Berita

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata/RMOL

Hukum

Alex Marwata Tegaskan OTT Tidak Mungkin Dihapus

KAMIS, 21 NOVEMBER 2024 | 07:49 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Kegiatan tangkap tangan atau biasa dikenal operasi tangkap tangan (OTT) dianggap tidak akan bisa hilang karena menjadi bagian dari penindakan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata saat disinggung pernyataan Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang akan menghapus OTT apabila kembali terpilih menjadi pimpinan KPK periode 2024-2029.

"Sebetulnya istilah OTT memang nggak ada di KUHAP, di KUHP kan gak ada, adanya tertangkap tangan. Kalau tertangkap tangan kan nggak mungkin dihapuskan kan, karena itu diatur di dalam UU kan begitu, cuma istilah saja mungkin," kata Alex kepada wartawan, Kamis, 21 November 2024.


Alex pun mengomentari terkait pernyataan Tanak yang menyebut bahwa OTT atau tangkap tangan tidak ada di dalam UU KPK maupun UU Tipikor.

"Ya memang enggak disebut di dalam, tapi dalam rangka penindakan ya kan, itu di Pasal 6 UU KPK jelas, KPK melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, eksekusi," kata Alex.

"Nah kegiatan tangkap tangan itu kan bagian dari penindakan. Jadi saya kira nggak akan hilang juga sih. Apalagi kan perangkatnya kan juga ada. Mungkin lebih selektif," pungkas Alex.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya