Berita

Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto/RMOL

Politik

PDIP Sindir Jokowi, Mau Bikin Kerajaan Lewat Pilkada

RABU, 20 NOVEMBER 2024 | 18:51 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Jelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024, ada pihak yang ingin membangun kerajaan di Indonesia dengan memaksakan menantu dan koleganya masuk kekuasaan.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, di kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu 20 November 2024.

Meskipun tak disebutkan secara gamblang pihak yang dimaksud, publik rasanya sudah dapat menebak sindiran Hasto tersebut ditujukan kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang dulu didukung PDIP.


"Kerajaan yang ditetapkan itu ada menantu, ada saudara, kemudian ada sahabat-sahabat baiknya yang nantinya akan ditetapkan sebagai bagian dari hulu balang kerajaan itu," sindirnya.

Anak buah Megawati Soekarnoputri itu meyakini, usaha yang dilakukan pihak tersebut akan sia-sia karena kekuasaan merupakan kehendak rakyat dan akan kembali ke rakyat.

"Sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan, seluruh calon-calon kepala daerah yang memiliki perjuangan itu juga percaya dari rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Bukan rahmat dari orang yang punya dana banyak, orang yang sebelumnya memegang kekuasaan. Bukan seperti itu,” pungkasnya.

Hubungan antara Jokowi dan PDIP semakin renggang jelang Pilkada 2024. Jokowi mendorong menantunya, Bobby Nasution, maju di Pilkada Sumut dan mendukung Ahmad Luthfi untuk Pilgub Jateng. Langkah ini jelas berbeda dengan garis politik PDIP.

Di DKI Jakarta, perbedaan semakin mencolok. PDIP mendukung pasangan Pramono Anung dan Rano Karno, sementara Jokowi justru memberi dukungan kepada Ridwan Kamil-Suswono. Perbedaan sikap ini memicu spekulasi tentang dinamika hubungan antara Jokowi dan partai yang pernah menjadi pendukung utamanya.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Miris! Hafalan Al-Qur’an Jadi Bahan Permainan

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:11

OJK Dukung Pemprov DKI Terbitkan Obligasi Daerah

Kamis, 13 Agustus 2026 | 02:00

Jangan Main Hakim Sendiri terkait Kasus Hafalan Al-Qur'an Berhadiah Miras

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:48

Dua ASN Ditjen Pajak Jadi Tersangka Korupsi PT TPL

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:23

Tak Ditemukan Luka Luar di Jenazah Sutrimo

Kamis, 13 Agustus 2026 | 01:06

Pemprov DKI Pastikan Miliki Kapasitas Keuangan Terbitkan Obligasi

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:26

Walkot Jakut Imbau Masyarakat Tetap Tenang soal Kasus Promosi Miras di Ancol

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:19

Kemendag Perluas Akses Pasar Produk UMKM dengan Libatkan Ritel Modern

Kamis, 13 Agustus 2026 | 00:02

Furikake dan Tantangan Pangan Bergizi: Jangan Berhenti pada Produknya

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:51

Utang Pemerintah Tembus Rp10.000 Triliun

Rabu, 12 Agustus 2026 | 23:41

Selengkapnya