Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Kebocoran Data 200 Juta Warga: Pak Prabowo, Pak Gibran, Tolong Dengarkan

Laporan: Muhamad Hakim Kaffah
SELASA, 10 DESEMBER 2024 | 12:57 WIB

Sebuah peringatan keras datang dari seorang aktivis Bernama MrBert yang mengungkapkan kekhawatiran terkait kebocoran data pribadi yang melibatkan sekitar 200 juta warga Indonesia. 

Dalam sebuah video yang yang dia unggah di akun instagramnya, MrBert menunjukkan bagaimana kebocoran data dapat digunakan untuk mengakses dan bahkan menonaktifkan rekening bank tanpa perlu peretasan (hacking) yang rumit. 

Ia menekankan bahwa data seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), KTP, hingga informasi pribadi lainnya kini berada dalam genggaman pihak yang tidak bertanggung jawab.


"Data ini bisa digunakan untuk memanipulasi rekening bank, membuat pinjaman online, atau bahkan mencuci uang. Bahkan rekening orang bisa dengan mudah dibekukan, tanpa mereka tahu apa yang terjadi," ujarnya MrBert dalam video yang ditujukan langsung kepada Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta pihak-pihak terkait lainnya, termasuk Kominfo dan lembaga perbankan Indonesia.

Ia juga memperlihatkan dirinya menghubungi pihak bank untuk menonaktifkan rekening. 

MrBert mengungkapkan bahwa kebocoran data yang terjadi telah merusak sistem verifikasi yang digunakan oleh bank, termasuk verifikasi via telepon yang mudah dimanipulasi. Ia kemudian memperingatkan bahwa kebocoran data pribadi ini dapat mempengaruhi siapa saja, termasuk data pribadi pejabat tinggi negara.

"Saya bisa mengakses data pribadi siapa saja, termasuk Pak Jokowi, karena kebocoran data ini. Bayangkan jika hal ini tidak segera dihentikan," tambahnya, menyatakan rasa takutnya akan dampak lebih lanjut dari kebocoran tersebut.

Selain itu, MrBert mengungkapkan kesedihannya atas nasib seorang gadis berusia 19 tahun yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi. Data pribadi gadis tersebut digunakan untuk mengajukan pinjaman online, yang berujung pada stres finansial berat hingga akhirnya memilih untuk bunuh diri. 

Ia menyebutkan bahwa kebocoran data ini adalah ancaman nyata yang dapat merusak kehidupan banyak orang, terutama bagi mereka yang rentan.

Permintaan yang disampaikan dalam video ini menunjukkan bagaimana data seperti fingerprint, NIK, dan email dapat diperjualbelikan, dan dalam beberapa kasus bahkan digunakan untuk tindakan kriminal seperti pemalsuan identitas dan pencucian uang.

Sebelumnya MrBert sudah melaporkan masalah kebocoran data ini ke pihak Kominfo pada 12 Agustus lalu dan bertemu dengan ahli IT untuk menunjukkan celah keamanan yang ada, hingga kini ia menyesalkan bahwa perbaikan belum dilakukan. Ia pun mengajak semua pihak, terutama pemerintah dan sektor perbankan, untuk segera bertindak dan memperbaiki sistem agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

"Pak Prabowo, Pak Gibran, tolong dengarkan dan lakukan sesuatu. Jangan biarkan kebocoran data ini terus merusak sistem kita," ujar MrBert dengan nada tegas.

Sebagai langkah pencegahan, ia menyarankan agar seluruh sistem verifikasi bank diubah, mengingat metode yang ada saat ini sudah bisa dengan mudah dimanipulasi.

Tanggapan dari pemerintah dan pihak terkait masih ditunggu, namun jika tidak ada tindakan nyata dalam waktu dekat, ancaman kebocoran data ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan dan instansi pemerintah yang berwenang.

Populer

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

Gibran Jadi Kartu Mati Prabowo di Pilpres 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 03:02

UPDATE

RI Tak Boleh Tunduk atas Bea Masuk 104,38 Persen Produk Surya oleh AS

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:16

DPR: Penagihan Pajak Tanpa Dasar Hukum yang Jelas Namanya Perampokan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Suara Rakyat Terancam Hilang Jika PT Dinaikkan

Jumat, 27 Februari 2026 | 10:09

Bursa Cabut Status Pemantauan Khusus 14 Saham, Resmi Keluar dari Mekanisme FCA

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:57

IHSG Dibuka ke Zona Merah, Anjlok ke Level Terendah 8.093 Pagi Ini

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:41

Komisi III DPR Ingatkan Aparat Tak Main Hukum Terhadap ABK Fandi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:38

Perjanjian Dagang RI-AS Perkuat Hilirisasi

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:36

Laba Bersih Astra International Turun 3,3 Persen di 2025, Jadi Rp32,77 Triliun

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:31

185 Lapangan Padel Belum Berizin, Pemprov DKI Segera Bertindak

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:16

Bursa Asia Melempem Jelang Akhir Pekan

Jumat, 27 Februari 2026 | 09:06

Selengkapnya