Berita

Anggota Komisi I DPR Jazuli Juwaini saat rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (Tangkapan layar/RMOL)

Politik

Sri Mulyani Diminta Perhatikan Kesejahteraan Prajurit TNI

SENIN, 25 NOVEMBER 2024 | 14:47 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini menyindir Menteri Keuangan Sri Mulyani soal kesejahteraan prajurit TNI.

Hal itu disampaikan Jazuli dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Senin, 25 November 2024.

Jazuli mengaku miris dengan kesejahteraan prajurit TNI  di daerah, sebagaimana yang disampaikan Sjafrie Sjamsoeddin.


“Sekarang bagaimana mereka bisa hebat kalau tidak dibackup dengan fasilitas yang cukup," kata Jazuli. 

"Pak Menhan bilang tempat tinggalnya menyedihkan bagaimana rakyat biasa,” kata Jazuli dalam rapat kerja bersama Kemenhan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kasau, Kasad dan Kasal.

Menurutnya, prajurit TNI yang bertugas untuk mempertahankan kedaulatan negara, harus diberikan kesejahteraan yang layak.

Karena itulah, kata Jazuli, Menkeu Sri Mulyani harus fokus dan memberikan perhatian serius soal kesejahteraan prajurit TNI.

“Harusnya prajurit karena dia punya tugas yang luar biasa itu tidak perlu ada perdebatan," kata Jazuli. 

“Bagaimana Menteri Keuangan itu memahami ekonomi dan investasi atau investor tidak akan masuk ke suatu negara kalau pertahanannya rapuh,” sambungnya.

Ia menambahkan anggota Komisi I DPR ini juga telah memberikan masukan kepada pemerintah terkait kesejahteraan prajurit TNI yang tidak sampai 1 persen di Indonesia kalah dengan negara-negara lain.

“Negara-negara lain di Asia Tenggara saja sudah luar biasa. Kita bukan mau nyama-nyamain, tapi negara Indonesia yang luas lautnya lebih luas dsri daratan, bagaimana cara mengontrol menjaga pertahanan itu tidak sederhana lalu tidak serius memberikan anggaran,” kata Jazuli.

“Saya kira ini yang harus diluruskan pemahaman dan mindsetnya tentang pertahanan dan keamanan, terutama dari pihak-pihak yang berkaitan yaitu Kemenkeu dan Bappenas,” tutupnya.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Polisi Pastikan Pengemudi Pikap yang Tabrak Petugas di Gerbang DPR Mabuk Alkohol

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:26

Wakil Presiden Tanzania Emmanuel Nchimbi Mundur Usai Berselisih dengan Presiden

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:18

Wall Street Melemah, Investor Cermati Pidato Kevin Warsh

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:14

Dony Oskaria Bongkar Penataan BUMN: 290 Selesai, 254 Jadi Target

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 08:03

Banjir Nepal Tewaskan Ratusan Orang, Paus Leo XIV Kirim Doa

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:46

Saham Eropa Melesat Cantik Dipimpin Sektor Mewah dan Perbankan

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:34

Dua Sumur Baru PHSS di Struktur Semberah Lampaui Target Produksi Migas

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:19

PKM Dorong Keluarga Muba Naik Kelas, Rp25 Juta Jadi Modal Kemandirian Ekonomi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 07:07

Ichsanuddin Noorsy dan Pemikiran Ekonomi Konstitusi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 06:54

MBG Jadi Bantalan Ekonomi Masyarakat Bawah, Kritik jadi Evaluasi

Sabtu, 29 Agustus 2026 | 06:46

Selengkapnya