Berita

Ilustrasi media sosial/RMOL

Politik

Larangan Anak di Bawah 16 Tahun Mengakses Medsos Bisa Selamatkan Generasi Bangsa

SENIN, 02 DESEMBER 2024 | 14:12 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Indonesia perlu segera mengikuti langkah Australia yang melarang anak di bawah usia 16 tahun mengakses media sosial (medsos). Hal ini penting untuk bisa mencapai Indonesia Emas pada 2045.

Begitu yang disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam, merespons aturan Pemerintah Australia yang melarang anak usia di bawah 16 tahun mengakses medsos.

"Saya kira perlu Indonesia segera mengikuti langkah Australia dengan memberikan larangan kepada anak di bawah usia 16 tahun mengakses media sosial," kata Saiful kepada RMOL, Senin, 2 Desember 2024.


Mengingat Indonesia saat ini telah menunjukkan banyak anak yang mulai kecanduan bahkan terkena dampak buruk medsos.

"Maka tentu perlu untuk mengurangi bahkan melarang penggunaan medsos demi untuk mengurangi efek buruk bagi anak. Tentu hal tersebut harus didukung oleh semua, utamanya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah demi untuk mencapai Indonesia Emas 2045 mendatang," terang Saiful.

Apalag, kata akademisi Universitas Sahid Jakarta ini, saat ini semakin marak judi online yang seringkali dipromosikan melalui medsos. Maka dengan pembatasan medsos akan semakin mengurangi angka penyebaran judi online di Indonesia.

"Anak-anak yang merupakan bagian dari sasaran judi online harus dilihat sebuah ancaman bagi negara, sehingga pemerintah harus bertindak dengan mengurangi atau bahkan melakukan pelarangan bagi anak untuk mengakses medsos. Peredaran judol hingga tindakan negatif lainnya mesti menjadi prioritas bagi negara, sehingga generasi penerus bangsa kelak akan terselamatkan dari efek negatif media sosial," pungkas Saiful.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

UPDATE

Austria Tolak Wilayah Udaranya Dipakai AS untuk Serang Iran

Jumat, 03 April 2026 | 00:15

Memutus Mata Rantai Rabun Jauh Birokrasi

Kamis, 02 April 2026 | 23:50

PHE Tampilkan Inovasi Hulu Migas di Ajang Offshore Internasional

Kamis, 02 April 2026 | 23:21

Spirit ‘Kurban’ Prajurit UNIFIL

Kamis, 02 April 2026 | 22:57

Pencarian Berakhir Duka, Achmad Ragil Ditemukan Meninggal di Sungai Way Abung

Kamis, 02 April 2026 | 22:39

Robert Priantono Dicecar KPK soal Pungutan Tambang Kukar

Kamis, 02 April 2026 | 22:01

China Ajak Dunia Bersatu Dukung Inisiatif Perdamaian di Wilayah Teluk

Kamis, 02 April 2026 | 21:42

DPR: BPS Bukan Sekadar Pengumpul Data, tapi Penentu Arah Pembangunan

Kamis, 02 April 2026 | 21:31

78 Pejabat Pemkot Surabaya Dirotasi, Ada Apa?

Kamis, 02 April 2026 | 21:18

OJK Siap Luncurkan ETF Emas Akhir April 2026

Kamis, 02 April 2026 | 21:08

Selengkapnya