Berita

Tempat Pemungutan Suara (TPS)/RMOL

Politik

Kemenangan Kotak Kosong: Pembangkangan Elektoral terhadap Elite Politik

KAMIS, 28 NOVEMBER 2024 | 20:07 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Penurunan partisipasi pemilih di Pilkada Serentak 2024 menjadi pukulan telak kepada elite politik yang kerap mengabaikan aspirasi rakyatnya.

Inisiator Gerakan Politik Salam 4 Jari, John Muhammad mengungkap, salah satu penurunan partisipasi pemilih terjadi di Pilkada Jakarta. Tahun ini, partisipasi publik di Pilkada Jakarta hanya 58 persen, jauh lebih rendah dibanding tahun 2017 yang mencapai 70 persen.

Artinya, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak menggunakan hak suaranya (golput) di Pilkada Jakarta 2024 sebesar 42 persen atau 3.449,882. Data ini merujuk  rekapitulasi C1 KPUD Jakarta.


“Angka gerakan coblos semua ini hanya terpaut sedikit lebih rendah dari suara yang diperoleh paslon 2 Dharma-Kun sebanyak 458.147,” kata John dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 28 November 2024.

John bahkan mengklaim, golput dan gerakan coblos semua jika dijumlahkan mencapai 3.862.206 suara atau sebesar 50,6 persen dari total DPT.

“Besarnya jumlah angka golput dan gerakan coblos semua menunjukkan jauh lebih besar daripada angka yang diperoleh paslon 3 Pram-Rano (2.178.762 suara). Ini menunjukan warga Jakarta sudah apatis terhadap calon yang diusung elite politik,” jelasnya.

Tidak hanya di Jakarta, perlawanan warga terhadap hegemoni elite politik juga terjadi di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Di kota Pangkalpinang, kotak kosong meraih kemenangan mencapai 55,9 persen dari total 87.081 suara pemilih dengan partisipasi publik yang rendah, hanya sebesar 53 persen dari total DPT (164.330). Kemenangan kotak kosong ini diraih di 70 persen TPS dari total 311 TPS.

Di Kabupaten Bangka, kemenangan kotak kosong sebesar 56 persen dengan partisipasi pemilih hanya 40 persen dari total DPT (237.930). Kotak kosong menang hampir di semua TPS dari total 455 TPS.

“Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan rendahnya partisipasi publik secara umum sebagai bentuk protes atau pembangkangan elektoral,” tutup John.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Denny Indrayana Optimistis MK Diskualifikasi Gibran

Senin, 05 Oktober 2026 | 10:05

Harga Minyak Dunia Membara, Rupiah Kembali Dekati Rp18.000 per Dolar AS

Senin, 05 Oktober 2026 | 10:03

Prabowo Pimpin Upacara HUT ke-81 TNI di Cilangkap

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:55

Nonton Film ‘Istimewa’ Bareng Penyandang Disabilitas, Legislator PKS Dorong Kesetaraan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:49

Masuknya RG Jadi Wantimpres Pelajaran untuk Tak Terlalu Anti Kekuasaan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:43

Ribuan Prajurit Dikerahkan Dalam HUT ke-81 TNI di Cilangkap

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:34

SBY dan Jokowi Kompak Hadir di Upacara HUT Ke-81 TNI

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:33

IHSG Positif di Awal Perdagangan

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:32

Profil Komandan Upacara HUT Ke-81 TNI Letjen TNI Lucky Avianto

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:18

KPK Telusuri Dugaan Setoran dari Wajib Pajak Sektor Pertambangan di Banjarmasin

Senin, 05 Oktober 2026 | 09:17

Selengkapnya