Pimpinan KPK bersama pimpinan lembaga antikorupsi negara lain di ASEAN/Istimewa
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif berbasis teknologi dalam upaya pemberantasan korupsi di kawasan Asia Tenggara.
Hal ini disampaikan dalam pembukaan resmi pertemuan pimpinan lembaga antikorupsi negara Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) ke-20 (ASEAN-PAC) di Ballroom Bali Beach Convention, Sanur, Bali, Senin, 2 Desember 2024.
Dengan tema "Advancing Collaborative Actions through Technological Innovation in the Fight Against Corruption", pertemuan tersebut bertujuan untuk memperkuat sinergi di antara anggota ASEAN-PAC.
Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata mengatakan, korupsi merupakan tantangan banyak negara yang berdampak negatif terutama dalam pertumbuhan ekonomi.
"Korupsi tidak mengenal batas negara. Kejahatan ini tidak hanya melemahkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mengikis kepercayaan publik dan menghambat kemajuan di banyak negara ASEAN. Oleh karena itu, kolaborasi regional berbasis teknologi sangat diperlukan guna mengatasi tantangan bersama ini secara lebih efektif," kata Alex dalam sambutannya.
Alex juga menjelaskan bahwa teknologi menjadi kunci dalam menyelaraskan upaya pemberantasan korupsi di kawasan ASEAN.
"Perangkat digital dapat menyediakan platform untuk berbagi informasi, investigasi bersama, dan melakukan pemantauan secara real-time. Penerapan ini diharapkan dapat mengatasi berbagai hambatan yang ada dan menjadi kekuatan transformatif guna membangun kepercayaan antarnegara," terang Alex.
Alex turut menekankan pentingnya kerangka kerja yang jelas, sistem hukum yang kuat, dan komitmen politik yang konsisten dalam memanfaatkan teknologi untuk memerangi korupsi.
“Dengan menghubungkan tugas pada kerangka ASEAN, negara anggota ASEAN-PAC dapat menyampaikan laporan atau rekomendasi pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN. Hal ini akan menumbuhkan semangat kerja sama, saling mendukung, dan rasa tanggung jawab bersama," jelas Alex.
Selain itu, Alex berharap pertemuan tersebut menghasilkan dokumen strategis yang dapat memberikan manfaat nyata bagi pemberantasan korupsi di kawasan Asia Tenggara.
"Ke depan, ASEAN-PAC diharapkan terus menjadi pilar utama dalam memperkuat kolaborasi untuk mendukung terciptanya kawasan Asia Tenggara yang bersih, transparan, dan akuntabel," pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua State Inspection Authority (SIA) Republik Demokratik Rakyat Laos, Vilayvanh Boutdakham menyampaikan apresiasinya terhadap Indonesia sebagai tuan rumah acara tersebut.
"Kami percaya bahwa di bawah kepemimpinan KPK, ASEAN-PAC dapat melanjutkan keberhasilan dan mampu bersatu untuk menjaga nilai-nilai dasar ASEAN. Kami menantikan kerja sama lebih lanjut dengan seluruh negara anggota untuk mendukung agenda pemberantasan korupsi dan mewujudkan kawasan ASEAN yang bebas dari korupsi," kata Vilayvanh.
Sejak November 2023 hingga Desember 2024, Laos berhasil meluncurkan program strategis untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kolaborasi regional dalam pemberantasan korupsi.
Salah satunya adalah ASEAN-PAC Capacity Building Workshop pada 11 Juli 2024, yang membahas penerapan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC) di kawasan Asia Tenggara.
Acara yang berlangsung hingga 5 Desember 2024 ini akan melibatkan berbagai agenda strategis, termasuk tinjauan rencana aksi, peluncuran e-booklet ASEAN-PAC, lokakarya kolaborasi dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), hingga kegiatan budaya dan edukasi, seperti Anti-Corruption Film Festival (Accfest), dan kunjungan ke Desa Penglipuran, serta Pura Tirta Empul.
