Berita

Peta Kashmir

Global

Wilayah Kashmir yang Dikuasai Pakistan Semakin Ingin Bergabung dengan India

SABTU, 23 NOVEMBER 2024 | 01:30 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Wilayah Kashmir yang diokupasi Pakistan (POK) yang disebut Azad Kashmir atau Kashmir Bebas tidak mengalami kemajuan seperti wilayah Jammu Kashmir di India. 

walau disebut dikelola sebagai wilayah semi-otonom dengan presiden dan majelis legislatif sendiri, namun Azad Kashmir hanya merasakan sedikit otonomi dan mengalami marginalisasi politik, pengabaian ekonomi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Infrastruktur wilayah itu juga masih terbelakang, dan fasilitas dasar seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja sangat kurang.

Sementara itu setiap perbedaan pendapat politik atau tuntutan untuk otonomi yang lebih besar sering kali ditanggapi dengan tindakan keras oleh negara Pakistan.


BrighterKashmir.com melaporkan, dalam beberapa tahun terakhir terjadi perubahan nyata dalam sentimen masyarakat yang tinggal di POK. Mereka kecewa pada janji-janji Pakistan yang tidak ditepati dan kebijakan-kebijakan yang menindas. 

Banyak orang di Azad Kashmir mulai menyuarakan keinginan berintegrasi dengan India. Beberapa faktor telah berkontribusi terhadap perubahan sentimen ini.

Pertama dan terutama adalah kesadaran bahwa kendali Pakistan atas PIOJK tidak banyak membantu meningkatkan kehidupan penduduknya. Kurangnya pembangunan ekonomi dan korupsi yang merajalela telah menyebabkan kemiskinan dan pengangguran yang meluas. Sebaliknya, banyak orang di Azad Kasmir mengamati kemajuan dan pembangunan di wilayah Jammu & Kashmir di bawah pemerintahan India.

Faktor penting lainnya adalah meningkatnya rasa keterasingan budaya dan agama di Azad Kashmir. Pemerintah Pakistan semakin memaksakan agenda Islam radikal di wilayah tersebut, yang sering kali bertentangan dengan praktik-praktik penduduk lokal yang lebih moderat dan berorientasi pada Sufisme.

Hal ini menyebabkan kesenjangan budaya, dengan banyak penduduk merasa bahwa identitas mereka terkikis di bawah kekuasaan Pakistan. Sebaliknya, pendekatan sekuler dan pluralistik India terhadap pemerintahan lebih selaras dengan keragaman budaya dan agama di kawasan tersebut.

Sebagian besar Koridor Ekonomi China Pakistan (CPEC) melewati Gilgit-Baltistan, yang diklaim India sebagai bagian dari bekas negara bagian Jammu & Kashmir. India menentang rute ini karena melewati wilayah yang dianggap diduduki secara sah oleh Pakistan.

Rute CPEC melalui Azad Kashmir telah meningkatkan kehadiran Tiongkok di wilayah tersebut. India melihat hal ini sebagai pelanggaran dan ancaman strategis di sepanjang Garis Kontrol dan perbatasan India-Tiongkok. Di Azad Kashmir pun, masih menurut laporan yang sama, terdapat reaksi yang beragam, di mana mayoritas prihatin tentang degradasi lingkungan dan kurangnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan.

Keinginan masyarakat Azad Kashmir bergabung dengan India memperkuat narasi lama dan perspektif hukum India tentang posisi wilayah yang diokupasi Pakistan. India secara konsisten menyatakan bahwa Jammu & Kashmir, termasuk Azad Kashmir, merupakan bagian integral dari wilayahnya melalui Dokumen Aksesi Hukum yang ditandatangani Maharaja & Kashmir.

Pemerintah India juga telah menyatakan kesediaannya untuk menyambut masyarakat Azad Kashmir jika mereka memilih untuk bergabung dengan India. Namun, agar hal ini terjadi, masyarakat internasional harus melakukan upaya bersama untuk menekan Pakistan agar menghormati keinginan masyarakat Azad Kashmir dan memungkinkan penyelesaian konflik secara damai.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya