Perbaikan Kapal PT Jembatan Nusantara dalam Kasus Korupsi ASDP Diselidiki KPK

Kepala Divisi Perbaikan dan Pemeliharaan PT PAL Indonesia (Persero) dicecar tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perbaikan kapal PT Jembatan Nusantara yang diakuisisi PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Hal itu merupakan salah satu materi yang didalami tim penyidik saat memeriksa 2 orang saksi pada Selasa 10 Desember 2024.

"Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih," kata Jurubicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Rabu 11 Desember 2024.

Kedua saksi yang telah diperiksa adalah Abdul Honi selaku Kepala Divisi Perbaikan dan Pemeliharaan PT PAL Indonesia, dan Diana Rosa selaku Direktur PT Industri Kapal Indonesia.

"Saksi hadir semua. Penyidik mendalami perbaikan-perbaikan Kapal PT JN yang diakuisisi oleh ASDP," pungkas Tessa.

Proses penyidikan dugaan korupsi di ASDP ini sudah berlangsung sejak 11 Juli 2024. Perhitungan awal, korupsi ini diduga merugikan keuangan negara mencapai Rp1,27 triliun.

Dalam proses penyidikan itu, tim penyidik telah melakukan upaya paksa penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti yang berkaitan dengan perkara.

KPK juga telah mengeluarkan Surat Keputusan nomor 887/2024 tentang larangan bepergian ke luar negeri terhadap 4 tersangka.

Meskipun KPK belum secara resmi mengumumkan identitas 4 tersangka, para tersangka tersebut secara sendirinya telah mendeklarasikan diri sebagai tersangka melalui gugatan praperadilan melawan KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Namun demikian, dalam gugatan praperadilan melawan KPK itu, keempat tersangka tersebut kalah. 

Keempat tersangka dimaksud adalah Adjie selaku pemilik PT Jembatan Nusantara Grup, Ira Puspadewi selaku Direktur Utama ASDP, Harry Muhammad Adhi Caksono  selaku Direktur Perencanaan dan Pengembangan ASDP, dan Muhammad Yusuf Hadi selaku Direktur Komersial dan Pelayanan ASDP.