Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Warga Tak Percaya Isu BPA Bukan Dilatari Persaingan Usaha

JUMAT, 06 DESEMBER 2024 | 16:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Isu Bisphenol A (BPA) dalam galon polikarbonat yang disebut-sebut membahayakan kesehatan masih terus jadi perbincangan publik, termasuk di dunia maya. 

Belakangan, warga jagad maya justru menertawakan pernyataan yang menyebut bahwa bahaya BPA di dalam galon bukan persaingan usaha.

Sebagaimana yang tertangkap dalam percakapan netizen sebuah akun Instagram @Unexplnd yang mendapati bahwa warga tidak percaya bahwa isu BPA yang ramai ini bukan persaingan usaha. Mereka beralasan bahwa isu ini baru ramai muncul ke publik setelah kemunculan salah satu produk air mineral dalam kemasan (AMDK) tertentu.


"Lah wong ketara banget perang dagangnya toh, kalau bahaya kenapa galonnya enggak ditarik aja dan sudah muncul dari 40 tahun yang lalu dan aman-aman saja enggak ada masalah, apalagi sampai mandul gara-gara minum air galon isi ulang.,.hmmmm aya aya waee," kata akun @aditjatni, dikutip Jumat, 6 Desember 2024.

Tanggapan @aditjatni pun memicu perbincangan pengguna media sosial lain. Akun @ryanhrwj misalnya, mempertanyakan alasan @aditjatni tidak percaya isu BPA merupakan persaingan usaha. 

"Karena saya percaya fakta lapangan, selama hidup belum pernah nemu atau denger di sekitar saya orang mandul gara-gara minum air galon, kalo minum sama galon-galonnya baru dah tuh bisa mandul, modar juga bisa," jawab @aditjatni diiringi emoticon tertawa.

Warganet lain @misterifky bahkan menduga isu tersebut merupakan pesanan dari salah satu produk AMDK terkemuka di Indonesia. Dia beralasan, selama ini informasi yang beredar hanya terkait bahaya BPA dalam galon PC, padahal zat kimia berada di dalam semua bahan plastik.

"Galon guna ulang (PC) bisa menghasilkan BPA, sementara galon sekali pakai (PET) bisa menghasilkan etilen glikol, kedua-duanya ini bisa berbahaya bagi kesehatan. Kalo mau fair bahas dua-duanya, bahas juga bahayanya bahan PET ini gimana. Kalo berat sebelah gini mah jelas pesenan," tegasnya.

Sejauh ini BPOM pun telah mengeluarkan peraturan nomor 6 tahun 2024 tentang labelisasi kemasan pangan berkaitan dengan BPA. Meski demikian, aturan tersebut dipandang berat sebelah karena menguntungkan pihak tertentu, karena hanya mengatur satu jenis galon saja.

Pakar Hukum Persaingan Usaha Universitas Sumatera Utara (USU), Profesor Ningrum Natasya Sirait menilai, terdapat unsur persaingan usaha dalam peraturan pelabelan BPA. Menurutnya, kalau dari segi persaingan usaha, apapun yang menimbulkan biaya tentu akan menjadi beban suatu industri.

"Semua peraturan yang menimbulkan dampak pada meningkatnya biaya produksi seperti pelabelan BPA ini pasti berdampak pada konsumen dan itu perlu menjadi pertimbangan," kata Prof Ningrum, beberapa waktu lalu.

Gurubesar Fakultas Hukum USU ini juga mempertanyakan apakah BPOM sudah mengukur dampak dari regulatory impact assessment dari pelabelan BPA itu. Menurutnya, kebijakan ini jelas akan menjadi satu level beban yang akan dihadapi pelaku usaha yang memproduksi produk terkait.

"Kalau BPOM mengatakan produk itu merusak kesehatan masyarakat, saya mau tanya ada buktinya tidak di masyarakat. Jangan-jangan asal ngomong saja mereka itu. Makanya banyak orang yang ribut karena isu ini," tegasnya.

Populer

Negara Jangan Kalah dari Mafia, Copot Dirjen Bea Cukai

Selasa, 10 Februari 2026 | 20:36

Keppres Pengangkatan Adies Kadir Digugat ke PTUN

Rabu, 11 Februari 2026 | 19:58

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Kabarnya Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Relawan Gigit Jari Gegara Jokowi Batal Wantimpres

Senin, 09 Februari 2026 | 02:01

UPDATE

Utang Luar Negeri RI Tembus Rp7.309 Triliun pada Kuartal IV-2025, Naik Rp69 Triliun

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:12

Perdamaian Masih Impian

Kamis, 19 Februari 2026 | 12:06

Ini Penjelasan DPR Soal Kembalinya Ahmad Sahroni sebagai Wakil Ketua Komisi III

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:54

Bahlil Dorong Kemandirian Energi Lewat Revitalisasi Sumur Tua

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:50

DPR Tegaskan Tak Ada Usulan Revisi UU KPK yang Diklaim Jokowi

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:43

Prabowo Yakinkan Pebisnis AS, RI Kompetitif dan Terbuka untuk Investasi

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:40

Meski Sahroni Kembali, Satu Kursi Pimpinan Komisi III DPR Masih Kosong

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:32

Kolaborasi Indonesia-Arab Saudi: Misi Besar Menyukseskan Haji 2026

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:27

Prabowo Saksikan Penandatanganan 11 MoU Rp649 Trilun di Forum Bisnis US-ABC

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:18

Paripurna DPR Setujui Kesimpulan Komisi III soal Pemilihan Hakim Konstitusi Adies Kadir

Kamis, 19 Februari 2026 | 11:16

Selengkapnya