Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Ternyata Ini Faktor Rendahnya Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024

SABTU, 30 NOVEMBER 2024 | 12:06 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024 disebabkan oleh sejumlah faktor. Catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) partisipasi pemilih masih berada di bawah 70 persen.

Menurut Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, ada empat faktor utama yang mempengaruhi rendahnya antusiasme masyarakat dalam pesta demokrasi ini.  

“Pertama, paslon yang maju tidak mencerminkan harapan sebagian masyarakat. Masyarakat kecewa sehingga memutuskan tidak ikut memilih,” kata Jamiluddin kepada RMOL, Sabtu, 30 November 2024.


Ia menuturkan, kesenjangan antara pilihan elite dan keinginan rakyat ini membuat sebagian masyarakat merasa tidak ada figur yang layak dipilih.  

Faktor kedua, kata Jamiluddin adalah penilaian negatif terhadap kapasitas paslon. Banyak masyarakat menilai calon yang maju tidak memenuhi ekspektasi mereka.

“Hal ini membuat sebagian masyarakat memilih tak ikut memilih,” jelasnya.  

Faktor ketiga, masih kata Jamiluddin, sebagian masyarakat juga tak yakin paslon yang maju akan amanah. Hal ini menambah keyakinan masyarakat untuk tidak ikut memilih.

Faktor terakhir adalah lemahnya sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Dia menilai KPUD kurang aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya Pilkada. Akibatnya, banyak yang merasa tidak perlu berpartisipasi.  

“Keempat faktor itu setidaknya memberi kontribusi turunnya partisipasi pemilih di Pilkada 2024,” pungkasnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencatat data secara nasional bahwa rata-rata partisipasi pemilih dalam gelaran Pilkada 2024 menurun, bahkan sampai di bawah 70 persen.

Hal itu disampaikan Komisioner KPU RI August Mellaz saat konferensi pers di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat 29 November 2024.

“Dari gambaran secara umum, kurang lebih di bawah 70 persen, secara nasional rata-rata,” kata Mellaz.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Rakornas BEM KSI Bawa Misi Besar

Jumat, 21 Agustus 2026 | 20:08

BNPB Catat 8 Provinsi Terjadi Karhutla Selama 2 Hari, Wilayah IKN Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:52

Menkop Dorong Anak Muda Malang Bentuk Koperasi untuk Perkuat Usaha

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:51

Gus Yaqut Seret Pemerintah Arab Saudi demi Bantah Dakwaan KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:48

Kinerja Menhut Atasi Karhutla Dipertanyakan, Hukum Cuma Tajam ke Bawah?

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:34

BRI Group Kelola Ekosistem Emas 153 Ton melalui Ekosistem Ultra Mikro

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:23

Belajar dari Kehancuran Harappa

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:09

Pertarungan Para King Maker dan Super-Konektor Belakang Layar Pilpres 2029

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:29

Petinggi PT Pakuwon Jati Diperiksa KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:28

Semua Elemen Masyarakat Harus Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:05

Selengkapnya