Sudirman Said: Bahaya Jika PMI Dipolitisasi

Sebagai salah satu organisasi kemanusiaan, maka Palang Merah Indonesia (PMI) akan kehilangan tujuan jika dicampuri dengan urusan politik. 

Begitu salah satu poin yang disampaikan mantan Sekjen PMI, Sudirman Said dalam perbincangan dengan jurnalis senior, Hersubeno Arif di akun Hersubeno Poin, Minggu 1 Desember 2024, membahas isu adanya upaya organisasi yang menamakan diri Komite Donor Darah Indonesia yang memobilisasi pengurus PMI daerah untuk memilih Agung Laksono pada Musyawaran Nasional (Munas) PMI yang digelar Desember 2024 ini.

Ia mengkhawatirkan, cara politis dengan mempertontonkan perebutan kekuasaan akan membuat PMI diisi orang-orang yang memiliki kepentingan politis sehingga misi utama PMI yakni misi kemanusiaan akan tersingkirkan.

“Urusan utama PMI itu adalah melayani, ada bencana bangun subuh ke lapangan. Nanti kalau ada motif bukan melayani, jangan-jangan suasan PMI jadi berubah,” katanya pada berbincangan 

Sudirman Said mencontohkan, PMI memiliki satu aturan main yang disebut Golden Rule dimana 6 hingga 8 jam setelah bencana anggota PMI harus sudah ada di lapangan. Ini dengan estimasi dalam durasi waktu tersebut masih ada peluang menyelamatkan korban.

“Kalau ada politisasi, suasaan kerelaan, suasana volunterism itu bisa jadi berubah menjadi suasana memanfaatkan. Itu sangat berbahaya,” ungkapnya.

Hersu sendiri menilai bahwa politisasi PMI memang menjadi hal yang menguntungkan, sebab mereka akan selalu hadir pada setiap kejadian bencana dan melakukan aktivitas kemanusian. Namun, hal itulah yang menurut Sudirman Said harus dicegah.

“Maka untuk mencegah itu, ada aturan ketik aseseorang menjadi kandidat, itu harus mundur atau mundur dari PMI. Kita pernah memberi sanksi bahkan pemecatan orang-orang yang dia kampanye jadi kepala daerah dengan menggunakan simbol PMI, langsung kita tegur dan kita berhentikan. Karena disamping ada kode etik kita juga ada perjanjian internasional, kita diperhatikan dunia,” pungkasnya.