Berita

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni (kanan) saat menemui Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana/Istimewa

Politik

Bersama Badan Gizi Nasional, Kemenhut Sinergikan Program Makan Bergizi

SELASA, 26 NOVEMBER 2024 | 23:46 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni melakukan pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana pada hari ini, Selasa, 26 November 2024. 

Pertemuan dilakukan sebagai bentuk koordinasi dalam menjalankan visi Presiden Prabowo Subianto terkait swasembada pangan dan program makan bergizi gratis. 

“Pertama saya mengapresiasi atas waktu Prof Dadan yang tadi sudah banyak berbincang dengan kami di dalam, kami di Kementerian Kehutanan secara serius mendukung visi besar Pak Presiden Prabowo Subianto untuk swasembada pangan dan makan bergizi gratis ini,” ujar Raja Juli Antoni.


Kementerian Kehutanan memiliki program Perhutanan Sosial untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia menjelaskan saat ini terdapat 8 juta hektare yang diretribusi untuk masyarakat untuk Perhutanan Sosial dan 7 juta hektare lahan lagi yang nantinya dapat dimanfaatkan. 

Selain itu, Raja Antoni mengatakan, lahan yang sudah diretribusikan ke masyarakat perlu diintensifikasi atau dilakukan peningkatan hasil produksi. Ia menuturkan, perlu adanya kerjasama dengan Badan Gizi agar nantinya produk Perhutanan Sosial dapat memenuhi gizi untuk didistribusikan kepada masyarakat, baik ibu hamil maupun anak-anak. 

“Nah dari 8 juta ini kan perlu diintensifikasi bagaimana kemudian area 8 juta ini dapat dihubungkan dengan area kerja Badan Gizi Nasional,” tuturnya. 

Raja Antoni juga mengatakan hal ini bukan hanya menjalankan program pemerintah Presiden Prabowo terkait Makan Gizi Gratis, namun juga menjalankan tujuan besar Prabowo untuk membantu ekonomi petani dan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. 

“Pertama tentu program ini akan sukses dalam pengertian delivery-nya tadi, ibu hamil, pada anak-anak kita. Tapi pada saat yang bersamaan, ini yang menjadi tujuan besar Pak Prabowo membuat ekonomi petani di masyarakat bawah di ujung-ujung pulau Indonesia itu menggeliat karena ada aktivitas ekonomi. Misal nanti melalui perhutanan sosial tersebut misalkan tadi, susu bisa diproduksi secara lokal dan bisa di distribusikan ke unit kerja beliau,” tuturnya. 

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana menyampaikan, Indonesia memiliki lahan luas yang tersimpan potensi untuk memproduksi pangan. Ia memastikan pihaknya akan mendukung program Perhutanan Sosial dengan menjadi opteker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan.

“Di situ banyak tersimpan potensi untuk memproduksi pangan, di mana nanti hutan itu menjadi Perhutanan Sosial dan dibuka untuk meningkatkan produktivitas optimalitas. Jadi ketika nanti Produksinya ada maka akan dibutuhkan siapa yang bisa menyerap hasil dari produksi tersebut,” paparnya. 

Ditegaskan Dadan, Bada Gizi hadir di lokasi-lokasi itu menjadi opteker terdepan bagi produk-produk yang dikembangkan di Perhutanan Sosial dan produknya akan kita deliver untuk makan bergizi, untuk ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, anak sekolah dari PAUD sampai SMA. 

Ia menambahkan, sudah ada beberapa perhutanan sosial yang sudah sangat produktif nanti akan didukung dengan  kehadiran satuan pelayanan di wilayah-wilayah tersebut. 

“Contohnya yang sudah bagus ada di Lumajang, di Cikajang, nanti kita akan lihat hasil program yang dikembangkan Kementerian Kehutanan, nanti Badan Gizi akan melihat untuk menghadirkan satuan pelayanan di daerah-daerah tersebut agar sinergi,” tandasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya