Berita

Konsinyering Rekomendasi Kebijakan Bakamla Tahun Anggaran 2024/Ist

Pertahanan

Bakamla Rumuskan Penguatan Keamanan Laut IKN

SABTU, 07 DESEMBER 2024 | 06:19 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Badan Keamanan Laut (Bakamla) secara resmi membuka Konsinyering Rekomendasi Kebijakan Tahun Anggaran 2024. 

Acara ini dipimpin Kepala Bakamla Laksdya TNI Dr. Irvansyah yang diwakili Direktur Kebijakan Keamanan Laut Bakamla Laksma Askari dengan tema “Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II dan Area Laut Ibu Kota Nusantara (IKN)” di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Kepala Bakamla dalam sambutan yang dibacakan Laksma Askari menekankan pentingnya sinergi antar instansi dalam mengamankan perairan strategis Indonesia. 


“Melalui diskusi ini, kami berharap dapat memperkuat sinergi, integrasi sistem informasi, dan optimalisasi sarana prasarana untuk menghadapi tantangan keamanan maritim yang semakin kompleks,” ujarnya dalam keterangan yang diterima redaksi, Sabtu, 6 Desember 2024.

Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Dr. Akhmad Solihin dari Institut Pertanian Bogor dan Dr. Anton Aliabbas dari Universitas Paramadina. 

Peserta terdiri dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah, akademisi, serta perwakilan swasta, yang mengikuti kegiatan ini secara luring dan daring.

Diskusi dalam konsinyering ini juga membahas hasil Rapat Kerja Teknis (Rakernis) dan Diskusi Kelompok Terfokus (RTDG) sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menyusun draf kebijakan strategis guna meningkatkan keamanan dan penegakan hukum di perairan Indonesia, khususnya di ALKI II dan kawasan laut IKN.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2023 tentang Kebijakan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia. Para peserta menghasilkan beberapa rekomendasi strategis, termasuk penguatan kerjasama lintas sektoral dan peningkatan kapasitas teknologi pengawasan.

Partisipasi yang luas menunjukkan tingginya komitmen berbagai pihak dalam mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Konsinyering ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang implementatif untuk menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Muhammadiyah Himpun Rp6 Miliar untuk Korban Gempa NTT, Rp3,4 Miliar Telah Disalurkan

Sabtu, 05 September 2026 | 10:18

Emas Antam Ambruk Rp30.000, Termurah Dibanderol Rp1,3 Juta

Sabtu, 05 September 2026 | 09:19

Banding Kasus Penyiraman Air Keras, Hukuman Dua Pelaku Diringankan

Sabtu, 05 September 2026 | 08:50

Hari Pelanggan Nasional 2026, Pertagas Perkuat Layanan dan Keandalan Energi

Sabtu, 05 September 2026 | 08:14

112 Tersangka Kasus Karhutla Sudah Ditangkap, 55 Perkaran Dilidik

Sabtu, 05 September 2026 | 07:41

RUU Perampasan Aset Potensial Menjarah Aset Seluruh Rakyat

Sabtu, 05 September 2026 | 06:46

112 Tersangka Kasus Karhutla Ditangkap, Terbanyak di Riau

Sabtu, 05 September 2026 | 06:34

Muhammadiyah Layani Penyintas Gempa NTT

Sabtu, 05 September 2026 | 06:17

JHL Foundation Beri Beasiswa Kelapa untuk 100 Mahasiswa UBB

Sabtu, 05 September 2026 | 06:02

Operasi Modifikasi Cuaca Dioptimalkan di Kalbar dan Kalteng

Sabtu, 05 September 2026 | 05:52

Selengkapnya