Peran pengusaha di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memberi akses lebih besar dalam pembangunan dan kemajuan ekonomi Indonesia.
Hal itu disampaikan Ketua Kadin Indonesia Anindya Bakrie melalui WKU Bidang Organisasi Taufan Eko Nugroho Rotorosiko pada acara forum silaturrahmi Kadin se-Sumatera dan rapat pimpinan provinsi Kadin Sumatera Utara di Adimulia Hotel, Senin, 25 November 2024. Anindya Bakrie menyapa peserta secara virtual dan menyatakan ketidakhadirannya karena sedang mendampingi Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke luar neger.
Taufan Eko Nugroho mengatakanperan pengusaha di era Prabowo akan lebih besar bisa terlihat dari dari asta cita atau misi yang diusung presiden.
“Delapan cita-cita Prabowo-Gibran menuju Indonesia emas maka lima diantaranya adalah berhubungan dengan pengusaha. Lima tahun ke depan adalah eranya pengusaha. Untuk mensukseskan cita-cita Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming yang mengusung pertumbuhan ekonomi delapan persen maka pengusaha harus dilibatkan,” katanya.
Menurut dia, Indonesia saat ini sudah berada di upper middle income atau negara berpenghasilan menengah ke atas.
“Presiden Jokowi sudah mengeluarkan Indonesia dari jebakan lower middle income. Dulu pendapatan per kapita kita 1.000 dolar AS per kapita per orang. Sekarang sudah mencapai 4.000 sampai 4.500 dolar AS per kapita per orang tahun 2023 sudah mencapai 4.900 dolar AS, targetnya tentu saja kita harus mencapai angka 16.000 dolar AS per kapita per orang,” sebutnya.
Dalam grafik yang ditampilkan Taufan, terlihat klasifikasi Indonesia masih berada di warna hijau muda.
“Kita harus sampai ke hijau tua (pekat) seperti Korea Selatan, China juga Jepang. Mereka itu hijau pekat pendapatan per kapitanya. Nah dengan pertumbuhan ekonomi delapan persen per tahun kita bisa mencapainya dalam kurun waktu lima tahun. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi kita tujuh persen saja per tahun target itu baru akan tercapai delapan tahun kemudian,” jelasnya.
Itulah sebabnya, menurut dia, pengusaha harus punya peran besar dalam perekonomian. Termasuk pemerintah pusat dan daerah memang harus melibatkan pengusaha dalam perekonomian, karena, kata dia, APBN dan APBD itu hanya mampu 20 persen mendorong perekonomian.
“Sisanya itu didorong pengusaha. Mereka yang berbisnis dan memahami kondisi. Tapi saya pesan satu, pengusaha itu harus punya komitmen dan bisa dipercaya. Nah kami di Kadin Indonesia menanamkan agar pengusaha itu memiliki komitmen dan bisa dipercaya,” pungkasnya.
