Berita

Ilustrasi panel surya yang digunakan warga Pakistan.

Dunia

Dilema Energi Pakistan, Panel Tenaga Surya Melonjak, PLN Terbebani Utang

JUMAT, 22 NOVEMBER 2024 | 01:10 WIB | LAPORAN: JONRIS PURBA

Sektor energi Pakistan dilaporkan tengah mengalami transformasi mendalam karena semakin banyak bisnis dan rumah tangga beralih ke panel surya Tiongkok yang murah untuk menghindari harga listrik yang meroket.

Namun, di sisi lain ketergantungan pada impor menciptakan dilema keuangan dan keberlanjutan yang dapat menjerumuskan ekonomi Pakistan ke dalam krisis fiskal yang lebih dalam.

Nashir Khattak, seorang pemerhati dalam artikelnya di Afghan Diaspora menguraikan dilema dan paradoks ini. Rumah tangga dan produsen lokal barang ekspor beralih ke energi dengan rasio energi surya meningkat menjadi 80 persen. Perusahaan multinasional seperti Coca-Cola dan Hyundai telah bergabung dengan bisnis lokal dalam mengadopsi energi surya, dengan janji memangkas tagihan listrik hingga 70 persen.


Menurut data Bloomberg, Pakistan mengimpor panel surya China senilai 1,4 miliar dolar AS pada paruh pertama tahun 2024, menjadikannya pembeli terbesar ketiga di seluruh dunia. Panel sekarang menyelimuti atap-atap di kota-kota dan kawasan industri, dipuji sebagai solusi untuk tarif yang meningkat dan pemadaman listrik yang sering terjadi.

Namun, keberhasilan ledakan tenaga surya ini justru menciptakan serangkaian tantangan baru. Jaringan perusahaan listrik nasional (PLN) Pakistan, yang sebagian besar menggunakan bahan bakar batu bara dan gas, sudah dibebani utang sebesar 9 miliar dolar AS.

Perjanjian pemerintah yang telah berlangsung selama satu dekade dengan investor asing mengharuskannya untuk membayar kapasitas listrik, meskipun tidak digunakan. Seiring dengan meningkatnya adopsi energi surya, permintaan listrik jaringan menyusut, yang memperburuk tekanan finansial pada sektor energi. Kekurangan pendapatan dari berkurangnya konsumsi mendorong pemerintah untuk menaikkan tarif lebih jauh, yang menciptakan lingkaran setan di mana lebih banyak konsumen meninggalkan jaringan demi tenaga surya.

“Rumah tangga berpendapatan rendah, yang tidak mampu membayar biaya awal sistem tenaga surya, terpaksa menanggung beban kenaikan harga listrik. Pemerintah provinsi di Punjab dan Sindh telah meluncurkan program untuk mendistribusikan panel surya gratis atau bersubsidi kepada masyarakat miskin. Meskipun langkah-langkah ini bertujuan untuk meringankan tekanan finansial, langkah-langkah ini berisiko semakin merusak basis pendapatan jaringan listrik nasional, yang memperparah krisis utang sektor tersebut,” tulis Khattak.

Dia menambahkan, keberlanjutan solusi tenaga surya itu sendiri dipertanyakan. Keterjangkauan panel Tiongkok telah menjadi pendorong utama adopsi panel tersebut, tetapi biaya rendahnya sering kali mengorbankan kualitas.

Banyak dari panel ini memiliki masa pakai yang lebih pendek dan persyaratan perawatan yang lebih tinggi, yang berpotensi membebani pengguna dengan biaya tersembunyi dari waktu ke waktu. Selain itu, Pakistan tidak memiliki sistem yang kuat untuk mendaur ulang atau membuang panel-panel ini setelah mencapai akhir siklus hidupnya, yang menimbulkan masalah lingkungan yang serius.


Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya