Berita

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menerima kunjungan Pakar Hukum Unpad, Prof Romli Atmasasmita/Ist

Politik

Menjamu Prof Romli, Menteri HAM Natalius Pigai Akui Dapat Banyak Masukan

SABTU, 30 NOVEMBER 2024 | 19:25 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) di bawah kepemimpinan Menteri Natalius Pigai menggandeng para pakar dalam upaya pembangunan hak asasi manusia yang lebih baik.

Terbaru, Menteri Pigai bertemu dengan Ahli Hukum dari Universitas Padjadjaran (Unpad), Prof Romli Atmasasmita.

"Beliau menyampaikan bahwa Kementerian HAM adalah lembaga eksekutif yang bertugas menyusun kebijakan HAM, regulasi dan melaksanakan pembangunan HAM," kata Pigai kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu, 30 November 2024.


"Maka, tidak ada kewenangan soal aspek proses hukum di kepolisian, kejaksaaan dan kehakiman. Pendapat ini sama dengan Perpres tentang Kementerian HAM," sambung Pigai.

Dari pernyataan Prof Romli, Pigai menyebut lembaga Komnas HAM, Komnas Anak, Komnas Perempuan, Komnas Disabilitas dan Ombudsman juga berwenang melakukan amicus curiae atau sahabat peradilan.

"Oleh karena itu lembaga yang berwenang lakukan pemantauan, penyelidikan bahkan peradilan adalah Komnas HAM, Komnas Anak, Komnas Perempuan, Komnas Disabilitas, Ombudsman dan lain-lain," kata Pigai.

Sejauh ini, mantan Komisioner Komnas HAM ini menyebut selama ini proses peradilan terkait HAM tidak berjalan maksimal. Untuk itu, setelah dilantik menjadi Menteri HAM, Pigai siap membantu dan memaksimalkan tugas.

"Kami pahami ketika lembaga-lembaga ini kurang maksimal untuk membantu rakyat mencari keadilan, maka Kementerian HAM menjadi tumpuan harapan walau di luar tupoksi," pungkas Pigai.

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya