Berita

Anggota Komisi I DPR Jazuli Juwaini saat rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (Tangkapan layar/RMOL)

Politik

Sri Mulyani Diminta Perhatikan Kesejahteraan Prajurit TNI

SENIN, 25 NOVEMBER 2024 | 14:47 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini menyindir Menteri Keuangan Sri Mulyani soal kesejahteraan prajurit TNI.

Hal itu disampaikan Jazuli dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Senin, 25 November 2024.

Jazuli mengaku miris dengan kesejahteraan prajurit TNI  di daerah, sebagaimana yang disampaikan Sjafrie Sjamsoeddin.


“Sekarang bagaimana mereka bisa hebat kalau tidak dibackup dengan fasilitas yang cukup," kata Jazuli. 

"Pak Menhan bilang tempat tinggalnya menyedihkan bagaimana rakyat biasa,” kata Jazuli dalam rapat kerja bersama Kemenhan, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kasau, Kasad dan Kasal.

Menurutnya, prajurit TNI yang bertugas untuk mempertahankan kedaulatan negara, harus diberikan kesejahteraan yang layak.

Karena itulah, kata Jazuli, Menkeu Sri Mulyani harus fokus dan memberikan perhatian serius soal kesejahteraan prajurit TNI.

“Harusnya prajurit karena dia punya tugas yang luar biasa itu tidak perlu ada perdebatan," kata Jazuli. 

“Bagaimana Menteri Keuangan itu memahami ekonomi dan investasi atau investor tidak akan masuk ke suatu negara kalau pertahanannya rapuh,” sambungnya.

Ia menambahkan anggota Komisi I DPR ini juga telah memberikan masukan kepada pemerintah terkait kesejahteraan prajurit TNI yang tidak sampai 1 persen di Indonesia kalah dengan negara-negara lain.

“Negara-negara lain di Asia Tenggara saja sudah luar biasa. Kita bukan mau nyama-nyamain, tapi negara Indonesia yang luas lautnya lebih luas dsri daratan, bagaimana cara mengontrol menjaga pertahanan itu tidak sederhana lalu tidak serius memberikan anggaran,” kata Jazuli.

“Saya kira ini yang harus diluruskan pemahaman dan mindsetnya tentang pertahanan dan keamanan, terutama dari pihak-pihak yang berkaitan yaitu Kemenkeu dan Bappenas,” tutupnya.


Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Anies dan KDM Bisa Wassalam Jika Wacana Dua Fraksi untuk Capres Diterapkan

Senin, 21 September 2026 | 16:22

Keluarga Ikhlas Namun Masih Berharap Lima Wartawan yang Hilang Bisa Pulang

Senin, 21 September 2026 | 16:01

Begini Respons Nusron Ditanya Alasan Mundur dari Kepengurusan Golkar

Senin, 21 September 2026 | 15:53

Turki Siap Kirim Bantuan Militer ke Arab Saudi Jika Terdesak

Senin, 21 September 2026 | 15:47

Bupati Bolmut Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Senin, 21 September 2026 | 15:41

Menkop Dorong Koperasi Sawit Miliki Pabrik CPO Sendiri

Senin, 21 September 2026 | 15:15

Lima Wartawan Hilang saat Liput Anak Krakatau Jadi Pahlawan Pers

Senin, 21 September 2026 | 15:07

Arab Saudi Gempur Yaman 760 Kali, Houthi Ancam Balas Lebih Keras

Senin, 21 September 2026 | 14:56

Dukung Prabowo Kuatkan Sanksi Pelaku Karhutla

Senin, 21 September 2026 | 14:50

Jangan Ukur Keberhasilan Pariwisata Hanya dari Jumlah Wisatawan

Senin, 21 September 2026 | 14:40

Selengkapnya