Berita

Tempat Pemungutan Suara (TPS)/RMOL

Politik

Kemenangan Kotak Kosong: Pembangkangan Elektoral terhadap Elite Politik

KAMIS, 28 NOVEMBER 2024 | 20:07 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Penurunan partisipasi pemilih di Pilkada Serentak 2024 menjadi pukulan telak kepada elite politik yang kerap mengabaikan aspirasi rakyatnya.

Inisiator Gerakan Politik Salam 4 Jari, John Muhammad mengungkap, salah satu penurunan partisipasi pemilih terjadi di Pilkada Jakarta. Tahun ini, partisipasi publik di Pilkada Jakarta hanya 58 persen, jauh lebih rendah dibanding tahun 2017 yang mencapai 70 persen.

Artinya, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak menggunakan hak suaranya (golput) di Pilkada Jakarta 2024 sebesar 42 persen atau 3.449,882. Data ini merujuk  rekapitulasi C1 KPUD Jakarta.


“Angka gerakan coblos semua ini hanya terpaut sedikit lebih rendah dari suara yang diperoleh paslon 2 Dharma-Kun sebanyak 458.147,” kata John dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 28 November 2024.

John bahkan mengklaim, golput dan gerakan coblos semua jika dijumlahkan mencapai 3.862.206 suara atau sebesar 50,6 persen dari total DPT.

“Besarnya jumlah angka golput dan gerakan coblos semua menunjukkan jauh lebih besar daripada angka yang diperoleh paslon 3 Pram-Rano (2.178.762 suara). Ini menunjukan warga Jakarta sudah apatis terhadap calon yang diusung elite politik,” jelasnya.

Tidak hanya di Jakarta, perlawanan warga terhadap hegemoni elite politik juga terjadi di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Di kota Pangkalpinang, kotak kosong meraih kemenangan mencapai 55,9 persen dari total 87.081 suara pemilih dengan partisipasi publik yang rendah, hanya sebesar 53 persen dari total DPT (164.330). Kemenangan kotak kosong ini diraih di 70 persen TPS dari total 311 TPS.

Di Kabupaten Bangka, kemenangan kotak kosong sebesar 56 persen dengan partisipasi pemilih hanya 40 persen dari total DPT (237.930). Kotak kosong menang hampir di semua TPS dari total 455 TPS.

“Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan rendahnya partisipasi publik secara umum sebagai bentuk protes atau pembangkangan elektoral,” tutup John.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya