Berita

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamuddin/RMOL

Bisnis

Sukseskan MBG, Ekosistem Rantai Pasok Bahan Pangan Harus Dibenahi

RABU, 11 DESEMBER 2024 | 02:24 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sultan B Najamuddin meminta pemerintah untuk memastikan suplai bahan pangan  terpenuhi secara simultan dan murah sebelum memulai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Permintaan ini disampaikan Sultan untuk mendukung kelancaran program MBG yang akan dilaksanakan pemerintah secara efisien. 

Hal itu juga bertujuan untuk mencegah terjadinya inflasi harga bahan pangan.


"Kami harap pemerintah melalui kementerian teknis khususnya kementerian perdagangan menyiapkan ekosistem rantai pasok bahan pangan khusus program Makan Bergizi Gratis. Karena sukses tidaknya program MBG sangat ditentukan oleh suplai bahan pangan", ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Selasa, 10 Desember, 2024

Menurutnya, program MBG membutuhkan suplay pangan dalam jumlah yang sangat besar secara konsisten. Kami melihat masih terdapat celah yang perlu dibenahi dalam pemenuhan kebutuhan bahan pangan. Jangan sampai akibat tingginya permintaan, menyebabkan inflasi harga bahan pangan secara umum.

"Tentunya bahan pangan yang disiapkan adalah pangan yang berkualitas, aman dan murah. Terutama pada bahan pangan yang terpaksa diimpor, seperti daging sapi", tegas mantan aktivis KNPI itu.

Sultan mengatakan pihaknya akan siap berkolaborasi bersama pemerintah dalam memastikan program MBG dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah. 

Namun yang paling penting, lanjut dia, pemerintah harus terlebih dahulu mengembangkan ekosistem rantai pasok bahan pangan.

"Kolaborasi stakeholder terkait adalah penting dilakukan. Terutama pada kesiapan produksi dan suplai pangan baik di sektor hulu oleh Kementerian Pertanian maupun perikanan hingga ke sektor hilir (pasar)," tutupnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya