Berita

Tempat Pemungutan Suara (TPS)/RMOL

Politik

Kemenangan Kotak Kosong: Pembangkangan Elektoral terhadap Elite Politik

KAMIS, 28 NOVEMBER 2024 | 20:07 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Penurunan partisipasi pemilih di Pilkada Serentak 2024 menjadi pukulan telak kepada elite politik yang kerap mengabaikan aspirasi rakyatnya.

Inisiator Gerakan Politik Salam 4 Jari, John Muhammad mengungkap, salah satu penurunan partisipasi pemilih terjadi di Pilkada Jakarta. Tahun ini, partisipasi publik di Pilkada Jakarta hanya 58 persen, jauh lebih rendah dibanding tahun 2017 yang mencapai 70 persen.

Artinya, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak menggunakan hak suaranya (golput) di Pilkada Jakarta 2024 sebesar 42 persen atau 3.449,882. Data ini merujuk  rekapitulasi C1 KPUD Jakarta.


“Angka gerakan coblos semua ini hanya terpaut sedikit lebih rendah dari suara yang diperoleh paslon 2 Dharma-Kun sebanyak 458.147,” kata John dalam keterangan tertulisnya, Kamis, 28 November 2024.

John bahkan mengklaim, golput dan gerakan coblos semua jika dijumlahkan mencapai 3.862.206 suara atau sebesar 50,6 persen dari total DPT.

“Besarnya jumlah angka golput dan gerakan coblos semua menunjukkan jauh lebih besar daripada angka yang diperoleh paslon 3 Pram-Rano (2.178.762 suara). Ini menunjukan warga Jakarta sudah apatis terhadap calon yang diusung elite politik,” jelasnya.

Tidak hanya di Jakarta, perlawanan warga terhadap hegemoni elite politik juga terjadi di Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Di kota Pangkalpinang, kotak kosong meraih kemenangan mencapai 55,9 persen dari total 87.081 suara pemilih dengan partisipasi publik yang rendah, hanya sebesar 53 persen dari total DPT (164.330). Kemenangan kotak kosong ini diraih di 70 persen TPS dari total 311 TPS.

Di Kabupaten Bangka, kemenangan kotak kosong sebesar 56 persen dengan partisipasi pemilih hanya 40 persen dari total DPT (237.930). Kotak kosong menang hampir di semua TPS dari total 455 TPS.

“Berdasarkan data ini, dapat disimpulkan rendahnya partisipasi publik secara umum sebagai bentuk protes atau pembangkangan elektoral,” tutup John.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

APKLI Perjuangan Ajak Publik Siap Hadapi Bonus Demografi 2030

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:26

Fahira Idris Apresiasi RUU Perampasan Aset Bakal Disahkan Desember

Rabu, 26 Agustus 2026 | 00:10

Pernyataan Budi Arie Tak Harus Menjadi Polemik

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:54

BPOM Gratiskan Izin Edar UMK Pangan Olahan

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:30

PP KMHDI Tuntut Presiden Evaluasi Kemenhut, Kemendikdasmen, dan Bakom

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:15

Menavigasi Turbulent Ocean, Menjinakkan Rivalitas Great Powers, dan Mematahkan Clash of Civilizations di Era Presiden SBY

Selasa, 25 Agustus 2026 | 23:00

Ketum Gibranku: Relawan Solid Kawal Prabowo-Gibran hingga 2029

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:59

Dua Tahun Warga Tegal Alur Pakai Jembatan Bambu, Dinas SDA Kena Semprot

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:42

Menguji Relevansi Teladan Rasulullah di Tengah Krisis Etika Global

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:40

Berbincang dengan Habib Rizieq

Selasa, 25 Agustus 2026 | 22:20

Selengkapnya