Berita

mam Besar Front Persaudaraan Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab/Tangkapan layar

Politik

Habib Rizieq: Hukum Perusak Demokrasi, Tak Peduli Jokowi atau Fufufafa

SENIN, 02 DESEMBER 2024 | 11:24 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Imam Besar Front Persaudaraan Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab menyoroti kondisi bangsa 10 tahun terakhir yang disebutnya mengalami kerusakan hukum dan demokrasi.

Hal ini disampaikannya saat menyampaikan pidato dalam acara Reuni Akbar 212 yang digelar di Monas, Jakarta Pusat, Senin pagi, 2 Desember 2024.

"Yang ingin saya ingatkan di sini bahwa penegakan hukum di Indonesia yang carut-marut selama ini, khususnya dalam 1 dekade terakhir, demokrasi dirusak, hukum ditabrak, korupsi merajalela, judi di mana-mana, hancur-hancuran negeri ini saudara," ungkapnya.


Habib Rizieq mendesak agar pihak yang telah merusak negara tidak boleh dibiarkan dan harus dimintai pertanggungjawaban. Termasuk jika sosok tersebut adalah Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi.

"Maka itu, saya berharap mereka-mereka yang telah merusak negeri ini selama 10 tahun, jangan dibiarkan. Mereka harus dituntut pertanggungjawabannya," ujar sosok yang akrab disapa HRS itu.

Secara terbuka, HRS juga meminta kepada Presiden Prabowo agar berani menindak tegas siapa pun yang telah merusak demokrasi bangsa. 

HRS tidak ingin pemerintahan Prabowo dikotori dengan orang-orang yang bermasalah. Mulai dari permasalahan korupsi, judi, serta pelanggaran HAM.

"Tidak peduli siapa pun dia saudara, enggak peduli saudara, apakah itu Jokowi ataupun fufufafa dan semua kroni-kroninya yang terlibat, seret ke pengadilan!" tegas HRS.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya