Berita

Menteri Luar Negeri RI, Sugiono selama gelaran rapat Komisi I DPR RI, di Jakarta, hari Senin, 2 Desember 2024/Repro

Dunia

Menlu Sugiono Tekankan Komitmen RI Bersahabat dan Bertetangga Baik dengan Semua Negara

SENIN, 02 DESEMBER 2024 | 12:05 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Di bawah kepemimpinan Presiden RI, Prabowo Subianto, arah kebijakan luar negeri Indonesia difokuskan pada upaya menjadi "Good Neighbor" atau tetangga baik yang bersahabat dengan semua negara.

Posisi itu kembali ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri RI, Sugiono selama gelaran rapat Komisi I DPR RI, di Jakarta, hari Senin, 2 Desember 2024.

Menlu menjelaskan bahwa keinginan Indonesia untuk menjalin kerja sama dengan semua pihak ditunjukkan melalui serangkaian kunjungan kenegaraan resmi yang dilakukan Presiden RI ke enam negara yakni Tiongkok, Amerika Serikat, Peru, Brasil, Inggris, dan Uni Emirat Arab.


"Presiden Prabowo melaksanakan serangkaian kunjungan luar negeri untuk meningkatkan kerjasama dan komunikasi di antara Indonesia dengan negara-negara tersebut. Seperti kita ketahui bersama kunjungan itu menghasilkan beberapa komitmen kerjasama yang jumlahnya itu mencapai sekitar 18 miliar dolar AS," paparnya.

Menurut Menlu, pemerintahan yang stabil, jumlah penduduk, dan sumber daya yang melimpah membuat banyak negara ingin membuka kerja sama yang lebih luas dengan Indonesia.

Untuk itu Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo berusaha meningkatkan hubungan bilateral dan multilateral guna memperkuat kemampuan RI memenuhi kepentingan nasional.

"Kepentingan nasional kita, kita ingin bersahabat baik dan bertetangga baik dengan semua negara dan jalan diplomasi yang kita lakukan tetap dijalankan Sesuai dengan amanat konstitusi," tegas Menlu.

Lebih lanjut Menlu Sugiono memaparkan kembali keinginan Indonesia untuk menjadi bagian dari BRICS dan mendorong proses aksesi keanggotaan di  Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Dia menegaskan bahwa keinginan Indonesia untuk masuk BRICS tidak menghambat ataupun bertentangan dengan proses keanggotaan mereka di OECD.

"Tidak ada hal yang bersifat bertolak belakang antara OECD dan BRICS dan masing-masing tetap menghormati aturan dan hukum yang berlaku di Indonesia," pungkasnya.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Intelijen AS: Iran Bakal Perpanjang Perang untuk Goyang Trump di Pemilu Sela

Minggu, 06 September 2026 | 16:27

Pengunjung Lampung Financial Festival 2026 Antusias Jajal Layanan Digital BNI

Minggu, 06 September 2026 | 16:06

Erupsi Anak Krakatau, 12 Penerbangan Malaysia Airlines ke Jakarta Dibatalkan

Minggu, 06 September 2026 | 15:51

Debu Vulkanik Tebal Selimuti Bandar Lampung

Minggu, 06 September 2026 | 15:36

Trump Ancam Serang Gunung Pickaxe Iran dalam Waktu Dekat

Minggu, 06 September 2026 | 15:25

Gugatan Denny Indrayana soal Ijazah Gibran Berpeluang Ditolak MK

Minggu, 06 September 2026 | 14:49

Denmark Tegaskan Dukungan Terhadap Otonomi Sahara Maroko

Minggu, 06 September 2026 | 14:18

BNPB Gencarkan OMC Redam Sebaran Abu Vulkanik Anak Krakatau di Jakarta

Minggu, 06 September 2026 | 14:12

Pemantauan Kualitas Udara Diperketat Antisipasi Dampak Sebaran Abu Vulkanik

Minggu, 06 September 2026 | 14:06

Produk Impor Masuk RI Wajib Halal

Minggu, 06 September 2026 | 14:01

Selengkapnya