Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Bos-bos BUMN Berganti, Erick Tegaskan Kepemimpinan Memiliki Batasan Waktu

KAMIS, 21 NOVEMBER 2024 | 12:39 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Perubahan susunan manajemen, baik Komisaris dan Direksi di perusahaan pelat merah merupakan sesuatu yang lumrah terjadi

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan perubahan dapat dilakukan ketika diperlukan. 

Erick menegaskan, semua kepemimpinan di BUMN memiliki batasan waktu. Salah satu contohnya, mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, yang menjabat hingga 7 tahun.


"Bu Nicke, beliau berhasil tetapi kan sudah 7 tahun, Dirut Pertamina terlama. Sekarang Pak Simon (Simon Aloysius Mantiri) masuk. Saya rasa sebuah transisi yang baik, tidak ada istilahnya nanti malah sebuah kebijakan yang set back, justru ini akan jadi keberlanjutan," kata Erick, dalam pernyataan di Jakarta, dikutip Kamis 21 November 2024.

Sebelumnya, ada beberapa posisi Komisaris dan Direksi BUMN yang dirubah.

Mulai dari PT Pertamina (Persero), PT PLN (Persero), PT LEN Industri (Persero) dan PT Pindad, hingga yang terbaru, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memutuskan mengubah susunan pengurus pada Selasa, 19 November 2024.

Hasil RUPS ASDP Indonesia Ferry menyepakati pergantian jajaran Dewan Komisaris dan perubahan nomenklatur Direksi Perseroan sebagai bagian dari langkah strategis perusahaan. 

Hal ini untuk memperkuat struktur organisasi dan menjawab tantangan bisnis di masa depan.

Selain itu, Erick juga berencana mengganti posisi Komisaris Utama PT LEN Industri (Persero) Muhammad Herindra, lantaran telah ditunjuk sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Posisi ini, digadang-gadang akan diisi oleh Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto.

"Karena memang dulu Pak Herindra juga kan dulu Wamenhan sebelum jadi Kepala BIN," kata Erick.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

UPDATE

KDM Didukung DPRD Hentikan Alih Fungsi Lahan di Gunung Ciremai

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:49

DPD Soroti Potensi Tumpang Tindih Regulasi Koperasi di Daerah

Kamis, 22 Januari 2026 | 03:25

Monumen Panser Saladin Simbol Nasionalisme Masyarakat Cijulang

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:59

DPRD Kota Bogor Dorong Kontribusi Optimal BUMD terhadap PAD

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:45

Alasan Noe Letto Jadi Tenaga Ahli Pertahanan Nasional

Kamis, 22 Januari 2026 | 02:22

Peran Pelindo terhadap Tekanan Dolar AS

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:59

Retribusi Sampah di Tagihan Air Berpotensi Bebani Masyarakat

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:47

DPRD Kota Bogor Evaluasi Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan SPMB

Kamis, 22 Januari 2026 | 01:20

Noe Letto Tegaskan Tidak di Bawah Bahlil dan Gibran: Nggak Urusan!

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Jabar di Bawah Gubernur Konten Juara PHK

Kamis, 22 Januari 2026 | 00:59

Selengkapnya