Berita

Foto selebaran yang diambil pada tanggal 28 November 2024 menunjukkan kapal selam kelas Kilo Rusia UFA 490 di Laut Cina Selatan yang disengketakan/Net

Dunia

Bikin Khawatir, Kapal Selam Perang Rusia Terdeteksi di ZEE Filipina

SENIN, 02 DESEMBER 2024 | 15:45 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr.  menyampaikan kekhawatirannya atas keberadaan kapal selam militer Rusia di zona ekonomi eksklusif (ZEE) mereka di Liat China Selatan.

"Itu sangat mengkhawatirkan. Setiap intrusi ke Laut Filipina Barat, ke ZEE kami, ke garis dasar kami, sangat mengkhawatirkan," kata Marcos dalam sebuah pernyataan, seperti dimuat Reuters pada Senin, 2 Desember 2024.

Juru bicara Angkatan Laut Roy Vincent Trinidad melaporkan sebuah kapal selam kelas Kilo Rusia terlihat 80 mil laut di lepas pantai provinsi barat Occidental Mindoro pada Kamis, 28 November.


Fregat angkatan laut Filipina Jose Rizal melakukan kontak radio dengan kapal selam Rusia, yang mengonfirmasi identitasnya sebagai UFA 490 dan tujuannya.

"Kapal Rusia itu menyatakan sedang menunggu kondisi cuaca membaik sebelum melanjutkan perjalanan ke Vladivostok, Rusia," kata Trinidad, tanpa menjelaskan lebih lanjut mengapa kapal itu berada di perairan tersebut.

Dikatakan Vincent, Angkatan laut Filipina mengawal kapal selam tersebut untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan maritim.

Kapal selam kelas Kilo Rusia dianggap sebagai salah satu kapal selam paling senyap dan terus disempurnakan sejak tahun 1980-an.

Tiongkok dan Rusia mendeklarasikan kemitraan "tanpa batas" ketika Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Beijing pada tahun 2022, beberapa hari sebelum Moskow melancarkan invasi ke Ukraina.

Kedua negara melakukan latihan angkatan laut dengan tembakan langsung di Laut Cina Selatan pada bulan Juli.

Ketegangan antara Manila, sekutu perjanjian AS, dan Beijing telah meningkat selama setahun terakhir karena klaim yang tumpang tindih di Laut Cina Selatan.

Pengadilan arbitrase tahun 2016 memutuskan klaim historis Tiongkok atas jalur air yang disengketakan itu tidak memiliki dasar, sebuah keputusan yang ditolak Beijing.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya