Berita

Tangkapan layar Sudirman Said pada channel Hersubeno Arief/Repro

Politik

Sudirman Said Ungkap Upaya Politik Uang Menggoyang Jusuf Kalla Dari Ketum PMI

MINGGU, 01 DESEMBER 2024 | 20:11 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Rumor mengenai adanya upaya untuk menggoyang Jusuf Kalla dari Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) menguat jelang pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) ke 22 pada Desember 2024.

Hal ini diungkapkan oleh eks Menteri ESDM yang juga mantan Sekjen PMI, Sudirman Said saat berbicara saat berbincang dengan wartawan senior, Hersubeno Arief yang diunggah di akun Hersubeno Point bertajuk “Bahaya Ini, Jusuf Kalla Mau Disingkirkan dari PMI” dilihat Minggu, 1 Desember 2024.

Dalam perbincangan tersebut, Sudirman Said dan Hersubeno membahas terkait beredarnya surat dari Komite Donor Darah Indonesia. Surat ini berisi undangan kepada para ketua PMI kabupaten, kota, provinsi se-Indonesia untuk datang Hotel Sultan, Jakarta yang isinya untuk mendukung Agung Laksoni sebagai Ketum PMI yang baru.


Ironisnya, organisasi Komite Donor Darah Indonesia itu menurut Sudirman Said selama ini tidak dikenal di kalangan PMI.

“Ramenya bukan karena ada figur baru tapi caranya itu sangat tidak biasa. Dalam surat itu diundang untuk membberi dukungan kepada orang tertentu, dengan janji seluruh biaya perjalanan diganti dan pulang diberi uang saku. Itu nilai-nilai secara budaya itu sangat bertubrukan di PMI,” kata Sudirman Said.

Sudirman Said mengataka bahwa surat tersebut membuat para pengurus PMI dari seluruh daerah sangat marah. Sebab, selama ini PMI merupakan organisasi yang dibangun diatas rasa kemanusiaan.

“Kok seperti orientasi orpol yang kemudian memperkenalkan politik uang itu yang membuat sebagian pengurus itu tersentuh dan saya mengambil inisiatif menyuarakan ke publik agar menjadi perhatian,” ujarnya.

Menurut Sudirman Said, siapa pun yang ingin menjadi pimpinan di PMI harus dilakukan dengan cara yang baik. Sebab, PMI menjadi organisasi kemanusiaan yang tidak baik jika tampuk kepemimpinannya diraih dengan pertunjukkan perebutan kekuasaan.

“PMI ini kan organisasi non partisan. PMI itu adalah lembaga yang harus bisa menjaga kemandiriannya. Ini diisi orang-orang yang ingin memberi bukan mengambil, jadi jangan kepemimpinannya dilakukan dengan perebutan kekuasaan,” pungkasnya.

Populer

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gagal Atasi Karhutla, Pecat Menhut Raja Juli!

Jumat, 16 Oktober 2026 | 23:30

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

UPDATE

Tak Hanya Mobil Listrik, Hybrid Juga Diusulkan Bebas Ganjil-Genap

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:31

Kabinet Watch Penting untuk Ruang Dialog Menteri dan Kelompok Kritis

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:25

Dumai Transshipment Hub: Ujian Geopolitik Maritim Indonesia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:17

Laba Emiten Naik 15 Persen, Danantara Minta Investor Tak Terpaku Sentimen Pasar

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:16

Apple Siap Gelar Acara Pro and Tell Akhir Oktober 2026

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:09

12.000 Lowongan Kerja Dibuka di Jakarta untuk Semua Kalangan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:08

BAZNAS dan Ruang Amal Indonesia Antarkan 47 Mustahik ke Dunia Kerja

Kamis, 22 Oktober 2026 | 12:06

KPK Bakal Secepatnya Kembali Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:48

Wacana Dumai Transshipment Hub Perlu Dukungan, Pelindo Harus Lebih Bertaring di Selat Malaka

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:47

Terancam Turun Kelas, Danantara Akui Sentimen MSCI Tak Bisa Dianggap Enteng

Kamis, 22 Oktober 2026 | 11:33

Selengkapnya