Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Ternyata Ini Faktor Rendahnya Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024

SABTU, 30 NOVEMBER 2024 | 12:06 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024 disebabkan oleh sejumlah faktor. Catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) partisipasi pemilih masih berada di bawah 70 persen.

Menurut Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, ada empat faktor utama yang mempengaruhi rendahnya antusiasme masyarakat dalam pesta demokrasi ini.  

“Pertama, paslon yang maju tidak mencerminkan harapan sebagian masyarakat. Masyarakat kecewa sehingga memutuskan tidak ikut memilih,” kata Jamiluddin kepada RMOL, Sabtu, 30 November 2024.


Ia menuturkan, kesenjangan antara pilihan elite dan keinginan rakyat ini membuat sebagian masyarakat merasa tidak ada figur yang layak dipilih.  

Faktor kedua, kata Jamiluddin adalah penilaian negatif terhadap kapasitas paslon. Banyak masyarakat menilai calon yang maju tidak memenuhi ekspektasi mereka.

“Hal ini membuat sebagian masyarakat memilih tak ikut memilih,” jelasnya.  

Faktor ketiga, masih kata Jamiluddin, sebagian masyarakat juga tak yakin paslon yang maju akan amanah. Hal ini menambah keyakinan masyarakat untuk tidak ikut memilih.

Faktor terakhir adalah lemahnya sosialisasi dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Dia menilai KPUD kurang aktif dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya Pilkada. Akibatnya, banyak yang merasa tidak perlu berpartisipasi.  

“Keempat faktor itu setidaknya memberi kontribusi turunnya partisipasi pemilih di Pilkada 2024,” pungkasnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mencatat data secara nasional bahwa rata-rata partisipasi pemilih dalam gelaran Pilkada 2024 menurun, bahkan sampai di bawah 70 persen.

Hal itu disampaikan Komisioner KPU RI August Mellaz saat konferensi pers di Kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat 29 November 2024.

“Dari gambaran secara umum, kurang lebih di bawah 70 persen, secara nasional rata-rata,” kata Mellaz.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Mantan Relawan: Jokowi Takut Ijazahnya Terungkap di Pengadilan

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:06

Eggi Sudjana Nyetir Mobil Mewah di Malaysia Bukan Hoaks

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:01

Madu Dari Sydney

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:32

Zakat Harus Jadi Bagian Solusi Kebangsaan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:27

Sudirman Said Dilamar Masuk Partai Gema Bangsa

Sabtu, 17 Januari 2026 | 23:01

Trump Ancam Kenakan Tarif ke Negara yang Tak Sejalan soal Greenland

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

Dirut Indonesia Air Transport Klarifikasi Kru Pesawat Bawa Pegawai KKP Hilang Kontak di Maros Bukan Delapan

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:51

KKP Terus Monitor Pencarian Pesawat ATR 42-500 Usai Hilang Kontak

Sabtu, 17 Januari 2026 | 22:09

Ini Identitas dan Pangkat Tiga Pegawai KKP di Pesawat ATR yang Hilang Kontak di Maros

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:48

Klarifikasi Menteri Trenggono, Pesawat ATR Sewaan KKP yang Hilang Kontak di Maros Sedang Misi Pengawasan Udara

Sabtu, 17 Januari 2026 | 21:37

Selengkapnya