Berita

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono selama gelaran rapat Komisi I DPR RI, di Jakarta, hari Senin, 2 Desember 2024/Repro

Dunia

Menlu Sugiono Tekankan Komitmen RI Bersahabat dan Bertetangga Baik dengan Semua Negara

SENIN, 02 DESEMBER 2024 | 12:05 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Di bawah kepemimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto, arah kebijakan luar negeri Indonesia difokuskan pada upaya menjadi "Good Neighbor" atau tetangga baik yang bersahabat dengan semua negara.

Posisi itu kembali ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri RI, Sugiono selama gelaran rapat Komisi I DPR RI, di Jakarta, hari Senin, 2 Desember 2024.

Menlu menjelaskan bahwa keinginan Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan semua pihak ditunjukkan melalui serangkaian kunjungan kenegaraan resmi yang dilakukan Presiden RI ke enam negara yakni Tiongkok, Amerika Serikat, Peru, Brasil, Inggris, dan Uni Emirat Arab.

"Presiden Prabowo melaksanakan serangkaian kunjungan luar negeri untuk meningkatkan kerjasama dan komunikasi di antara Indonesia dengan negara-negara tersebut. Seperti kita ketahui bersama kunjungan itu menghasilkan beberapa komitmen kerjasama yang jumlahnya itu mencapai sekitar 18 miliar dolar AS," paparnya.

Menurut Menlu, pemerintahan yang stabil, jumlah penduduk, dan sumber daya yang melimpah membuat banyak negara ingin membuka kerja sama yang lebih luas dengan Indonesia.

Untuk itu Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo berusaha meningkatkan hubungan bilateral dan multilateral guna memperkuat kemampuan RI memenuhi kepentingan nasional.

"Kepentingan nasional kita, kita ingin bersahabat baik dan bertetangga baik dengan semua negara dan jalan diplomasi yang kita lakukan tetap dijalankan Sesuai dengan amanat konstitusi," tegas Menlu.

Lebih lanjut Menlu Sugiono memaparkan kembali keinginan Indonesia untuk menjadi bagian dari BRICS dan mendorong proses aksesi keanggotaan di  Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Dia menegaskan bahwa keinginan Indonesia untuk masuk BRICS tidak menghambat ataupun bertentangan dengan proses keanggotaan mereka di OECD.

"Tidak ada hal yang bersifat bertolak belakang antara OECD dan BRICS dan masing-masing tetap menghormati aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia," pungkasnya.

Populer

MUI Imbau Umat Islam Tak Pilih Pemimpin Pendukung Dinasti Politik

Jumat, 22 November 2024 | 09:27

Kejagung Periksa OC Kaligis serta Anak-Istri Zarof Ricar

Selasa, 26 November 2024 | 00:21

Rusia Siap Bombardir Ukraina dengan Rudal Hipersonik Oreshnik, Harga Minyak Langsung Naik

Sabtu, 23 November 2024 | 07:41

Ini Identitas 8 Orang yang Terjaring OTT KPK di Bengkulu

Minggu, 24 November 2024 | 16:14

PDIP: Terima Kasih Warga Jakarta dan Pak Anies Baswedan

Jumat, 29 November 2024 | 10:39

Indahnya Seragam Warna Cokelat

Sabtu, 30 November 2024 | 09:37

Sikap Jokowi Munculkan Potensi konflik di Pilkada Jateng dan Jakarta

Senin, 25 November 2024 | 18:57

UPDATE

Pengamat: Saham BUMN Anjlok Bukan karena BPI Danantara

Senin, 02 Desember 2024 | 16:11

Tim Hukum Maximus-Peggi Heran Tidak Boleh Ikut Pleno KPU soal Pilkada Mimika

Senin, 02 Desember 2024 | 16:01

Ketua KPU Jabar Diberhentikan DKPP

Senin, 02 Desember 2024 | 15:58

Delapan Orang Dicekal KPK Imbas Kasus Korupsi Pengolahan Karet Kementan

Senin, 02 Desember 2024 | 15:58

Remaja di Eropa Tak Akan Bisa Lagi Pakai Filter Cantik di TikTok

Senin, 02 Desember 2024 | 15:46

Bikin Khawatir, Kapal Selam Perang Rusia Terdeteksi di ZEE Filipina

Senin, 02 Desember 2024 | 15:45

Sebagai Marhaen, Tidak Seharusnya PDIP Menghina Rakyat

Senin, 02 Desember 2024 | 15:40

Kemenag Fokus Tingkatkan Mutu Pendidikan Diiringi Perbaikan Gizi

Senin, 02 Desember 2024 | 15:26

Makan Bergizi Rp10.000 per Porsi Telah Melalui Simulasi Matang

Senin, 02 Desember 2024 | 15:21

Erick Thohir Diminta Klarifikasi, 22 Bulan Melanggar Undang-Undang

Senin, 02 Desember 2024 | 15:13

Selengkapnya