Berita

Anggota Komisi I DPR Jazuli Juwaini saat rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (Tangkapan layar/RMOL)

Politik

Sri Mulyani Diminta Perhatikan Kesejahteraan Prajurit TNI

SENIN, 25 NOVEMBER 2024 | 14:47 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini menyindir Menteri Keuangan Sri Mulyani soal kesejahteraan prajurit TNI.

Hal itu disampaikan Jazuli dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Senin, 25 November 2024.

Jazuli mengaku miris dengan kesejahteraan prajurit TNI  di daerah, sebagaimana yang disampaikan Sjafrie Sjamsoeddin.


“Sekarang bagaimana mereka bisa hebat kalau tidak dibackup dengan fasilitas yang cukup," kata Jazuli. 

"Pak Menhan bilang tempat tinggalnya menyedihkan bagaimana rakyat biasa,” kata Jazuli dalam rapat kerja bersama Kemenhan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kasau, Kasad dan Kasal.

Menurutnya, prajurit TNI yang bertugas untuk mempertahankan kedaulatan negara, harus diberikan kesejahteraan yang layak.

Karena itulah, kata Jazuli, Menkeu Sri Mulyani harus fokus dan memberikan perhatian serius soal kesejahteraan prajurit TNI.

“Harusnya prajurit karena dia punya tugas yang luar biasa itu tidak perlu ada perdebatan," kata Jazuli. 

“Bagaimana Menteri Keuangan itu memahami ekonomi dan investasi atau investor tidak akan masuk ke suatu negara kalau pertahanannya rapuh,” sambungnya.

Ia menambahkan anggota Komisi I DPR ini juga telah memberikan masukan kepada pemerintah terkait kesejahteraan prajurit TNI yang tidak sampai 1 persen di Indonesia kalah dengan negara-negara lain.

“Negara-negara lain di Asia Tenggara saja sudah luar biasa. Kita bukan mau nyama-nyamain, tapi negara Indonesia yang luas lautnya lebih luas dsri daratan, bagaimana cara mengontrol menjaga pertahanan itu tidak sederhana lalu tidak serius memberikan anggaran,” kata Jazuli.

“Saya kira ini yang harus diluruskan pemahaman dan mindsetnya tentang pertahanan dan keamanan, terutama dari pihak-pihak yang berkaitan yaitu Kemenkeu dan Bappenas,” tutupnya.


Populer

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Rumah Bersejarah di Menteng Berubah Wujud

Sabtu, 07 Maret 2026 | 22:49

Pengacara Terkenal yang Menyita Perhatian Publik

Minggu, 08 Maret 2026 | 11:44

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Siapa Berbohong, Fadia Arafiq atau Ahmad Luthfi?

Sabtu, 07 Maret 2026 | 06:42

Bangsa Tak Akan Maju Tanpa Makzulkan Gibran dan Adili Jokowi

Senin, 09 Maret 2026 | 00:13

Prabowo Berpeluang Digeruduk Demo Besar Usai Lebaran

Rabu, 11 Maret 2026 | 06:46

UPDATE

Kultus “Benda-benda Suci” di Eropa Abad Pertengahan

Minggu, 15 Maret 2026 | 06:16

Lulusan IPDN Disiapkan Wujudkan Standar Pelayanan Minimal di Daerah

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:59

Roy Suryo Cs Dilarang Ladeni Rismon Beradu Argumentasi

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:32

Abdul Malik bin Marwan, Revolusi Birokrasi yang Mengubah Sejarah Islam

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:23

Rismon Dituding Bohong soal Ijazah Jokowi

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:04

Trump Berbaju Fir’aun

Minggu, 15 Maret 2026 | 04:31

Enam Bulan Purbaya, Rupiah Melemah tiap Bulan

Minggu, 15 Maret 2026 | 04:08

Pendekatan Teman Sebaya Efektif Cegah Bullying di Sekolah

Minggu, 15 Maret 2026 | 04:02

Rismon Menelan seluruh Omongannya Tanpa Ada Terkecuali

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:21

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Selengkapnya