Ketua Bloc Quebecois, Yves Perron, yang meminta Parlemen menolak klaim Tiongkok atas Taiwan.
Anggota Parlemen Kanada dengan suara bulat menolak klaim Tiongkok yang mengatakan bahwa resolusi PBB tahun 1971 memberikan kedaulatan kepada Tiongkok atas Taiwan. Mosi itu diajukan ketua Bloc Quebecois, Yves Perron, pada 6 November dan disetujui sehari kemudian.
Usulan tersebut berakar pada konteks sejarah Tiongkok dan perubahan dalam Perang Saudara Tiongkok tahun 1949 ketika Partai Komunis Tiongkok (PKT) menguasai Tiongkok daratan dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) menggantikan Republik Tiongkok (ROC) yang dipimpin oleh pemerintah Nasionalis.
Setelah kekalahan ini, pemerintah Nasionalis mundur ke pulau Taiwan, di mana ia terus menggunakan nama Republik Tiongkok sebagai nama negara resminya. Sebagian besar negara tidak segera mengakui RRT pada saat pendiriannya, sebagian karena Dinamika Perang Dingin. ROC terus menduduki salah satu dari lima kursi tetap di Dewan Keamanan PBB hingga tahun 1971 ketika resolusi PBB 2758 disahkan.
Resolusi tersebut mengakui Perwakilan RRT sebagai satu-satunya perwakilan sah Tiongkok di PPBB, sehingga menghapus perwakilan pemerintah ROC dan mengusirnya dari PBB dan badan-badan afiliasinya.
Akan tetapi, resolusi tersebut tidak menetapkan Taiwan sebagai bagian dari RRT dan tidak membahas status internasional Taiwan. Penolakan NP terhadap klaim RRT atas Taiwan menyusul pernyataan terbaru menteri luar negeri Tiongkok Wang Yi di Majelis Umum PBB pada bulan September di mana ia mengklaim bahwa resolusi PBB 2758 hanya mengakui satu pemerintah Tiongkok dan bahwa Beijing berkomitmen untuk menyatukan kembali Taiwan.
Tiongkok telah mengancam akan menggunakan kekuatan militer untuk mencapai tujuannya mengendalikan Taiwan dan telah berulang kali mengerahkan pesawat militer ke Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) Taiwan dan kapal-kapal Angkatan Laut ke Perairan di dekatnya.
Tiongkok telah meningkatkan aksi militernya sejak pelantikan presiden Taiwan Li Ching Te pada tanggal 20 Mei. Tiongkok melakukan latihan militer hukuman di sekitar pulau tersebut menurut Harry Ho Jen, perwakilan Taiwan untuk Kanada yang memberikan kesaksian di hadapan komite pertahanan DPR pada tanggal 26 September. Sejak saat itu, pesawat tempur dan kapal perang Tiongkok telah menyusup ke ADIZ kami dan perairan di dekatnya.
Kadang-kadang melintasi garis tengah selat Taiwan, sebuah langkah provokatif yang juga dikenal oleh negara-negara tetangga kita, kata Sang. Peron mengutuk eksploitasi Tiongkok terhadap resolusi PBB untuk membenarkan tindakan agresifnya terhadap pulau tersebut.
Tiongkok memanipulasi makna resolusi PBB ini untuk melegitimasi tindakan militernya di wilayah udara dan perairan teritorial Taiwan. Peron menulis dalam sebuah pernyataan berbahasa Prancis sebagai keterangan di YouTube tempat ia membagikan video presentasinya tentang mosi tersebut di DPR.
Singkatnya, pemimpin Tiongkok Xi Jinping menggunakan resolusi PBB untuk mendukung intimidasinya dan mengklaim bahwa Taiwan adalah miliknya, tambahnya. Anggota Parlemen Independen Kevin Wong menyuarakan pandangan bahwa ‘sudah saatnya bagi Taiwan untuk mengambil tempat yang selayaknya di panggung dunia sebagai mitra yang setara dan demokrasi yang berkembang’ katanya di platform media sosial X.
Kanada bukan satu-satunya negara yang menolak penggunaan resolusi Tiongkok untuk menegaskan klaimnya atas Taiwan. Pada bulan Agustus, Senat Australia meloloskan mosi serupa yang dipimpin oleh Senator David Faucet dan Deborah O’Neal.
