Berita

Kejaksaan Agung (Kejagung)/Ist

Hukum

Kasus Timah

Kejagung Diminta Taat Hukum soal Pengembalian Kerugian Negara

KAMIS, 21 NOVEMBER 2024 | 10:41 WIB | LAPORAN: BONFILIO MAHENDRA

Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta melakukan pembebanan uang pengganti dan eksekusi penyitaan sesuai aturan yang berlaku. 

Permintaan itu disampaikan oleh kuasa hukum Direktur PT Sariwiguna Binasentosa (SBS) Robert Indarto, Handika Honggowongso, merespons pernyataan Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus Kejagung Abdul Qohar.

Abdul Qohar menyebut bahwa untuk menutupi kerugian dari kasus korupsi PT Timah akan dilakukan penyitaan aset para tersangka.


“Jadi jelas tidak bisa jumlah kerugian negara dalam dakwaan sebesar Rp300 triliun dibebankan semua pada terdakwa,” kata Handika kepada wartawan, Kamis, 21 November 2024.

Menurut Handika, sekalipun ada uang pengganti, kerugian negara tidak bisa ditutupi atas dasar pengembalian kerugian negara saja.

Sebab, jumlah pembebanan uang pengganti yang bisa dibebankan kepada terdakwa dibatasi, yaitu sebanyak- banyaknya sama dengan hasil kekayaan yang didapat dari hasil tindak pidana korupsi.

“Dengan demikian, mohon Kejagung dalam pembebanan uang pengganti betul-betul mentaati Pasal 18 ayat 1 huruf UU Tipikor, tidak melampui batas limitatifnya,” kata Handika.

Lebih lanjut Handika memaparkan, PT Timah sejak 2015-2022 memberikan kompensasi Rp26 triliun atas biaya penambangan biji timah sebanyak 154 ribu ton kepada para mitra tambang yang ada, termasuk masyarakat.

Sehingga, lanjut Handika, terdakwa yang terseret kasus ini tidak menikmatinya.

Apalagi PT Timah sudah mengcover dengan program dan jaminan reklamasi untuk memulihkannya. 

Selain itu, Rp3 triliun yang dibayarkan ke lima smelter ternyata digunakan untuk biaya pengolahan dan pemurnian timah yang habisnya sekitar Rp2,8 triliun. Sehingga kelebihannya menjadi keuntungan.

Dilihat dari sini, Handika mengatakan, negara pun sebenarnya sudah untung, bukannya rugi. Buktinya ada pembayaran royaliti dan pajak, baik dari PT Timah ataupun lima smelter yang jumlah totalnya sekitar Rp2 triliun.

“Namun demikian, apa yang disampaikan oleh pihak Kejagung itu terkait pembebanan Rp332 triliun itu bisa saja dilakukan apabila Kejaksaan menempuh upaya gugatan perdata, bukan pakai jalur pidana tipikor,” kata Handika.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya