Berita

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja/RMOL

Politik

Bawaslu RI Tetap Fokuskan Pengawasan Selama Masa Tenang

MINGGU, 24 NOVEMBER 2024 | 16:22 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memastikan akan tetap fokus melakukan pengawasan saat hari pemungutan suara pada 27 November 2024 mendatang.

Bawaslu juga memastikan masyarakat yang mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) memiliki hak pilih di Pilkada Serentak 2024.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, dalam memastikan hak pilih pihakya fokus terhadap akurasi data kependudukan sebagai basis penyusunan daftar pemilih.


"Bawaslu terus mendorong langkah mengakomodir pemilih potensial Non KTP-el," katanya dalam Rapat Koordinasi Pengecekan Kesiapan Pemungutan Suara Pilkada Tahun 2024 di Ruang Sidang Kemendagri, Jakarta, Jumat, 22 November 2024.

Selain itu, Bagja juga akan fokus pengawasan selama masa tenang kampanye yang terhitung sejak 24-26 November 2024. 

Menurutnya, masa tenang merupakan tahapan krusial yang kerap diwarnai potensi pelanggaran, misalnya penyebaran hoaks atau kampanye terselubung.

"Saat masa tenang sering diwarnai dengan gangguan keamanan," tuturnya.

Kemudian, kata Bagja, pengawasan saat pemungutan dan penghitungan suara juga menjadi fokusnya dalam pengawasan demi menghindari kecurangan.

Ia menilai, ada lima provinsi yang rawan kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara yaitu NTT, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah.

"Bawaslu memastikan pengawasan di tingkat TPS berjalan optimal. Termasuk mencegah manipulasi suara," katanya.

Sebagai informasi, Rakor tersebut dipimpin oleh Wamen Kemendagri Bima Arya Sugiarto, dan Wamen Polhukam Lodewijk Freidrich Paulus.


Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

UPDATE

AS dan Iran Kembali Saling Serang

Selasa, 05 Mei 2026 | 12:02

Rupiah Melemah Tajam ke Rp17.400, BI Soroti Tekanan Global

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:40

Ekonomi RI Tumbuh 5,61 Persen di Kuartal I-2026, Tertinggi Sejak Pandemi Covid-19

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:32

Harga Minyak Melonjak Meski OPEC+ Berencana Tambah Produksi

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:22

Polri Larang Anggota Live Streaming Saat Berdinas

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:18

Kenaikan HET MinyaKita Picu Harga Lewati Batas Wajar

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Prabowo Minta Kampus Bantu Pemda Atasi Masalah Sampah hingga Tata Kota

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:09

Penyelidikan Korupsi Lahan Whoosh Mandek, KPK Akui Beban Perkara Menumpuk

Selasa, 05 Mei 2026 | 11:08

Aktivis HAM Tak Perlu Disertifikasi

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Dubes Perempuan RI Baru Sekitar 10 Persen, Jauh dari Target 30 Persen

Selasa, 05 Mei 2026 | 10:40

Selengkapnya