Berita

Aktivis senior, Said Didu/Ist

Politik

Said Didu:

Pemberian PSN ke Swasta Jadi Kompensasi Jokowi Demi IKN

SELASA, 10 DESEMBER 2024 | 10:32 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Di ujung masa jabatannya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, menggandeng sejumlah konglomerat untuk menggarap proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. 

Salah satu yang mencuri perhatian adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Ia kerap terlihat memimpin delegasi konglomerat dalam kunjungan ke IKN.

Meski dinilai tidak menguntungkan secara bisnis, para pengusaha ini menyatakan komitmen berinvestasi di proyek tersebut. 


“Itu perintah, kami harus menyelamatkan wajah presiden," kata Aguan saat diwawancarai Tempo

Pernyataan ini pun mengundang kritik dari aktivis senior, Said Didu. Mantan Sekretaris Kementerian BUMN itu menilai proyek IKN adalah ambisi pribadi Jokowi yang dikemas dengan klaim minat investasi asing dan domestik.

"Makin jelas bahwa IKN adalah ambisi pribadi Jokowi dan selalu berbohong bahwa banyak investor yang tertarik," kata Said seperti dikutip redaksi melalui akun X miliknya, Selasa 10 Desember 2024.

Ia juga menuding pemberian status Proyek Strategis Nasional (PSN) kepada swasta di berbagai tempat sebagai kompensasi atas investasi mereka di IKN.

"Sepertinya makin sulit dibantah bahwa pemberian status PSN oleh Jokowi kepada swasta diberbagai tempat adalah kompensasi "investasi" di IKN," tegasnya.

Polemik ini menambah keraguan publik terhadap keberlanjutan IKN, khususnya terkait transparansi pendanaan dan manfaat ekonomi jangka panjangnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

UPDATE

Roy Suryo: Gibran Copy Paste Jokowi Bahkan Lebih Parah

Kamis, 30 April 2026 | 01:58

Kompolnas dan Agenda Reformasi Aparat Sipil Bersenjata

Kamis, 30 April 2026 | 01:45

Polemik Dugaan Suap Pendirian SPPG di Sulbar Dilaporkan ke Polisi

Kamis, 30 April 2026 | 01:18

HNW: Bila Anggota OKI Bersatu bisa Kendalikan Urat Nadi Perdagangan Dunia

Kamis, 30 April 2026 | 00:55

Menhan: Prajurit jadi Motor Pembangunan Selain Jaga Kedaulatan

Kamis, 30 April 2026 | 00:37

Satgas OJK Blokir 951 Pinjol Ilegal Ungkap Deretan Modus Penipuan Keuangan

Kamis, 30 April 2026 | 00:19

Investasi Bodong dan Bias Sistem Keuangan

Rabu, 29 April 2026 | 23:50

Pelaporan SPT 2025 Masih di Bawah Target Jelang Deadline

Rabu, 29 April 2026 | 23:36

Komunikasi Publik Menteri PPPA Absurd dan Tidak Selesaikan Persoalan!

Rabu, 29 April 2026 | 23:09

Pemanfaatan Listrik Harus Maksimal Dongkrak Kemandirian Desa

Rabu, 29 April 2026 | 22:43

Selengkapnya