Berita

Mantan Sekretaris Daerah Kota Depok, Supian Suri/Net

Politik

Golkar Heran Supian Suri Kritik Kebijakan Sendiri

MINGGU, 24 NOVEMBER 2024 | 23:55 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Kritikan tajam kembali didapat calon Walikota Depok, Supian Suri (SS), dari salah seorang elite Partai Golkar, Dindin Saprudin. Sekretaris DPD Partai Golkar Depok itu menilai pernyataan-pernyataan SS ketika mengomentari kebijakan pemerintah kota sangat tendensius. 

"Dia ini kan dulunya (Sekda). Ada di dalam pemerintahan. Kami menyayangkan narasi-narasi yang disampaikannya tendensius, bukan kritikan yang konstruktif," ujar Dindin melalui keterangan tertulisnya, Minggu, 24 November 2024. 

Sepanjang penyelenggaraan debat kandidat, kata Dindin, SS dinilai 'liar' lantaran sering menggunakan narasi 'eksklusif', 'kelompok sentris', hingga seolah-olah terniaya selama menjalankan tugasnya.  


"Puncaknya saat Supian Suri ini kerap memojokkan Walikota Depok, Mohammad Idris, kerabat dekatnya. Termasuk menarasikan PKS hanya mementingkan kelompoknya. Padahal, jabatan yang ia sandang sebelum dirinya menjadi calon Walikota Depok adalah berkat dorongan orang-orang dan ustaz-ustaz PKS," beber Dindin. 

"Cara-cara seperti ini saya pikir tak etis. Dalam politik ada moral dan etika," tegasnya. 

Dindin lantas menjabarkan sejumlah program yang dikuliti SS, yang dinilainya asal bunyi (asbun). Dalam satu kesempatan, SS menyebut Kartu Depok Sejahtera atau KDS hanya untuk orang-orang tertentu atau didominasi oleh orang-orang PKS saja. 

"Padahal perumus KDS ini salah satunya SS. Dia ini kan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dia yang merumuskan, dia yang menjelek-jelekan, kan lucu," sindir Dindin. 

Jika SS menyebut KDS hanyalah untuk kelompok tertentu, menurut Dindin, artinya ada kelompok tertentu milik Supian Suri yang juga ikut kebagian manfaatnya. 

"Jadi ada di bagian siapa SS saat ini? Dengan janji kampanyenya yang tanpa kartu-kartu, artinya SS telah mengkhianati rumusannya sendiri di masa lalu," pungkas Dindin. 

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya