Berita

Tangkapan layar akun X Perdana Menteri Shehbaz Sharif.

Global

PM Sharif Masih Aktif di Akun X, Netizen: Bukti Republik Pisang yang Dipimpin Badut

RABU, 27 NOVEMBER 2024 | 01:04 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif melarang penggunaan aplikasi X di negaranya. Namun, dengan menggunakan virtual private network (VPN) akun @CMShehbaz miliknya tetap aktif. 

Ucapan selamat yang disampaikan PM Sharif untuk kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden Amerika Serikat melalui aplikasi milik Elon Musk itu digoreng netizen Pakistan. 

“Selamat kepada Presiden terpilih Donald Trump atas kemenangan bersejarahnya untuk masa jabatan kedua! Saya berharap dapat bekerja sama erat dengan Pemerintahan yang baru untuk lebih memperkuat dan memperluas kemitraan Pakistan-AS. @realDonaldTrump,” tulis PM Sharif.


Salah seorang netizen yang menggunakan akun  @SanjivDas tidak puas dengan kemunafikan PM Sharif ini. Dia menulis: “Anda melarang X di Pakistan tetapi Anda senditi menggunakan X menyampaikan ucapan resmi. Pakistan sungguh-sungguh banana republic yang dijalankan oleh badut.” 

Dalam editorialnya baru-baru ini, European Times mengatakan larangan penggunaan aplikasi X dan kenyataan bahwa PM Sharif masih aktif di aplikasi X merupakan bukti bahwa Pakistan terperangkap dalam drama elektoral yang menyedihkan. 

“Larangan terhadap X melambangkan upaya putus asa negara itu mengendalikan narasi,” tulis European Times. Hal ini juga memperlihatkan betapa rezim Sharif sangat tidak nyaman menghadapi kritik masyarakat.

“Sharif menunjukkan bentuk kemunafikan institusional yang paling berani. Ironisnya, seorang pemimpin negara mengabaikan hukum yang telah ia terapkan sendiri, semua itu dilakukan untuk mengirim pesan yang menjilat kepada seorang pemimpin asing yang kebijakan ekonominya berpotensi menghancurkan ekonomi Pakistan yang sudah rapuh,” tulis editorial itu lagi. 

Pembenaran atas larangan X menunjukkan pola pikir paranoid pemerintah. Mengklaim adanya masalah keamanan nasional dan menuduh bahwa militan dari Tentara Pembebasan Balochistan menggunakan platform tersebut untuk "kegiatan anti-nasional" tidak lebih dari sekadar upaya terselubung untuk mengendalikan arus informasi. Ini adalah buku pedoman otoriter klasik untuk membatasi saluran komunikasi demi mempertahankan narasi yang dikurasi dengan cermat.

Yang membuat penyensoran digital ini sangat mengerikan adalah penerapannya yang selektif. Sementara pemerintah mengklaim melindungi kepentingan nasional, pada saat yang sama menunjukkan pengabaian total terhadap prinsip-prinsip kebebasan berbicara dan transparansi yang ingin dipertahankannya. 

“Larangan tersebut secara tidak proporsional memengaruhi suara oposisi, dengan partai Imran Khan menjadi target utama, yang secara efektif mengubah platform digital menjadi medan pertempuran politik,” tulis European Times lagi.


Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Lewat Digitalisasi Berbasis AI, Pentahelix Dorong UMKM Naik Kelas

Sabtu, 21 November 2026 | 02:28

Serangan Negatif terhadap Dasco Bentuk Pelemahan Rezim Prabowo

Sabtu, 21 November 2026 | 02:08

Kebijakan Moneter dan Tekanan Kurs Rupiah

Sabtu, 21 November 2026 | 01:51

Jubir Gerindra: Fitnah Terhadap Sufmi Dasco Diduga Ada Agenda Politik!

Sabtu, 21 November 2026 | 01:24

Nonton Bareng Film ‘Laut Bercerita’ Bersama Aktivis Lintas Generasi

Sabtu, 21 November 2026 | 01:00

Menko Yusril Dukung Percepatan Revisi UU Pertahanan, Ini Alasannya

Sabtu, 21 November 2026 | 00:48

Dasco Pertimbangkan Tempuh Jalur Hukum Buntut Sang Anak jadi Korban Perundungan

Sabtu, 21 November 2026 | 00:27

Menteri Hukum Ajak HIPMI Kembangkan Perlindungan Kekayaan Intelektual

Sabtu, 21 November 2026 | 00:05

PP YHT Peringati HUT ke-80 Lewat Aksi Donor Darah

Jumat, 20 November 2026 | 23:45

Pemkot Semarang Didesak Tindak Tegas Hotel Okupasi Trotoar

Jumat, 20 November 2026 | 23:15

Selengkapnya