Berita

Tim Advokasi HDCU mendatangi Bawaslu Sumsel untuk melaporkan dugaan kecurangan pada Pilkada 2024/RMOLSumsel

Nusantara

Tim Advokasi HDCU Laporkan Dugaan Kecurangan ke Bawaslu Sumsel

MINGGU, 01 DESEMBER 2024 | 03:58 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Tim advokasi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan nomor urut 1, Herman Deru-Cik Ujang, mendatangi Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel, Sabtu, 30 November 2024.

Kedatangan mereka ke ruangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Bawaslu Sumsel adalah untuk membuat laporan dugaan kecurangan pada Pilkada Serentak Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumsel periode 2025-2029. 

"Tanggal 26 November 2024 sempat tersebar di empat desa, beras itu ada tanda salah satu Paslon memakai kartu nama. Secara umum dia tidak pakai plastik yang ada capnya, dan yang paling penting beras itu indikasinya beras bansos," papar Koordinator Tim Advokasi HDCU, Dhabi K Gumayra, dikutip RMOLSumsel, Sabtu, 30 November 2024.


Oleh karena itu, sambung Dhabi K Gumayra, kedatangan dirinya ke Bawaslu Sumsel untuk menyatakan ada indikasi bahwa Pemprov terlibat menggunakan beras bansos untuk disebarkan di daerah pemilihan Herman Deru yang paling kuat di OKU Timur.

"Untuk itulah, saya berharap aparat penegak hukum seperti Jaksa, Polisi, untuk segera mencari informasi ini karena ini korupsi. Penyalahgunaan wewenang, menggunakan wewenangnya yang sebenarnya tidak boleh untuk menghancurkan elektabilitas salah satu calon, di tempat mana calon itu memang punya kekuatan," jelasnya.

Dhabi K Gumayra juga meminta anggota DPR dari fraksi Nasdem, Demokrat, PKS, segera mungkin mengecek APBD. 

"Apakah memang ada dana-dana pengeluaran bansos yang bentuknya beras yang disalahgunakan untuk mendukung salah satu Paslon dalam Pilgub," ujarnya.

Lanjutnya, inti dari laporan mereka adalah adanya indikasi beras yang tersebar di OKU Timur pada 26-27 November 2024 itu adalah beras bansos. 

"Artinya kita menduga ini pejabat-pejabat yang sedang menjabat baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota sedang memainkan itu. Dikoordinasikan, jelas ini ada koordinasi tidak mungkin tidak ada koordinasi," tegasnya.

"Saya mendapat indikasi beras ini berasal dari situ, itu yang perlu disikapi kawan pers dan DPR," pungkasnya.

Bertindak sebagai pelapor adalah Muhammad Widad dengan pekerjaan pengacara warga Jalan Sultan M Mansyur, Kecamatan IB I, Palembang. Dengan tanda bukti penyampaian laporan nomor 022/LP/PG/Prov/06.00/XI/2024. Laporan diterima Muriadi. 

Sementara itu, Muriadi ketika Staf PP Bawaslu Sumsel diwawancarai di kantornya membenarkan adanya laporan dugaan pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2024.

"Iya ada satu laporan, tentang adanya pembagian sembako yang dilakukan oleh tim relawan salah satu Paslon yang terjadi di Kabupaten OKU Timur," ungkapnya.

Tentunya, sambung Muriadi, adanya laporan ini akan segera disampaikan kepada pimpinan. 

"Kita akan tindaklanjuti dan kaji dan akan disampaikan kepada pimpinan, biar pimpinan yang mengambil keputusan," ujarnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya