Berita

Setara Institute/Ist

Politik

Beri Rekomendasi, Setara Institute Tak Ingin Prabowo Seperti Jokowi Gagal Urus HAM

SELASA, 10 DESEMBER 2024 | 21:32 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Setara Institute mencatat bahwa Indeks Hak Asasi Manusia (HAM) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 2014-2024 tidak pernah mencapai angka moderat, dengan skor tertinggi hanya 3,3 dari skala 1-7 pada 2022. 

Di akhir masa jabatan Jokowi pada 2024, indeks ini stagnan di angka 3,1, menandakan janji-janji Nawacita terkait pemajuan HAM belum terpenuhi.

Peneliti Hukum dan Konstitusi Setara Institute, Sayyidatul Insiyah menyebut rendahnya skor ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menangani berbagai isu HAM, termasuk perlindungan masyarakat adat, pekerja rumah tangga, serta kebebasan berekspresi. 


"Rendahnya skor pemajuan HAM memvalidasi gagalnya Presiden Jokowi dalam memenuhi janji-janji yang disampaikan, baik dalam Nawacita Pertama maupun Nawacita Kedua," ujar Sayyidatul lewat keterangan resminya, Selasa 10 Desember 2024.

Menyikapi hal ini, Setara Institute memberikan lima rekomendasi kebijakan untuk Presiden Prabowo Subianto agar tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan Jokowi.

Pertama, Presiden bersama DPR RI diharapkan mempercepat pengesahan RUU seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RUU Tindak Pidana Perdagangan Orang.

"Kedua, Presiden Prabowo Subianto segera melakukan penghentian dan/atau evaluasi serius berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tengah berjalan demi mencegah keberulangan atas kriminalisasi dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat," ujarnya. 

Ketiga, Presiden Prabowo didorong mengadopsi pemerintahan inklusif dalam setiap regulasi dan kebijakan pengelolaan keberagaman. Keempat meminta Presiden memastikan kebebasan berekspresi.

"Terutama memulihkan lingkungan politik demokratis yang patuh pada prinsip rule of law dan standar-standar etik demokrasi," tegasnya.

Terakhir, dukungan kebijakan untuk sektor bisnis diperlukan guna menjamin kesetaraan akses terhadap hak atas tanah dan mencegah pelanggaran HAM oleh korporasi.

Setara Institute berharap Presiden Prabowo mampu mewujudkan kebijakan berbasis inklusi dan transparansi untuk mendorong pemajuan HAM yang lebih substantif dan berkelanjutan.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

Kultus “Benda-benda Suci” di Eropa Abad Pertengahan

Minggu, 15 Maret 2026 | 06:16

Lulusan IPDN Disiapkan Wujudkan Standar Pelayanan Minimal di Daerah

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:59

Roy Suryo Cs Dilarang Ladeni Rismon Beradu Argumentasi

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:32

Abdul Malik bin Marwan, Revolusi Birokrasi yang Mengubah Sejarah Islam

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:23

Rismon Dituding Bohong soal Ijazah Jokowi

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:04

Trump Berbaju Fir’aun

Minggu, 15 Maret 2026 | 04:31

Enam Bulan Purbaya, Rupiah Melemah tiap Bulan

Minggu, 15 Maret 2026 | 04:08

Pendekatan Teman Sebaya Efektif Cegah Bullying di Sekolah

Minggu, 15 Maret 2026 | 04:02

Rismon Menelan seluruh Omongannya Tanpa Ada Terkecuali

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:21

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Selengkapnya