Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-Yeol dalam siaran televisi hari Selasa malam, 3 Desember 2024/Net
Kurang dari sehari, deklarasi darurat militer yang diumumkan dengan lantang oleh Presiden Korea Selatan, Yoon Suk-Yeol tiba-tiba dicabut pada Rabu, 4 Desember 2024.
Status darurat militer yang disampaikan melalui televisi nasional pada Selasa malam, 3 Desember 2024 itu berisi sumpahnya untuk melenyapkan anggota oposisi di parlemen yang dituduh bersimpati dengan Korea Utara.
Tak lama setelah Yoon membuat pengumumannya, orang-orang mulai berkumpul di luar gedung Parlemen untuk menentang keputusan presiden. Beberapa dari mereka berteriak: "Cabut darurat militer!" sambil berkelahi dengan pasukan keamanan.
Seluruh anggota parlemen yang terdiri dari 190 orang berpartisipasi dalam pemungutan suara mendukung pencabutan darurat militer.
Deklarasi itu juga ditentang secara vokal oleh juru bicara Parlemen dan bahkan pemimpin partai Yoon sendiri, Han Dong-hoon.
Berdasarkan hukum Korea Selatan, presiden harus mencabut darurat militer jika Parlemen menuntutnya dengan suara mayoritas.
Para pengunjuk rasa di luar parlemen Majelis Nasional berteriak dan bertepuk tangan. "Kami menang!" mereka berteriak dan seorang demonstran memukul drum.
Kepala partai oposisi kecil, Cho Kuk, menemui para pengunjuk rasa di luar parlemen dan bersumpah untuk memakzulkan Yoon dengan mengumpulkan suara dari partai-partai lain.
"Ini belum berakhir. Dia membuat semua orang terkejut," tegasnya, seperti dimuat
Reuters. Dalam pidato yang disiarkan langsung larut malam di
YTN, Yoon mengatakan bahwa ia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan drastis untuk melindungi kebebasan Korea Selatan dan tatanan konstitusional.
Ia mengatakan bahwa partai-partai oposisi telah menyandera proses parlementer dan membawa negara tersebut ke dalam krisis.
"Saya menyatakan darurat militer untuk melindungi Republik Korea yang bebas dari ancaman pasukan komunis Korea Utara, untuk membasmi pasukan anti-negara pro-Korea Utara yang tercela yang menjarah kebebasan dan kebahagiaan rakyat kita, dan untuk melindungi tatanan konstitusional yang bebas," tegas Yoon.
Ia menambahkan bahwa darurat militer akan membantu membangun kembali dan melindungi negara tersebut agar tidak jatuh ke dalam jurang kehancuran nasional.
Setelah pengumuman darurat militer Yoon, militer Korea Selatan mengatakan kegiatan oleh parlemen dan partai politik akan dilarang, dan bahwa media dan penerbit akan berada di bawah kendali komando darurat militer.
Pasukan berhelm sempat mencoba memasuki gedung parlemen. Para ajudan parlemen terlihat mencoba mendorong tentara kembali dengan menyemprotkan alat pemadam kebakaran.
Yoon tidak menyebutkan ancaman khusus dari Korea Utara yang bersenjata nuklir, sebaliknya berfokus pada lawan politik domestiknya. Ini adalah pertama kalinya sejak 1980 darurat militer diumumkan di Korea Selatan.
Pria yang dahulunya merupakan seorang jaksa penuntut, meraih kemenangan dalam pemilihan presiden terketat dalam sejarah Korea Selatan pada tahun 2022.
Yoon memanfaatkan gelombang ketidakpuasan atas kebijakan ekonomi, skandal, dan perang gender, dengan tujuan untuk membentuk kembali masa depan politik ekonomi terbesar keempat di Asia tersebut.
Namun, ia tidak populer, dengan peringkat dukungannya berkisar sekitar 20 persen selama berbulan-bulan.
Partai Kekuatan Rakyatnya mengalami kekalahan telak dalam pemilihan parlemen pada bulan April tahun ini, menyerahkan kendali majelis unikameral kepada partai-partai oposisi yang memperoleh hampir dua pertiga kursi.
Telah terjadi lebih dari belasan contoh deklarasi darurat militer sejak Korea Selatan berdiri sebagai negara republik pada tahun 1948.
Terakhir kali, pada tahun 1980, sekelompok perwira militer yang dipimpin oleh Chun Doo-hwan memaksa presiden saat itu Choi Kyu-hah untuk mengumumkan darurat militer guna menghancurkan seruan oposisi, buruh, dan mahasiswa untuk pemulihan pemerintahan yang demokratis.
