Berita

Ilustrasi panel surya yang digunakan warga Pakistan.

Dunia

Dilema Energi Pakistan, Panel Tenaga Surya Melonjak, PLN Terbebani Utang

JUMAT, 22 NOVEMBER 2024 | 01:10 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Sektor energi Pakistan dilaporkan tengah mengalami transformasi mendalam karena semakin banyak bisnis dan rumah tangga beralih ke panel surya Tiongkok yang murah untuk menghindari harga listrik yang meroket.

Namun, di sisi lain ketergantungan pada impor menciptakan dilema keuangan dan keberlanjutan yang dapat menjerumuskan ekonomi Pakistan ke dalam krisis fiskal yang lebih dalam.

Nashir Khattak, seorang pemerhati dalam artikelnya di Afghan Diaspora menguraikan dilema dan paradoks ini. Rumah tangga dan produsen lokal barang ekspor beralih ke energi dengan rasio energi surya meningkat menjadi 80 persen. Perusahaan multinasional seperti Coca-Cola dan Hyundai telah bergabung dengan bisnis lokal dalam mengadopsi energi surya, dengan janji memangkas tagihan listrik hingga 70 persen.


Menurut data Bloomberg, Pakistan mengimpor panel surya China senilai 1,4 miliar dolar AS pada paruh pertama tahun 2024, menjadikannya pembeli terbesar ketiga di seluruh dunia. Panel sekarang menyelimuti atap-atap di kota-kota dan kawasan industri, dipuji sebagai solusi untuk tarif yang meningkat dan pemadaman listrik yang sering terjadi.

Namun, keberhasilan ledakan tenaga surya ini justru menciptakan serangkaian tantangan baru. Jaringan perusahaan listrik nasional (PLN) Pakistan, yang sebagian besar menggunakan bahan bakar batu bara dan gas, sudah dibebani utang sebesar 9 miliar dolar AS.

Perjanjian pemerintah yang telah berlangsung selama satu dekade dengan investor asing mengharuskannya untuk membayar kapasitas listrik, meskipun tidak digunakan. Seiring dengan meningkatnya adopsi energi surya, permintaan listrik jaringan menyusut, yang memperburuk tekanan finansial pada sektor energi. Kekurangan pendapatan dari berkurangnya konsumsi mendorong pemerintah untuk menaikkan tarif lebih jauh, yang menciptakan lingkaran setan di mana lebih banyak konsumen meninggalkan jaringan demi tenaga surya.

“Rumah tangga berpendapatan rendah, yang tidak mampu membayar biaya awal sistem tenaga surya, terpaksa menanggung beban kenaikan harga listrik. Pemerintah provinsi di Punjab dan Sindh telah meluncurkan program untuk mendistribusikan panel surya gratis atau bersubsidi kepada masyarakat miskin. Meskipun langkah-langkah ini bertujuan untuk meringankan tekanan finansial, langkah-langkah ini berisiko semakin merusak basis pendapatan jaringan listrik nasional, yang memperparah krisis utang sektor tersebut,” tulis Khattak.

Dia menambahkan, keberlanjutan solusi tenaga surya itu sendiri dipertanyakan. Keterjangkauan panel Tiongkok telah menjadi pendorong utama adopsi panel tersebut, tetapi biaya rendahnya sering kali mengorbankan kualitas.

Banyak dari panel ini memiliki masa pakai yang lebih pendek dan persyaratan perawatan yang lebih tinggi, yang berpotensi membebani pengguna dengan biaya tersembunyi dari waktu ke waktu. Selain itu, Pakistan tidak memiliki sistem yang kuat untuk mendaur ulang atau membuang panel-panel ini setelah mencapai akhir siklus hidupnya, yang menimbulkan masalah lingkungan yang serius.


Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Bukti cuma Sarjana Muda, Kok Jokowi Bergelar Sarjana Penuh

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:00

RH Singgung Perang Bubat di Balik Sowan Eggi–Damai ke Jokowi

Jumat, 09 Januari 2026 | 20:51

UPDATE

Trump Ancam Kenakan Tarif 25 Persen ke Delapan Negara Eropa

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:48

Arsitektur Hukum Pilkada Sudah Semakin Terlembaga

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:40

Serpihan Badan Pesawat ATR 42-500 Berhasil Ditemukan

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:08

Rekonstruksi Kontrol Yudisial atas Diskresi Penegak Hukum

Minggu, 18 Januari 2026 | 09:00

KAI Commuter Rekayasa Pola Operasi Imbas Genangan di Kampung Bandan

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:51

Seluruh Sumber Daya Harus Dikerahkan Cari Pesawat ATR yang Hilang Kontak

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:45

Tujuh Kali Menang Pilpres, Museveni Lanjutkan Dominasi Kekuasaan di Uganda

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:20

Belasan RT dan Ruas Jalan di Jakarta Terendam Banjir

Minggu, 18 Januari 2026 | 08:13

Ongkos Pilkada Langsung Tak Sebesar MBG

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:50

Delik Hukum Pandji Tak Perlu Dicari-cari

Minggu, 18 Januari 2026 | 07:45

Selengkapnya