Berita

Ilustrasi/bitcoinsistemi

Bisnis

Lawan Sanksi Barat, Parlemen Rusia Ajukan Proposal Pembentukan Cadangan Bitcoin Nasional

RABU, 11 DESEMBER 2024 | 11:46 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Mata uang kripto Bitcoin (BTC) diyakini bisa digunakan sebagai alat untuk melawan sanksi ekonomi Barat terhadap Rusia.
Anton Tkachev, anggota Duma Negara dari partai Novye Lyudi mengusulkan pembentukan cadangan BTC nasional.
Dalam permohonan resmi kepada Menteri Keuangan Anton Siluanov, Tkachev mengusulkan pembentukan cadangan Bitcoin yang mirip dengan cadangan mata uang asing.

Ia berpendapat bahwa mata uang kripto menawarkan keuntungan unik dalam mengurangi risiko yang terkait dengan sanksi, inflasi, dan volatilitas mata uang.


“Dengan akses terbatas ke sistem pembayaran internasional, mata uang kripto merupakan salah satu dari sedikit opsi yang layak untuk perdagangan global dalam kondisi saat ini," kata Tkachev, seperti dikutip dari Cryptoslate, Rabu 11 Desember 2024.

Tkachev menunjuk pada valuasi Bitcoin yang meningkat, dengan mencatat harga mata uang kripto itu sempat dijual 100.000 Dolar AS sebagai bukti keandalannya.

Meskipun saat ini diperdagangkan di sekitar level 97.000 Dolar AS, Bitcoin telah menunjukkan ketahanan dan potensi pertumbuhan yang signifikan, mencapai puncaknya di atas 103.000 Dolar AS di awal bulan ini.

Proposal tersebut sejalan dengan inisiatif Bank Sentral Rusia yang lebih luas untuk mengintegrasikan aset digital ke dalam sistem pembayaran internasional. 

Tkachev menekankan pentingnya mengembangkan solusi modern untuk mengelola tantangan ekonomi, dengan menyoroti sifat Bitcoin yang terdesentralisasi sebagai perlindungan terhadap tekanan keuangan eksternal.

Proposal ini muncul beberapa hari setelah Presiden Vladimir Putin memberikan komentar positif tentang Bitcoin dalam sebuah konferensi, menyebutnya sebagai teknologi yang tak terhentikan.

Populer

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

Inilah Bupati Sitaro Chyntia Ingrid Kalangit yang Diborgol Kejati

Minggu, 10 Mei 2026 | 01:09

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Brimob Polda Metro Jaya Bubarkan Balap Liar di Pulogadung

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:17

Istana Ungkap Cadangan Beras di Bulog Tembus 5,3 Juta Ton

Minggu, 17 Mei 2026 | 14:04

Kasasi Bisa Perjelas Vonis Banding Luhur Ditambah Beban Uang Pengganti

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:45

Putusan MK soal IKN Dianggap Beri Kepastian Hukum

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:39

“Suamiku Lukaku” Angkat Luka Perempuan Korban KDRT

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Prabowo Minta Pindad Rancang Mobil Presiden Khusus untuk Sapa Rakyat

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:14

Penyederhanaan Sistem Partai Tak Harus dengan Threshold Tinggi

Minggu, 17 Mei 2026 | 13:10

Nasabah PNM Denpasar Sukses Ubah Sampah Pantai jadi Cuan

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:59

Hukum yang Layu: Saat Keadilan Kehilangan Hati Nurani

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:43

Andrianto Andri: Tokoh Sumatera Harus Jadi Cawapres 2029

Minggu, 17 Mei 2026 | 12:11

Selengkapnya