Berita

Salamuddin Daeng/Ist

Publika

Pertamina Sekarang Memasuki Era Patriotisme

RABU, 11 DESEMBER 2024 | 09:45 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

BAGAIMANA patriotisme itu? Yakni kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Kepentingan perusahaan apalagi kepentingan pribadi manajemen Pertamina dapat dinomorduakan. Walaupun keduanya dapat dilaksanakan bersamaan.

Dalam hal apa patriotisme, Pertamina akan tampak? Yakni dalam manajemen LPG bersubsidi 3 kg. Mengapa LPG subsidi? Karena subsidi LPG adalah yang paling besar.

Mengapa bisa terjadi? Karena LPG Non subsidi gagal mendapat tempat di masyarakat Indonesia. Sebanyak 97 persen LPG yang dikonsumsi masyarakat adalah LPG 3 kg. Seharusnya ini bisa lebih berimbang.


Dengan semangat patriotisme tersebut, Pertamina harus dapat mengurangi beban pemerintah dalam menanggung subsidi LPG 3 kg yang merupakan subsidi paling besar dalam kelompok subsidi energi di Pertamina.

Jika kesadaran patriotisme hadir dalam jiwa stakeholder LPG subsidi 3 kg, maka seharusnya beban APBN dapat dikurangi secara perlahan-lahan. Stakeholder LPG dapat berusaha meningkatkan pangsa pasar LPG non subsidi. Jika ada tekad, kemauan, pasti ada jalan.

Selama ini para pelaku bisnis LPG 3 kg telah mengambil keuntungan sangat besar dalam kegiatan distribusi LPG subsidi 3 kg. Mereka sangat menikmati kemapanan ini. Seolah-olah ini adalah rezeki dari langit. Padahal ini adalah buah dari kebijakan.

Keuntungan bisnis LPG subsidi 3 kg telah mengalahkan bisnis energi manapun yang ada di Indonesia, bahkan mungkin di dunia tidak ada satu bisnis pun yang keuntungannya dapat mengalahkan margin bisnis LPG 3 kg.

Bayangkan para pelaku bisnis LPG 3 kg bisa mengambil keuntungan lebih dari 60 persen dari usahanya. Para agen LPG 3 kg mengambil LPG 3 kg dengan menebus kepada Pertamina seharga Rp11.584 per tabung LPG 3 kg.

Selanjutnya pemerintah daerah (Pemda) menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) mencapai Rp18.000 sampai dengan Rp19.000 per tabung LPG 3 kg. Selisih yang sangat besar yang menjadi margin keuntungan yang diterima pengusaha.

HET yang dikeluarkan Pemda tentu sangat dinikmati oleh pengusaha pebisnis LPG subsidi. Tapi ini adalah tindakan yang sangat tidak patriotik. Kebijakan ini mengakibatkan masyarakat tidak mendapatkan subsidi yang seharusnya mereka terima.

Ini bahkan dapat dikatakan sebagai tindakan yang tidak patut dalam bernegara. Bagaimana mungkin sebagai anak bangsa dengan kewajiban bela negara yang melekat, namun sanggup mengambil keuntungan sangat besar dari keringat rakyat dengan cara yang tidak patut?

Semangat patriotisme Pertamina ke depan akan disertai dengan usaha membina mitra-mitra bisnis mereka, termasuk para pebisnis LPG 3 kg dan pemerintah daerah sebagai pembuat regulasi HET, agar di masa mendatang kebijakan yang tidak mencerminkan bela bangsa, bela negara dan tidak mencerminkan jiwa bela rakyat selayaknya dihentikan.

Semua harus bersama dalam satu barisan besar, yakni barisan pengusaha LPG subsidi 3 kg yang berkomitmen untuk mengurangi beban subsidi LPG 3 kg yang telah membuat APBN Indonesia jebol. Semoga ya.

Penulis adalah Direktur Asosiasi Ekonomi dan Politik Indonesia (AEPI)

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya