Berita

Aktivis senior, Said Didu/Ist

Politik

Said Didu:

Pemberian PSN ke Swasta Jadi Kompensasi Jokowi Demi IKN

SELASA, 10 DESEMBER 2024 | 10:32 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Di ujung masa jabatannya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, menggandeng sejumlah konglomerat untuk menggarap proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. 

Salah satu yang mencuri perhatian adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Ia kerap terlihat memimpin delegasi konglomerat dalam kunjungan ke IKN.

Meski dinilai tidak menguntungkan secara bisnis, para pengusaha ini menyatakan komitmen berinvestasi di proyek tersebut. 


“Itu perintah, kami harus menyelamatkan wajah presiden," kata Aguan saat diwawancarai Tempo

Pernyataan ini pun mengundang kritik dari aktivis senior, Said Didu. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu menilai proyek IKN adalah ambisi pribadi Jokowi yang dikemas dengan klaim minat investasi asing dan domestik.

"Makin jelas bahwa IKN adalah ambisi pribadi Jokowi dan selalu berbohong bahwa banyak investor yang tertarik," kata Said seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, Selasa 10 Desember 2024.

Ia juga menuding pemberian status Proyek Strategis Nasional (PSN) kepada swasta di berbagai tempat sebagai kompensasi atas investasi mereka di IKN.

"Sepertinya makin sulit dibantah bahwa pemberian status PSN oleh Jokowi kepada swasta diberbagai tempat adalah kompensasi "investasi" di IKN," tegasnya.

Polemik ini menambah keraguan publik terhadap keberlanjutan IKN, khususnya terkait transparansi pendanaan dan manfaat ekonomi jangka panjangnya.

Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Fahira Idris Dukung Pelarangan Medsos Buat Anak di Bawah 16 Tahun

Minggu, 08 Maret 2026 | 01:58

UPDATE

Bahaya Tersembunyi Kerikil di Ban Mobil dan Cara Mengatasinya

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:15

PKS: Pemerintah harus Segera Tetapkan Aturan Pembatasan BBM Bersubsidi

Sabtu, 14 Maret 2026 | 10:14

Mengupas Bahaya Air Keras Menyusul Kasus Penyerangan Aktivis KontraS di Jakarta

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:52

Kemenhaj Tegaskan Komitmen Haji Inklusif bagi Lansia dan Disabilitas

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:47

Qatar Kutuk Serangan Brutal Israel di Lebanon

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:23

Harga Minyak Brent Tembus 103 Dolar AS

Sabtu, 14 Maret 2026 | 09:10

AS Kirim Ribuan Marinir ke Timur Tengah, Iran Terancam Invasi Darat

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:41

Wall Street Rontok Menatap Kemungkinan Inflasi Global

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:23

Transformasi Kinerja BUKA: Dari Rugi Menjadi Laba Rp3,14 Triliun di 2025

Sabtu, 14 Maret 2026 | 08:08

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Selengkapnya