Berita

Setara Institute/Ist

Politik

Beri Rekomendasi, Setara Institute Tak Ingin Prabowo Seperti Jokowi Gagal Urus HAM

SELASA, 10 DESEMBER 2024 | 21:32 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Setara Institute mencatat bahwa Indeks Hak Asasi Manusia (HAM) di era pemerintahan Presiden Joko Widodo selama 2014-2024 tidak pernah mencapai angka moderat, dengan skor tertinggi hanya 3,3 dari skala 1-7 pada 2022. 

Di akhir masa jabatan Jokowi pada 2024, indeks ini stagnan di angka 3,1, menandakan janji-janji Nawacita terkait pemajuan HAM belum terpenuhi.

Peneliti Hukum dan Konstitusi Setara Institute, Sayyidatul Insiyah menyebut rendahnya skor ini mencerminkan kegagalan pemerintah dalam menangani berbagai isu HAM, termasuk perlindungan masyarakat adat, pekerja rumah tangga, serta kebebasan berekspresi. 


"Rendahnya skor pemajuan HAM memvalidasi gagalnya Presiden Jokowi dalam memenuhi janji-janji yang disampaikan, baik dalam Nawacita Pertama maupun Nawacita Kedua," ujar Sayyidatul lewat keterangan resminya, Selasa 10 Desember 2024.

Menyikapi hal ini, Setara Institute memberikan lima rekomendasi kebijakan untuk Presiden Prabowo Subianto agar tidak mengulangi kesalahan yang dilakukan Jokowi.

Pertama, Presiden bersama DPR RI diharapkan mempercepat pengesahan RUU seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RUU Tindak Pidana Perdagangan Orang.

"Kedua, Presiden Prabowo Subianto segera melakukan penghentian dan/atau evaluasi serius berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tengah berjalan demi mencegah keberulangan atas kriminalisasi dan pelanggaran HAM terhadap masyarakat," ujarnya. 

Ketiga, Presiden Prabowo didorong mengadopsi pemerintahan inklusif dalam setiap regulasi dan kebijakan pengelolaan keberagaman. Keempat meminta Presiden memastikan kebebasan berekspresi.

"Terutama memulihkan lingkungan politik demokratis yang patuh pada prinsip rule of law dan standar-standar etik demokrasi," tegasnya.

Terakhir, dukungan kebijakan untuk sektor bisnis diperlukan guna menjamin kesetaraan akses terhadap hak atas tanah dan mencegah pelanggaran HAM oleh korporasi.

Setara Institute berharap Presiden Prabowo mampu mewujudkan kebijakan berbasis inklusi dan transparansi untuk mendorong pemajuan HAM yang lebih substantif dan berkelanjutan.

Populer

Bobby dan Raja Juli Paling Bertanggung Jawab terhadap Bencana di Sumut

Senin, 01 Desember 2025 | 02:29

NU dan Muhammadiyah Dikutuk Tambang

Minggu, 30 November 2025 | 02:12

Padang Diterjang Banjir Bandang

Jumat, 28 November 2025 | 00:32

Sergap Kapal Nikel

Kamis, 27 November 2025 | 05:59

Peluncuran Tiga Pusat Studi Baru

Jumat, 28 November 2025 | 02:08

Bersihkan Sisa Bencana

Jumat, 28 November 2025 | 04:14

Evakuasi Banjir Tapsel

Kamis, 27 November 2025 | 03:45

UPDATE

Tragedi Nasional dari Sumatra dan Suara yang Terlambat Kita Dengarkan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:44

Produktivitas Masih di Bawah ASEAN, Pemerintah Susun Langkah Percepatan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:41

Lewat Pantun Cak Imin Serukan Perbaiki Alam Bukan Cari Keributan

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:38

Bank Mandiri Sabet 5 Penghargaan BI

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:27

Liga Muslim Dunia Siap Lobi MBS untuk Permudah Pembangunan Kampung Haji Indonesia

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:18

Banjir Rob di Pesisir Jakarta Berangsur Surut

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:13

RI–Timor Leste Sepakat Majukan Koperasi

Jumat, 05 Desember 2025 | 15:08

Revisi UU Cipta Kerja Mendesak di Tengah Kerusakan Hutan Sumatera

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:57

Bahlil Telusuri Dugaan Keterkaitan Tambang Martabe dengan Banjir Sumut

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:48

BI: Cadangan Devisa RI Rp2.499 Triliun per Akhir November 2025

Jumat, 05 Desember 2025 | 14:39

Selengkapnya