Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson/Net
Jadwal kunjungan Perdana Menteri Swedia Ulf Kristersson ke Korea Selatan pekan ini dibatalkan menyusul deklarasi darurat militer oleh Presiden Yoon Suk-Yeol.
Juru bicara kantor PM Swedia menyebut rencana itu terpaksa ditunda melihat situasi yang tidak stabil di Seoul setelah status darurat militer ditetapkan.
Dikatakan bahwa pihaknya telah menghubungi Korea Selatan dan kunjungan selanjutnya akan dijadwalkan ulang.
"Mengingat perkembangan terkini, kami telah memutuskan untuk menunda kunjungan tersebut. Kami telah menghubungi Korea Selatan pagi ini, dan sekarang akan bekerja sama untuk mencari waktu baru untuk kunjungan tersebut di masa mendatang,” ungkap juru bicara tersebut, seperti dimuat
Reuters pada Rabu, 4 Desember 2024.
Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-Yeol secara tiba-tiba mengumumkan status darurat militer di televisi nasional pada Selasa malam, 3 Desember 2024.
Dalam pidato yang disiarkan langsung larut malam di YTN, Yoon mengatakan bahwa ia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan drastis untuk melindungi kebebasan Korea Selatan dan tatanan konstitusional.
Ia mengatakan bahwa partai-partai oposisi telah menyandera proses parlementer dan membawa negara tersebut ke dalam krisis.
"Saya menyatakan darurat militer untuk melindungi Republik Korea yang bebas dari ancaman pasukan komunis Korea Utara, untuk membasmi pasukan anti-negara pro-Korea Utara yang tercela yang menjarah kebebasan dan kebahagiaan rakyat kita, dan untuk melindungi tatanan konstitusional yang bebas," tegas Yoon.
Ia menambahkan bahwa darurat militer akan membantu membangun kembali dan melindungi negara tersebut agar tidak jatuh ke dalam jurang kehancuran nasional.
Tak lama setelah Yoon membuat pengumumannya, orang-orang mulai berkumpul di luar gedung Parlemen untuk menentang keputusan presiden. Beberapa dari mereka berteriak: "Cabut darurat militer!" sambil berkelahi dengan pasukan keamanan.
Seluruh anggota parlemen yang terdiri dari 190 orang berpartisipasi dalam pemungutan suara mendukung pencabutan darurat militer.
Deklarasi itu juga ditentang secara vokal oleh juru bicara Parlemen dan bahkan pemimpin partai Yoon sendiri, Han Dong-hoon.
Berdasarkan hukum Korea Selatan, presiden harus mencabut darurat militer jika Parlemen menuntutnya dengan suara mayoritas.
Para pengunjuk rasa di luar parlemen Majelis Nasional berteriak dan bertepuk tangan. "Kami menang!" mereka berteriak dan seorang demonstran memukul drum.
Kepala partai oposisi kecil, Cho Kuk, menemui para pengunjuk rasa di luar parlemen dan bersumpah untuk memakzulkan Yoon dengan mengumpulkan suara dari partai-partai lain.
