Berita

Ilustrasi/bitcoinsistemi

Bisnis

Lawan Sanksi Barat, Parlemen Rusia Ajukan Proposal Pembentukan Cadangan Bitcoin Nasional

RABU, 11 DESEMBER 2024 | 11:46 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Mata uang kripto Bitcoin (BTC) diyakini bisa digunakan sebagai alat untuk melawan sanksi ekonomi Barat terhadap Rusia.
Anton Tkachev, anggota Duma Negara dari partai Novye Lyudi mengusulkan pembentukan cadangan BTC nasional.
Dalam permohonan resmi kepada Menteri Keuangan Anton Siluanov, Tkachev mengusulkan pembentukan cadangan Bitcoin yang mirip dengan cadangan mata uang asing.

Ia berpendapat bahwa mata uang kripto menawarkan keuntungan unik dalam mengurangi risiko yang terkait dengan sanksi, inflasi, dan volatilitas mata uang.


“Dengan akses terbatas ke sistem pembayaran internasional, mata uang kripto merupakan salah satu dari sedikit opsi yang layak untuk perdagangan global dalam kondisi saat ini," kata Tkachev, seperti dikutip dari Cryptoslate, Rabu 11 Desember 2024.

Tkachev menunjuk pada valuasi Bitcoin yang meningkat, dengan mencatat harga mata uang kripto itu sempat dijual 100.000 Dolar AS sebagai bukti keandalannya.

Meskipun saat ini diperdagangkan di sekitar level 97.000 Dolar AS, Bitcoin telah menunjukkan ketahanan dan potensi pertumbuhan yang signifikan, mencapai puncaknya di atas 103.000 Dolar AS di awal bulan ini.

Proposal tersebut sejalan dengan inisiatif Bank Sentral Rusia yang lebih luas untuk mengintegrasikan aset digital ke dalam sistem pembayaran internasional. 

Tkachev menekankan pentingnya mengembangkan solusi modern untuk mengelola tantangan ekonomi, dengan menyoroti sifat Bitcoin yang terdesentralisasi sebagai perlindungan terhadap tekanan keuangan eksternal.

Proposal ini muncul beberapa hari setelah Presiden Vladimir Putin memberikan komentar positif tentang Bitcoin dalam sebuah konferensi, menyebutnya sebagai teknologi yang tak terhentikan.

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Harga Emas Dunia Terkoreksi Saat Ultimatum Trump Dekati Tenggat

Senin, 06 April 2026 | 08:19

Krisis Global Memanas, Industri Air Minum Tercekik Lonjakan Harga Kemasan

Senin, 06 April 2026 | 08:06

Sektor Bisnis Arab Saudi Terpukul, Pertama Kalinya dalam 6 Tahun

Senin, 06 April 2026 | 08:00

Trump Ancam Ciptakan Neraka untuk Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka

Senin, 06 April 2026 | 07:48

AS Berhasil Selamatkan Pilot Jet Tempur F-15 di Pegunungan Iran

Senin, 06 April 2026 | 07:36

Strategi WFH di Berbagai Negara Demi Efisiensi Energi

Senin, 06 April 2026 | 07:21

Cadangan Pangan Pemerintah Capai Level Tertinggi, Aman hingga Tahun Depan

Senin, 06 April 2026 | 07:06

Daya Kritis PBNU ke Pemerintah Makin Melempem

Senin, 06 April 2026 | 06:32

Amerika Negara dengan Ideologi Kapitalisme Menindas

Senin, 06 April 2026 | 06:12

Isu Pemakzulan Prabowo Belum Padam Total

Senin, 06 April 2026 | 06:07

Selengkapnya