Berita

Anggota Komisi I DPR Jazuli Juwaini saat rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (Tangkapan layar/RMOL)

Politik

Sri Mulyani Diminta Perhatikan Kesejahteraan Prajurit TNI

SENIN, 25 NOVEMBER 2024 | 14:47 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini menyindir Menteri Keuangan Sri Mulyani soal kesejahteraan prajurit TNI.

Hal itu disampaikan Jazuli dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Senin, 25 November 2024.

Jazuli mengaku miris dengan kesejahteraan prajurit TNI  di daerah, sebagaimana yang disampaikan Sjafrie Sjamsoeddin.


“Sekarang bagaimana mereka bisa hebat kalau tidak dibackup dengan fasilitas yang cukup," kata Jazuli. 

"Pak Menhan bilang tempat tinggalnya menyedihkan bagaimana rakyat biasa,” kata Jazuli dalam rapat kerja bersama Kemenhan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kasau, Kasad dan Kasal.

Menurutnya, prajurit TNI yang bertugas untuk mempertahankan kedaulatan negara, harus diberikan kesejahteraan yang layak.

Karena itulah, kata Jazuli, Menkeu Sri Mulyani harus fokus dan memberikan perhatian serius soal kesejahteraan prajurit TNI.

“Harusnya prajurit karena dia punya tugas yang luar biasa itu tidak perlu ada perdebatan," kata Jazuli. 

“Bagaimana Menteri Keuangan itu memahami ekonomi dan investasi atau investor tidak akan masuk ke suatu negara kalau pertahanannya rapuh,” sambungnya.

Ia menambahkan anggota Komisi I DPR ini juga telah memberikan masukan kepada pemerintah terkait kesejahteraan prajurit TNI yang tidak sampai 1 persen di Indonesia kalah dengan negara-negara lain.

“Negara-negara lain di Asia Tenggara saja sudah luar biasa. Kita bukan mau nyama-nyamain, tapi negara Indonesia yang luas lautnya lebih luas dsri daratan, bagaimana cara mengontrol menjaga pertahanan itu tidak sederhana lalu tidak serius memberikan anggaran,” kata Jazuli.

“Saya kira ini yang harus diluruskan pemahaman dan mindsetnya tentang pertahanan dan keamanan, terutama dari pihak-pihak yang berkaitan yaitu Kemenkeu dan Bappenas,” tutupnya.


Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

UPDATE

Prabowo-Pramono Pasangan Kuat Luar Dalam

Sabtu, 04 April 2026 | 06:08

Ancaman Cuaca Ekstrem dan Air Bersih Warga

Sabtu, 04 April 2026 | 05:40

Batas ‘Scroll’ Anak

Sabtu, 04 April 2026 | 05:14

Jangan Keliru Pahami Langkah Prabowo soal Kunjungan ke Luar Negeri

Sabtu, 04 April 2026 | 05:12

Vicky Mundur dari Polisi, Kasus yang Ditangani juga Ikutan Mundur

Sabtu, 04 April 2026 | 04:38

Satu Orang Tewas Imbas Kecelakaan Beruntun di Tol Solo-Semarang

Sabtu, 04 April 2026 | 04:03

Negara Harus Tegas atas Gugurnya Tiga Prajurit TNI

Sabtu, 04 April 2026 | 04:00

Mobil Tertimpa Pohon Tumbang di Bandung, Sopir Tewas

Sabtu, 04 April 2026 | 03:38

IAW Peringatkan Potensi Kebocoran Lebih Besar di Bea Cukai

Sabtu, 04 April 2026 | 03:26

Dedi Mulyadi Lunasi Tunggakan Gaji Pegawai Bandung Zoo

Sabtu, 04 April 2026 | 03:03

Selengkapnya