Berita

Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim/Net

Politik

Gus Rivqy: PLN Cuma Tampilkan Data Cantik, Sementara Laba Turun

SELASA, 03 DESEMBER 2024 | 21:05 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Komisi VI DPR RI ramai-ramai mengkritik kinerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, 3 Desember 2024.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menilai paparan Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo dalam rapat tersebut, hanya menampilkan data-data yang bagus saja.

“Memang presentasinya sangat menarik, tapi yang disampaikan hanya pendapatan penjualan yang cantik-cantik saja, sementara laba bersih PLN pada kuartal III 2024 mengalami penurunan 3,3 persen dan beban usaha juga naik 14,69 persen,” ujar Gus Rivqy sapaan akrabnya.


Kapoksi Komisi VI Fraksi PKB ini pun menjelaskan ada beberapa kinerja PLN yang menjadi catatan, misalnya beberapa proyek infrastruktur listrik yang mengalami keterlambatan.

“Seperti di Sumatera, pembangunan transmisi 500 KV ini sudah sangat berlarut-larut,” katanya.

Dia juga mengangkat masalah terkait kualitas layanan PLN. Menurutnya, masih banyak kasus-kasus pemadaman seperti di Aceh Selatan yakni Trumon dan Bakongan yang warganya sering komplain terkait pemadaman listrik.

Gus Rivqy juga juga menyoroti terkait pembangkit PLN yang menggunakan combain cycle yang merupakan gabungan dari pembangkit tenaga gas dan uap (PLTG dan PLTU) untuk ramah lingkungan.

Ia khawatir combain cycle ini hanya tameng agar disebut go green, padahal Marine Fuel Oil (MFO) atau bahan bakar dari residu penyulingan minyak bumi yang digunakan lebih banyak.

“Jadi combain cycle yang menggunakan bahan bakar gas itu berapa persen PLN memanfaatkan bahan bakar gas? Kemudian berapa persen PLN memanfaatkan MFO?," tuturnya.

"Jangan-jangan penggunaan gas ini hanya sebagai tameng aja biar gaya go green, tapi yang lebih banyak dipakai MFO nya,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya