Berita

Ilustrasi banjir bandang di wilayah Sukabumi beberapa waktu lalu/Istimewa

Politik

PKB Desak Moratorium Izin Tambang

SELASA, 10 DESEMBER 2024 | 18:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penambangan yang marak di wilayah Sukabumi dinilai menjadi biang kerok banjir bandang dan berbagai bencana hidrometeorologis di wilayah tersebut. 

Karena itulah, Anggota DPR RI Fraksi PKB, Zainul Munasichin, mendesak pemerintah untuk melakukan moratorium atau penangguhan sementara terhadap perizinan tambang, khususnya di wilayah selatan Sukabumi.

Zainul mengatakan, dirinya sudah mendatangi sejumlah titik yang terdampak banjir di Sukabumi. Banyak warga yang menyampaikan berbagai masukan dan aspirasi terkait banjir yang menyebabkan kerusakan permukiman warga itu.  


“Mereka banyak mengeluhkan terkait maraknya pertambangan di wilayah selatan Sukabumi yang dinilai menjadi pemicu bencana hidrometeorologis termasuk banjir bandang kemarin,” ujar Zainul kepada wartawan, Selasa, 10 Desember 2024.

Menurut Zainul, maraknya pertambangan di wilayah selatan itu menyebabkan rusaknya hutan dan alam. Banyak pohon yang ditebang. Tanah di wilayah tersebut digali dan diambil isinya. Menyisakan lubang tambang di mana-mana. 

“Kondisi itu menyebabkan alam dan lingkungan rusak. Kalau alam rusak, maka akan sangat berbahaya,” ucapnya.

“Kerusakan alam itu menyebabkan terjadinya banjir bandang,” demikian Zainul.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

PKS Ingatkan Pemilihan Wapres Baru Harus Transparan dan Bebas Polemik

Sabtu, 14 November 2026 | 10:35

Kapal Pesiar Terbalik Ditabrak Tanker, 32 Orang Dilarikan ke RS

Sabtu, 14 November 2026 | 09:55

Polda Metro Jaya Kembali Rombak Sejumlah Kapolsek hingga Kasubdit

Sabtu, 14 November 2026 | 09:41

Harga Emas Antam Mulai Naik, Satu Gram Jadi Semahal Ini

Sabtu, 14 November 2026 | 09:34

PKB Serahkan Mekanisme Pengisian Cawapres Pengganti Gibran kepada Presiden Prabowo

Sabtu, 14 November 2026 | 09:25

Setelah Bayan Resources, Haji Isam Lirik Tambang Nikel Weda Bay

Sabtu, 14 November 2026 | 09:04

Harga CPO Menguat Tipis, Pasar Cermati Rencana Biaya Layanan Baru di Indonesia

Sabtu, 14 November 2026 | 08:44

Gangguan Sistem, 11.000 Penerbangan di AS Mendadak Dihentikan

Sabtu, 14 November 2026 | 08:25

Sektor Teknologi Tekan Wall Street di Tengah Ketidakpastian Nvidia

Sabtu, 14 November 2026 | 08:07

FTSE Russell Keluarkan 14 Saham Indonesia, BRIS hingga TSPC Terdampak

Sabtu, 14 November 2026 | 07:49

Selengkapnya