Berita

Anggota Komisi I DPR Jazuli Juwaini saat rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (Tangkapan layar/RMOL)

Politik

Sri Mulyani Diminta Perhatikan Kesejahteraan Prajurit TNI

SENIN, 25 NOVEMBER 2024 | 14:47 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini menyindir Menteri Keuangan Sri Mulyani soal kesejahteraan prajurit TNI.

Hal itu disampaikan Jazuli dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Senin, 25 November 2024.

Jazuli mengaku miris dengan kesejahteraan prajurit TNI  di daerah, sebagaimana yang disampaikan Sjafrie Sjamsoeddin.


“Sekarang bagaimana mereka bisa hebat kalau tidak dibackup dengan fasilitas yang cukup," kata Jazuli. 

"Pak Menhan bilang tempat tinggalnya menyedihkan bagaimana rakyat biasa,” kata Jazuli dalam rapat kerja bersama Kemenhan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kasau, Kasad dan Kasal.

Menurutnya, prajurit TNI yang bertugas untuk mempertahankan kedaulatan negara, harus diberikan kesejahteraan yang layak.

Karena itulah, kata Jazuli, Menkeu Sri Mulyani harus fokus dan memberikan perhatian serius soal kesejahteraan prajurit TNI.

“Harusnya prajurit karena dia punya tugas yang luar biasa itu tidak perlu ada perdebatan," kata Jazuli. 

“Bagaimana Menteri Keuangan itu memahami ekonomi dan investasi atau investor tidak akan masuk ke suatu negara kalau pertahanannya rapuh,” sambungnya.

Ia menambahkan anggota Komisi I DPR ini juga telah memberikan masukan kepada pemerintah terkait kesejahteraan prajurit TNI yang tidak sampai 1 persen di Indonesia kalah dengan negara-negara lain.

“Negara-negara lain di Asia Tenggara saja sudah luar biasa. Kita bukan mau nyama-nyamain, tapi negara Indonesia yang luas lautnya lebih luas dsri daratan, bagaimana cara mengontrol menjaga pertahanan itu tidak sederhana lalu tidak serius memberikan anggaran,” kata Jazuli.

“Saya kira ini yang harus diluruskan pemahaman dan mindsetnya tentang pertahanan dan keamanan, terutama dari pihak-pihak yang berkaitan yaitu Kemenkeu dan Bappenas,” tutupnya.


Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya