Berita

Setara Institute/Ist

Politik

Beri Rekomendasi, Setara Institute Tak Ingin Prabowo Seperti Jokowi Gagal Urus HAM

SELASA, 10 DESEMBER 2024 | 21:32 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Setara Institute mencatat bahwa Indeks Hak Asasi Manusia (HAM) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 2014-2024 tidak pernah mencapai angka moderat, dengan skor tertinggi hanya 3,3 dari skala 1-7 pada 2022. 

Di akhir masa jabatan Jokowi pada 2024, indeks ini stagnan di angka 3,1, menandakan janji-janji Nawacita terkait pemajuan HAM belum terpenuhi.

Peneliti Hukum dan Konstitusi Setara Institute, Sayyidatul Insiyah menyebut rendahnya skor ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menangani berbagai isu HAM, termasuk perlindungan masyarakat adat, pekerja rumah tangga, serta kebebasan berekspresi. 


"Rendahnya skor pemajuan HAM memvalidasi gagalnya Presiden Jokowi dalam memenuhi janji-janji yang disampaikan, baik dalam Nawacita Pertama maupun Nawacita Kedua," ujar Sayyidatul lewat keterangan resminya, Selasa 10 Desember 2024.

Menyikapi hal ini, Setara Institute memberikan lima rekomendasi kebijakan untuk Presiden Prabowo Subianto agar tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan Jokowi.

Pertama, Presiden bersama DPR RI diharapkan mempercepat pengesahan RUU seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RUU Tindak Pidana Perdagangan Orang.

"Kedua, Presiden Prabowo Subianto segera melakukan penghentian dan/atau evaluasi serius berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tengah berjalan demi mencegah keberulangan atas kriminalisasi dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat," ujarnya. 

Ketiga, Presiden Prabowo didorong mengadopsi pemerintahan inklusif dalam setiap regulasi dan kebijakan pengelolaan keberagaman. Keempat meminta Presiden memastikan kebebasan berekspresi.

"Terutama memulihkan lingkungan politik demokratis yang patuh pada prinsip rule of law dan standar-standar etik demokrasi," tegasnya.

Terakhir, dukungan kebijakan untuk sektor bisnis diperlukan guna menjamin kesetaraan akses terhadap hak atas tanah dan mencegah pelanggaran HAM oleh korporasi.

Setara Institute berharap Presiden Prabowo mampu mewujudkan kebijakan berbasis inklusi dan transparansi untuk mendorong pemajuan HAM yang lebih substantif dan berkelanjutan.

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

UPDATE

ASEAN di Antara Badai Geopolitik

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:44

Oknum Brimob Bunuh Pelajar Melewati Batas Kemanusiaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:32

Bocoran Gedung Putih, Trump Bakal Serang Iran Senin atau Selasa Depan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:24

Eufemisme Politik Hak Dasar Pendidikan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:22

Pledoi Riva Siahaan Pertanyakan Dasar Perhitungan Kerugian Negara

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:58

Muncul Framing Politik di Balik Dinamika PPP Maluku

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:22

Bank Mandiri Perkuat UMKM Lewat JuraganXtra

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:51

Srikandi Angudi Jemparing

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:28

KPK Telusuri Safe House Lain Milik Pejabat Bea Cukai Simpan Barang Haram

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:43

Demi Pengakuan, Somaliland Bolehkan AS Akses Pangkalan Militer dan Mineral Kritis

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:37

Selengkapnya