golan telah melanggar Perjanjian Pelepasan Diri antara Israel dan Suriah pada 1974.



Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

Nobel Ekonomi untuk Bung Hatta

Jumat, 13 November 2026 | 04:16

Menyaksikan Latopsfib TNI

Jumat, 13 November 2026 | 03:43

Jejak Pangeran Sriwijaya dalam Sejarah dan Identitas Singapura

Jumat, 13 November 2026 | 03:13

TelkomGroup Siapkan Infrastruktur Data Center Menuju Kedaulatan AI Indonesia

Jumat, 13 November 2026 | 02:45

Sebelas Tokoh Masuk Radar Pengganti Gibran, Harapan Rakyat Hanya Satu

Jumat, 13 November 2026 | 02:19

Mabes Polri: Sosok TK dalam Kasus Penyadapan Ilegal Berpangkat Brigjen

Jumat, 13 November 2026 | 01:53

Tokoh Masyarakat Ungkap Kerugian Raibnya Tanah Desa di Bekasi, Segini Besarnya

Jumat, 13 November 2026 | 01:28

Nama TK Ikut Terseret di Kasus Penyadapan Listyo Sigit Dkk

Jumat, 13 November 2026 | 01:15

DRX Token Perkuat Pengembangan Ekosistem Web3

Jumat, 13 November 2026 | 00:50

Tak Mau jadi Penonton Pemilu, Hanura Rapatkan Barisan di Papua Tengah

Jumat, 13 November 2026 | 00:26

Selengkapnya