Berita

Juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Tiongkok Wu Qian/CCTV

Global

AS Ijinkan Penjualan Senjata ke Taiwan, Tiongkok Protes Keras

SELASA, 03 DESEMBER 2024 | 08:03 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Amarah Tiongkok kembali tersulut setelah Amerika Serikat menyetujui penjualan senjata senilai 385 juta Dolar AS (Rp6,1 triliun) ke wilayah Taiwan.

Dalam pernyataannya pada Senin 2 Desember 2024, juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional Tiongkok Kolonel Senior Wu Qian mengatakan penjualan senjata AS ke wilayah Taiwan telah melanggar prinsip satu Tiongkok dan tiga komunike bersama Tiongkok-AS,.

"Kami sangat tidak puas dan menentang keras hal itu, dan telah mengajukan pernyataan tegas kepada pihak AS," kata Wu, seperti dikutip dari Global Times, Selasa 3 Desember 2024.


Menurut Wu, selama ini AS memiliki catatan buruk dalam penjualan senjata ke wilayah Taiwan. 

"Sementara mengklaim untuk menjaga perdamaian dan mempromosikan stabilitas, sebenarnya telah mencampuri urusan dalam negeri dan merusak perdamaian, yang telah lama diakui oleh masyarakat internasional," kata Wu.

Ia juga mengkritik langkah Partai Progresif Demokratik (DPP), yang menurutnya secara gegabah mengorbankan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat untuk membayar biaya perlindungan kepada AS dengan uang hasil jerih payah rakyat biasa. 

"Upaya mereka untuk mengandalkan AS untuk mencari kemerdekaan dan mengejar kemerdekaan melalui cara militer pada akhirnya akan mengarah pada penghancuran diri," kata Wu.

"Masalah Taiwan merupakan inti dari kepentingan inti Tiongkok, landasan politik dasar hubungan Tiongkok-AS, dan garis merah pertama yang tidak dapat dilintasi dalam hubungan Tiongkok-AS," ujarnya.

Wu menambahkan bahwa Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok (PLA) akan terus memperkuat kesiapan militernya dan dengan tegas mengalahkan segala upaya untuk memerdekakan Taiwan atau campur tangan eksternal.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

Prabowo Tegaskan Indonesia Tidak Takut Ancaman MSCI

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:32

Buruh Usul UMP 2027 Naik 9,5 Persen, Ini Respons Menaker

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:20

Ombudsman Ungkap Titik Rawan Korupsi di Layanan Pertanahan dan Kebencanaan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:19

Kasus CSR BI Jalan di Tempat, MAKI dan ARUKKI Bersiap Ajukan Praperadilan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 16:12

Pembenahan MBG hingga Program 3 Juta Rumah jadi PR Besar Prabowo

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:59

Begini Jurus BI Stabilkan Rupiah Hadapi Ancaman MSCI hingga Konflik Geopolitik

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:58

Nusron Hadiri Sidang Kabinet Paripurna setelah Dua Kali Absen Pemeriksaan KPK

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

PJJ dan WFH Bisa Jadi Opsi Antisipasi Asap Karhutla

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:53

UU Pelindungan Ketenagakerjaan Masih Diproses Setneg, Yassierli Minta Publik Bersabar

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:50

Event Konser hingga Festival Belanja Jadi Mesin Uang Jakarta

Rabu, 21 Oktober 2026 | 15:48

Selengkapnya