DPD Siap Turun Tangan Advokasi Persoalan PIK-2

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bakal melakukan advokasi dan meninjau langsung pembangunan Pantai Indah Kapuk (PIK)-2 yang kini menjadi polemik di tengah masyarakat.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai ketika menerima sejumlah kepala desa di kawasan PIK, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 25 November 2024.

"Kami juga ada rencana karena kami baru masuk masa sidang mungkin kami akan melakukan kunjungan advokasi ke sana, bersama tim ke sana, tim kami supaya komunikasi ke Pak Suta (APDESI), bisa nanti kami sediakan satu tempat kemudian melakukan advokasi," kata Yorrys.

Senator asal Papua itu mengaku sempat bertemu dengan Said Didu mengenai permasalahan yang terjadi di lahan pembangunan PIK-2 yang kini dijadikan Proyek Strategis Nasional (PSN).

Diketahui, Said Didu dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri akibat kritik kerasnya terhadap proyek pembangunan PIK-2. Said Didu mengatakan warga dipaksa menjual tanahnya ke pemerintah  dianggap hal itu kabar hoax.

Said Didu dianggap melakukan pelanggaran Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 28 ayat (3) UU ITE, serta Pasal 310 dan 311 KUHP tentang penyebaran berita hoax.

"Memang saya sudah pernah ketemu dengan Pak Said Didu, karena teman, saya waktu itu hanya menyampaikan apakah itu mewakili masyarakat atau pribadi, kan ada dasar dong? Beliau punya tanah, 10 hektare kalau nggak salah, 30 tahun dan beliau katakan bahwa dulu bayar NJOP Rp140rb sekarang turun jadi Rp40 ribu," ungkapnya.

Lantas ia menyampaikan ke Said Didu bahwa NJOP yang menentukan adalah pemerintah, bukan pengembang. Dan setiap tahunnya NJOP pasti akan naik.

"Jadi enggak mungkin bahwa ada problem dia naik ada masyarakat susah bayar NJOP, itu soal lain. Tapi, NJOP nggak pernah turun, tapi Pak Said bilang, dia pernah punya tanah dulu bayar Rp140 ribu jadi Rp40 ribu," jelasnya.

Pihak DPD, kata Yorrys, bakal menjadi mediator dari dua pihak yang bertikai untuk menyelesaikan permasalahan lahan di PIK-2 itu.

"Bahwa ada berita di media sosial Itu sebetulnya bukan substansi, tapi kami di DPD sudah kumpul data, kita sudah masuk masa datang kita keliling (advokasi)," demikian Yorrys Raweyai.